Ada Tandingan bagi Petisi dan Demontrasi Penolak RUU Pemasyarakatan


FGD lapas perempuan Jambi. 26 september. Waktoe/ihsan

FGD lapas perempuan Jambi. 26 september. Waktoe/ihsan

JAMBI - Ada upaya pemerintah dalam hal ini lembaga pemasyarakatan menangkal petisi dan demonstrasi yang dilakukan mahasiswa dan warga masyarakat dengan melakukan Fokus Group Discutions (FGD) secara nasional yang dilakukan baik di Bapas maupun di Lapas lapas. Tujuan FGD sendiri untuk meminta peserta memberikan tandatangan dukungan terhadap RUU Pemasyarakatan agar bisa di sahkan dalam sidang paripurna di akhir masa jabatan DPR RI.

Seperti yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Jambi (LPP) di Lapas ini (26/9) mengadakan FGD serupa. Tanjab Timur, 27 September.

Upaya mendapatkan dukungan tersebut FGD dilakukan dengan menyertakan simbolisasi keterwakilan warga mulai dari internas Lapas, Tokoh  Masyarakat, Akademksi, Lembaga /Organisasi
dan tokoh lainnya.

Dalam FGD muncul beberapa masukan seperti yang disampaikan  Rian dari UNBARI yang  menyoal keberadaan Intelijen di RUU Pemasyarakatan yang berharap kedudukannya harus tertutup. Meski sadar bahwa masukannya tidak akan merubah RUU tersebut.

Lembaga Natania dari Jambi pun mengharapkan  ada pembelajaran di LPP, Dia menceritakan selama ini telah bermitra dengan Lapas dan dalam pembelajarannya memakai cara  dalam cerita dan nonton film bersama.  Dan kami juga melakukan wisuda.
Ketika mereka keluar masih kita pantau dan lanjutkan pelatihan. Maka kami memiliki wadah.

Hal senada disampaikan PKBM Widya Indah Jambi yang mengatakan disaat asimilasi, mereka  (warga binaan, red) tidak dihargai dan tidak diterima oleh masyarakat,  Talenta dan karakter yang berbeda mantan warga binaan memang menentukan dan saat berhubungan dengan masyarakat agak sulit. Maka bagaimana kita masyarakat mau menerima dan mendampingi.

Kalapas menjelaskan sekarang ini jumlah warga binaan 193 orang dari yang berusia 17 hingga 61 tahun,  maka denga  usia bervariasi.  Divisi kemasyaraatan sudah memprogramkan assesment minat bakat,  namun disini ada yang tidak berkegiatan karena tidak berminat.

Lapas tidak memiliki kemampuan sendiri maka dibutuhkan peran serta masyarakat.

Salah satu dosen dari UNBARI
Memberikan masukan agar lapas diberi kewenangan  evaluasi. Disoal Pengawasan berharap publik bisa melakukan pengawasan.

Susana TA, Kalapas pun menyambut baik berbagai masukan dan siap bekerjasama dengan berbagai pihak.

"Kami terbuka utk kerjasama namun sarpras kami terbatas namun kami akan usahakan bisa kami siapkan," Ujarnya.

Kalapas IIB Susana dalam sambutannya mengatakan, FGD mengundang beberapa yang berkompeten dalam diskusi RUU Pemasyarakatan. Hal ini Reaksional atas demo penolakan yang dilakukan oleh mahasiswa sejak 23 September. Berkembang isu yang cukup mengkawatirkan.

Susana bercerita Lapas perempuan diakhir 2016, mendapat prioritas dan diminta untuk mendapatkan tanah untuk lapas perempuan, akhirnya kita mendapatkan tanah hibah dari Pemda Muaro Jambi, maka yang lain masih menumpang seperti kami dulu menumpang di lapas anak Muaro Bungo.

Masih banyak kendala dengan bangunan baru, berbagai ruangan yang dipergunakan untuk perkantoran dan bangunan blok yang masih terbatas.

