Angka Kejahatan Terhadap Anak Di Tanjab Timur Meningkat, Ini Buktinya


Pengadilan Negeri kelas II Tanjung Jabung Timur. Waktoe/ Ihsan Abdulah

Pengadilan Negeri kelas II Tanjung Jabung Timur. Waktoe/ Ihsan Abdulah

JAMBI - Perkara hukum yang  menyasar terhadap anak-anak baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku dan korban  yang perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur bisa dibilang relative tinggi.

Pengadilan Negeri kelas II Sabak (Tanjung Jabung Timur) dalam kurung waktu Januari hingga Nopember 2019 telah menangani  perkara  yang menyangkut perlindungan anak sejumlah 13 perkara
Dari jumlah perkara diatas terbagi  5 perkara menyangkut peradilan anak dimana terdakwa masih dibawah umur dan  sebanyak  8 anak lebih ke perlindungan anak. Tanjab Timur 11 Nopember.

Dari data yang disampaikan oleh PN Tanjab Timur kepada kantor berita waktoe (11/11) menyatakan
kasus perkara anak terdiri atas 5 perkara dan  yang masih dslam upaya hukum 1 perkara sedangkan 4 perkara sudah incrach.

Dari 4  yang sudah ada putusan tersebut  antara lain  MI (17) perkara Asusila (persetubuhan yang dilakukan beberapa kali) dijatuhi hukuman 1 th 5 bln subsider denda 60 juta atau diganti pelatihan kerja di BLK selama 3 bulan,  A (15) Perkara pencurian dengan pidana penjara 3 bulan,  AF (17) perkara Asusila dengan  hukuman 4 tahun 6 bulan subsider 60 juta jika tidak dibayar diganti dengan mengikuti pelatihan di BLK selama 3 bulan, AS (14) perkara pencurian dalam keadaan memberatkan dengan vonis 3 bulan, namun melakukan upaya banding dan sudah  incrah dengan putusan menjadi 7 bulan.

Selanjutnya yang masih melakukan upaya banding  W (17) dalam perkara Narkotika di vonis oleh PN Tanjab Timur selama 2 tahun  denda 100 juta atau pengganti dengan mengikuti latihan  kerja selama 3 bulan di BLK.

Sedangkan perkara terkait perlindungan anak,  tahun 2019 hingga November tercatat ada 8 perkara.

Yang masih proses persidangan  ada 2 sisanya sudah putus/ incrach ada 6 perkara.

Perkara yang sudah Incrah diantaranya perkara Cabul 10 th subsider 1 Milyard rupiah  atau diganti kurunngan 3 bulan. Perkara Persetubuhan vonis 5 tahun dan denda 1 Milyard rupiah  subsider 3 kurungan. Perkara Persetubuhan vonis 6 tahun  6 bulan denda 60 juta subsider 6 bulan kurungan. Perkara Persetubuhan vonis 7 tahun  denda 80 jt rupiah subsider 3 bln kurungan. Perkara Persetubuhan vonis 9 tahun denda 1  Milyard rupiah  subsider 3 bulan kurungan. Perkara Kekerasan terhadap anak hukuman 3 bulan denda 2 juta subsiser 15 hari.

Selanjutnya sisanya satu perkara masih proses tuntutan dan yang satunya proses sidang pertama.

Rahadian Nur humas PN Tanjab Timur mengatakan mengenai putusan terhadap MI dalam perkara persetubuhan  karena baik terdakwa maupun korban keduanya masih anak anak.

"Jadi pelaku anak dan korban anak, korban dilindungi dan pelaku karena anak dalam peradilan anak juga dilindungi sebagai anak yanv berkonflik dengan hukum", jelasnya.

Mulai dari penahanan diperlakukan khusus tidak seperti orang dewasa. Begitu juga perkara diajukan dengan ancaman tidak boleh seperti orang dewasa.

Pengadilan tidak mengenal ancaman pidana kusus. Berikut sanksi dendapun jika tidak ada kemampuan membayar dikenakan dengan pembinaan di BLK (Balai Latihan Kerja).

Kata Rahadian, Hakim wajib memikirkan perkembangan anak tersebut.  Karena anak merupakan aset negara. Begitu juga kurungannya pun khusus bagi anak  di LP anak di Muara Bulian.

"Diversi ancaman dibawah 5 tahun dan  mengembalikan keadaan seperti semula", terangnya.

Putusan terhadap perlindungan anak, prinsipnya memberikan hukuman seadil adilnya sesuai fakta persidangan  sebagai salah satu alasan dalam memutuskan.

"Hakim menerima, memeriksa dan memutuskan sesuai prosedur hukum", pungkas Rahadian

Upaya  Menekan  Dan Melindungi Anak

Dinas  sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak  yang memiliki tupoksi dibidang perlindungan anak  melakukan upaya dalam menekan tindak kekerasan terhadap anak maupun mencegah anak anak agar tidak melakukan tindakan melawan hukum.

Rahmawati, kabid perlindungan anak mengatakan kepada kantor berita waktoe (11/11) telah terjadi kenaikan perkara yang melibatkan anak baik sebagai pelaku maupun korban tindak kejahatan dibanding dengan tahun 2018.

Ada 11 kasus terkait anak terjadi ditahun 2018 dan ada kenaikan menjadi 13 kasus.

Sejauh ini, sosialisasi dikecamatan apalagi  dikecamatan juga terbentuk perwakilan  yang turun  ke desa-desa.

Sedangkan ditingkat desa mulai terbentuk relawan  PATBM (Perlindungan Anak  Terpadu Berbasis Masyarakat) meskipun baru ada  di dua tempat yaitu di kelurahan Bandar Jaya kecamatan Rantau Rasau dan desa Pandan Lagan kec. Geragai.

Relawan ini sebagai  penguatan kelembagan yang konsen dibidang perlindungan anak.

Latar belakang berdirinya relawan tentu untuk pencegahan tindak kekerasan.

Terhadap permasalahan perlindungan anak faktor  yang  paling besar dari sisi keluarga. Kurangnya perhatian dari keluarga menjadi faktor dominan,  ditambah faktor lingkungan

Kata Rahmawati, dari hasil pendataan anak anak yang melakukan tindak kejahatan dipicu oleh pola pengasuhan anak, ditambah Pelaku (anak) karena faktor pernah mengalami kekerasan yang sama, ditambah persoalan tingkat pendidikan dan pengetahuan agama yang kurang.

Dalam upaya pencegahan kedepan kita akan merubah pola dengan pro aktif  kekeluarga. Kita akan mengajak elemen masyarakat bersama sama melakukan upaya pencegahan.

Di internal kita memang masih kekurangan SDM terutama  psikolog belum ada, selama ini setiap ada kasus kita masih bekerja sama dengan provinsi.

Namun 2020 nanti kita sudah ada karena di penerimaan CPNS sudah ada plotingnya.

"Psikolog nanti juga sebagai konselor di masyarakat", ungkapnya.

Kata Rahmawati, ada kendala dalam proses terbentuknya relawan didesa karena sulitnya menggugah kesadaran.