Bansos BPNT Di Tanjab Timur 'Macet' Di Masa Pandemi Covid 19


Pembagian BST DD pemdes Pematang Rahim kec. Mendahara Ulu kab. Tanjung Jabung Timur (23/6). Waktoe | Ihsan Abdulah Nusantara

Pembagian BST DD pemdes Pematang Rahim kec. Mendahara Ulu kab. Tanjung Jabung Timur (23/6). Waktoe | Ihsan Abdulah Nusantara

JAMBI - Jika berbagai bantuan sosial yang bersumber dari pemerintah dimasa pandemi covid 19, seperti PKH, Jaring pengaman sosial dari Pemerintah kabupaten, provinsi maupun dari pemerintah desa lancar diterima warga, namun untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) macet. Warga penerima BPNT ini tidak bisa mencairkan hingga 4 bulan terhitung dari Maret hingga Juni 2020. Tanjab Timur, Selasa 23 Juni.

Salah satu warga di kecamatan Mendahara Ulu mencoba melakukan transaksi kouta BPNT dengan mendatangi agen BRIlink dan ternyata sudah ada koutanya sebesar 110.000 dan 600.000,- rupiah, namun saat akan menukarkan slip tersebut ke toko yang ditunjuk ternyata kosong.

Ketidakadanya sembako tersebut belum diketahui alasannya, hanya dijelaskan belum mendapatkan droping dari pihak Bulog.

Saat dikonfirmasi ke Ridwan kadis Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak kabupaten Tanjung Jabung Timur (23/6) mengatakan agar menanyakan ke bagian teknis atau bidang BPNT.

Trilinawati koordinator teknis BPNT Saat di konfirmasi mengenai keterlambatan di kecamatan Mendahara Ulu menjelaskan kepada kantor berita waktoe, membenarkan adanya masalah pencairan BPNT di Mendahara Ulu. Hal ini disebabkan karena pihak agen penyalur masih memiliki hutang ke Bulog.

"Khusus BPNT di Mendahara Ulu belum bisa dicairkan karena ada beberap agen penyalur yang  belum lunas pembayarannya ke Bulog, maka pihak Bulog tidak bersedia mengirim berasnya", jelas Trilinawati.

Padahal masa aktifnya hanya 100 hari, maka mengetahui masalah tersebut kita turun ke Lapangan untuk berkoordinasi dengan BRI dan termasuk dengan agen penyalur. Beberapa agen akhirnya sudah melunasi namun masih ada agen yang belum bisa bayar, dan hari ini (Selasa, 23 Juni) kita akan turun lagi untuk mengkonfirmasi kesanggupan agen, atau kita akan tempuh untuk mengganti agen tersebut.

"Kita akan upayakan di Minggu ini, BPNT bisa dicairkan untuk di Mendahara Ulu," Ungkapnya.

Trilinawati juga menyampaikan salah satu desa di Mendahara Ulu ternyata pencetakan kartu kesejahteraan sosial (KKS) juga tercetak di unit daerah lain. Maka KKS nya belum diterima yang bersangkutan dan otomatis belum bisa dicairkan.

"Untuk itu kita koordinasi dengan Divre Palembang dan pihak BRI agar tidak hangus nantinya," Pungkas Trilinawati.

Kondisi belum bisa cairnya program BPNT ini menyebabkan kecemburuan sosial di warga masyarakat, pasalnya disaat warga penerima bantuan sosial lainnya menikmati di masa pandemi covid 19, penerima BPNT tidak bisa menikmatinya.

Mereka banyak menyalahkan ketua RT yang menjadi tumpuan warga. Hal ini disampaikan salah satu Ketua RT di desa Pematang Rahim kecamatan Mendahara Ulu.

"RT, bagaimana ini, bantuan BPNT kok gak bisa dicairkan, yang lain terima bantuan terus, kami terbengkelai," Ujar salah satu RT menirukan komplain warganya.

Kami, (RT, red) yang menjadi korban karena mereka terus menanyakan ke kita, ini lo yang menjadikan kecemburuan sosial dibawah dan seakan akan RT mengetahui semuanya.