Saat disinggung FGD seperti kejar setoran, Kalapas menampiknya.

"Kalau dibilang kejar setoral, tidak karena RUU Pemasyarakatan dibahas sejak 2013", jelasnya.

Kata Susana, Jika ditunda, masyarakat  harus  paham, tentang RUU ini, jangan sampai hanya mendapat berita sepotong sepotong.

Pasal-pasal yang ditolak soal Rekreasi, harus dipahami  penyebutan di luar rekreasi itu pergi keluar nonton, piknik. Kalau di lapas ya nyanyi, nonton  bareng, itu sudah rekreasi.

FGD juga bertujuan untuk mengingatkan karena prinsip UU setelah diundangkan tahu tidak tahu sudah mengikat.

Dan, FGD Ada penandatanganan atas pemahaman yang sama agar 30 September dalam sidang paripurna DPR  RI agar dapat disyahkan.

Diceritakan oleh Susana, Sejak 1997, hunian naik terus hingga sekarang. Karena munculnya UU narkotika.

Pengalaman pribadi, bahwa pengedar narkoba yang di hukum tetap berfikir bagaimana barang yang diluar agar bisa laku. Ini pengakuan warga binaan, warga binaan belum kelihatan kalau baru seminggu , tetapi setelah satu tahun baru kelihatan.

Fakta Kontroversial RUU Pemasyarakatan yang Tak Jadi Disahkan Sidang paripurna DPR RI memutuskan menunda pengesahan RUU Pemasyarakatan

Penundaan dilakukan setelah dilakukan forum lobi antara pimpinan Komisi III, fraksi-fraksi di DPR RI dengan wakil pemerintah.

"Dalam lobi, kita mendengar penjelasan surat pemerintah dari Menkum HAM yang pada prinsipnya meneruskan pandangan presiden tentang perlunya penundaan RUU Pemasyarakatan. Ditanggapi pimpinan Komisi III dan fraksi, menyepakati pandangan Erma Ranik sebagai Wakil Ketua Komisi III dan Ketua Panja RUU Pemasyarakatan," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah selaku pimpinan rapat di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019).

RUU Pemasyarakatan menjadi salah satu yang dikritik masyarakat karena dinilai banyak mengistimewakan narapidana. Apa saja pasal-pasal itu?

1. Remisi Koruptor Diperlonggar

RUU Pemasyarakatan jika disahkan, otomatis PP nomor 99 Tahun 2012 tentang pembatasan pemberian remisi bagi terpidana kasus korupsi, narkoba, dan terorisme tak berlaku lagi.

Syarat-syarat pemberian hak-hak, seperti remisi dan pembebasan bersyarat, bagi terpidana kasus korupsi kembali mengacu pada KUHAP. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengatakan, jika PP 99 tahun 2012 tak berlaku lagi, maka peluang terjadinya obral remisi untuk narapidana korupsi, narkoba dan terorisme terbuka lagi.

2. Napi boleh Cuti

Pasal mengatur hak narapidana untuk mendapatkan kegiatan rekreasional yang diatur dalam pasal 9 huruf c dan cuti bersyarat yang diatur dalam pasal 10 ayat 1 huruf d. Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

1. remisi;

2. asimilasi;

3. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;

4. cuti bersyarat;

5. cuti menjelang bebas;

6. pembebasan bersyarat; dan

7. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. MK Pernah Tolak Gugatan Syarat Remisi Napi Korupsi

Pada 2017 lalu, MK Menolak permohonan uji materi atas pasal 14 ayat (1) huruf i UU nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menyoal tentang pemberian remisi narapidana.

Dalam UU itu disebutkan bahwa ada syarat khusus untuk remisi bagi narapidana tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Selain terbukti berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan, PP 99 tahun 2012 juga mengatur napi korupsi bisa menerima remisi bila bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya (justice collaborator). Narapidana juga harus sudah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.