Aliansi Rakyat Tolak Omnibus Law, Ini Pernyataan Sikapnya


Unjuk rasa di kota Jambi yang digelar Aliansi Rakyat tolak Omnibuslaw, Rabu, 16 Juli 2020. Waktoe | Istimewa

Unjuk rasa di kota Jambi yang digelar Aliansi Rakyat tolak Omnibuslaw, Rabu, 16 Juli 2020. Waktoe | Istimewa

JAMBI – Belum tuntasnya pederitaan rakyat karena hilangnya mata pencaharian akibat  pandemi covid 19 yang mewabah, saat ini rakyat di hadapi dengan OmnibusLaw/ RUU Cipta Kerja yang akan menambah penderitaan rakyat. RUU ini akan merubah  ketentuan yang diatur didalam UU sebelumnya seperti UUPA 1960 maupun UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003

Aturan yang di buat di dalam RUU ini sangat bertentangan dengan Konstitusi. Setiap UU yang di buat haruslah berpihak kepada rakyat bukan malah sebaliknya. Kemunduran regulasi ini akan menyebabkan hilangnya Hak bagi Petani, Buruh, Nelayan dan Masyarakat Adat.

Hal ini disuarakan Aliansi Rakyat Tolak OmnibusLaw yang terdiri dari beberapa elemen yang meliputi  KPA Jambi, Serikat Pekerja Danamon, Persatuan Petani Jambi, Serikat Pekerja Demokratis, Walhi Jambi. Dalam siaran persnya disampaikan kepada Kantor Berita Waktoe (16/7/2020) menyatakan, Menolak dengan tegas Omnibuslaw/RUU Cipta Kerja, Stop eksploitasi Hak-Hak Pekerja, Hentikan kriminalisasi Petani, Buruh, Nelayan, Masyarakat Adat dan Aktivis Pejuang Agraria, Jalankan Reforma Agraria Sejati.

Dijelaskan dalam siaran persnya, dalam klaster tenaga kerja RUU Omnibus Law Cipta Kerja memperkenalkan sistem pengupahan baru yang melemahkan sistem pengupahan itu sendiri. Aspek filosofis UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai upah layak, kerja layak dan keberlangsungan bekerja menjadi kian kabur dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Di klaster ini, sasaran utama Cipta Kerja adalah memastikan fleksibilitas tenaga kerja. Semakin fleksibel untuk dieksploitasi, tentunya.

Kerentanan buruh untuk terjebak dalam status pekerja kontrak akan meningkat karena perusahaan tak lagi diwajibkan untuk mengangkat buruh menjadi pekerja tetap. Peran serta serikat buruh juga dipangkas khususnya dalam soal pemberhentian tenaga kerja (PHK), dimana kini PHK berubah sifatnya menjadi individual. Pemberi kerja tidak lagi diwajibkan untuk mengambil tindakan preventif serta melakukan perundingan dengan serikat buruh dimana individu itu tergabung.

Dengan membaca RUU Omnibus Law Cipta Kerja, kita semua dapat memprediksi bahwa union busting alias pemberangusan serikat akan kian marak terjadi.

Selain itu, RUU Omnibus Law Cipta Kerja juga dinilai hanya akan melanggengkan ketimpangan dan konflik agraria karena mengkhianati amanat UUD 1945, UUPA 1960, dan TAP MPR IX/2001 dengan memperdagangkan sumber-sumber agraria.

Di tahun 2019 sendiri, letusan konflik agraria setidaknya mencapai 279 kasus yang meliputi sektor perkebunan (87), infrastruktur (83), properti (46), tambang (24), kehutanan (20), fasilitas militer (10), pesisir dan pulau-pulau kecil (6), pertanian (3). Posisi negara (pemerintah pusat) untuk mengeruk sumber daya alam akan semakin kuat dan tidak terkontrol ketika RUU Omnibus Law melegitimasi hal tersebut dengan Hak Pengelolaan Lahan yang pada prakteknya di lapangan telah sedemikian rupa dikuasai oleh oligarki ekstraktif dan militer untuk mengamankan sumber dayanya.

RUU Omnibus Law Cipta Kerja akan meningkatkan alih fungsi lahan tani kepada non-tani serta resiko guremisasi. Tak hanya itu, RUU Omnibus Law Cipta Kerja juga secara langsung memfasilitasi pembangunan di kawasan pesisir dermaga dan pelabuhan transportasi kapal dagang serta pengadaan lahan untuk sektor pariwisata - yang kerap kali dilaksanakan tanpa mengindahkan potensi timbulnya bencana atau dampak ekologi dan sosial lainnya, serta makin memperparah krisis agraria.

Adapun dalam sektor lingkungan, RUU Omnibus Law Cipta Kerja berusaha menghilangkan partisipasi masyarakat dalam penentuan hak atas lingkungannya dengan penghapusan izin lingkungan.

Kami menilai bahwa hal ini merupakan bentuk dari ketakutan pemerintah atas perlawanan masyarakat sipil dalam konteks perlindungan lingkungan melalui gugatan izin lingkungan atau AMDAL yang dalam beberapa kesempatan berhasil dimenangkan. Hal ini jelas merupakan hambatan besar bagi pemerintah dalam menggaet investor sehingga dianggap perlu untuk dicabut dari akarnya.

Proses penunjukkan kawasan hutan juga tidak lagi melalui tahap penentuan tapal batas dan penetapan sehingga mengancam eksistensi serta pemenuhan hak masyarakat adat akan wilayahnya.

Agenda besar reforma agraria merupakan harapan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan mereka, selama ini situasi politik agraria cenderung  tidak berpihak kepada rakyat, munculnya OmnibusLaw / RUU Ciptakerja telah membuktikan bahwa pemerintah sedang membuka karpet lebar bagi investor dengan pemberian hak atas tanah selama 90 tahun.

Dari mulai proses munculnya OmnibuLaw hingga pembahasannya cacat secara prosedur dan secara substansi sangat bermasalah. Dalam hal ini pemerintah tidak menggubris penolakan yang di lakukan dari berbagai elemen masyarakat.

Reforma agraria dijadikan lip service oleh pemerintah, padahal RUU ini ideologi dan pasal-pasalnya justru bertentangan dengan tujuan reforma agraria, karena melegitimasi monopoli dan penguasaan tanah oleh kelompok korporasi dan elit bisnis. RUU ini memiliki agenda terselubung hendak mengobrak-abrik prinsip-prinsip pokok UUPA 1960, mendorong liberalisasi pasar tanah sehingga membahayakan keselamatan petani, buruh tani dan masyarakat agraris di pedesaan.