Diketahui, jumlah warga di Tanjung Jabung Timur penerima Bansos program BPNT berjumlah  18.294 penerima yang tersebar di 11 kecamatan. Penerima  BPNT ini perbulan menerima mengalami penambahan jumlah per Maret 2020 dari sebelumnya sebesar 110.000,- rupiah per bulan menjadi  200.000,- rupiah per bulan dan diwujudkan dalam sembako berupa Beras, Telur, Minyak dan lain sebagainya.

Untuk penerima bansos dari Program Keluarga Harapan (PKH) dipastikan mendapatkan juga program BPNT namun untuk warga penerima BPNT belum tentu mendapatkan PKH.

Jalur Pencairan BPNT antara Penyalur dan Bulog.

Program bantuan pangan non tunai (BPNT) dari kementrian sosial penyalurannya melalui ATM BRI. Warga penerima setelah mendapatkan print kouta BPNT dari unit BRI maka akan menukarnya dengan sembako ke Penyalur yang telah ditunjuk oleh Satker Dinas Sosial &PPA di kabupaten dan kota.

Sembako yang diprogramkan salah satunya adalah beras yang langsung disuplai dari Bulog ke penyalur, sedangkan jenis sembako yang lain pihak penyalur yang menyediakan sesuai dengan ketentuan program. Maka alur pembayarannya dari pihak BRI akan mentransfer nilai sesuai dengan jumlah  KKS dalam satu KPM ke penyalur, begitu juga  penyalur akan mentransfer ke Bulog sesuai kouta berasnya.

Khusus di kecamatan Mendahara Ulu terdapat 6 (enam) agen/penyalur. Dan ditemukan ternyata tersendatnya pencairan  sembako BPNT  disebabkan belum di kirimnya beras dari Bulog.


DAFTAR AGEN PENYALUR SEMBAKO BPNT DI KEC. MENDAHARA ULU
1. RUSLAN NAINGGOLAN/ SIMPANG TUAN
2. SUBEKTI/SUNGAI BERAS
3. SOPIAN / SINAR WAJO
4. DEPARI LESS/MENCOLOK
5. TOKO MUARA/ PEMATANG RAHIM
6. SURYANI/ SUNGAI TOMAN
7. TOKO MARIA /BUKIT TEMPURUNG


Dari keterangan Trilinawati koordinator teknis BPNT Dinsos & PPA, tidak dikirimnya beras bulog ternyara pihak penyalur masih banyak yang nunggak, belum membayar tagihan  beras yang sudah dikirim.

Mengetahui, masalah ini Trilinawati menjelaskan sudah turun ke lapangan untuk menyelesaikannya. Dan tersendatnya pencairan  telah disampaikan ke BRI karena terkait limit 100 hari saldo di ATM. Apalagi untuk di Mendahara Ulu yang belum bisa dicairkan mulai Maret hingga Juni.

"Kita akan pertegas ke Agen untuk segera menyelesaikan, jika kita lihat ternyata tidak mampu menjadi Agen, akan kita pindahkan ke Agen baru atau agen di desa sebelahnya," Ungkapnya.

Trilinawati juga menyampaikan kasus keterlambatan yang terjadi di desa Sungai Raya  kecamatan Berbak yang seharusnya distribusi melalui jalur air, tetapi bulog setor lewat jalur darat, akhirnya tidak  tembus dan akhirnya terjadi hangus.

Ditambahkan Trilinawati, jumlah total  penerima BPNT 18.294 penerima terdiri dari konversi rasta sejumlah 12.467 dan 5.727 program tambahan baru. Namun setelah didata per September 2019, KPM dari reguler rastra ternyata datanya tidak valid, maka KKS nya hingga sekarang belum bisa dicetak.

Dari data reguler (12.467, red)  yang murni sebanyak 5616 penerima yang belum tercetak 831 dan yang penerima PKH sebanyak 6851 penerima yang belum tercetak 34, dan yang tidak valid ini (865,red) otomatis mereka belum menerima manfaat.

Bahkan,  ada satu desa yaitu desa Sungai Toman kecamatan Mendahara Ulu dengan adanya program perluasan atau program tambahan kemarin  banyak tercetak di unit Panca Lahat dan Panca Sekayu.  Padahal batasan waktu pencairan di  27 Juni, maka untuk  desa ini kami minta toleransi, ke BRI dan Divre Palembang dan akhirnya  disetujui.