Banyak Kadis Ikut Umroh Bareng Bupati, Jadi Sorotan


Penyelenggaraan ibadah Umroh.waktoe | Ilustrasi

Penyelenggaraan ibadah Umroh.waktoe | Ilustrasi

JAMBI - Umroh bareng bupati Tanjung Jabung Timur Romi Haryanto mendapat tanggapan yang beragam. Ibadah Umrohnya mendapat tanggapan positif dari berbagai kalangan. Namun dengan adanya menyertakan Aparatur Sipil Negara dan terlebih yang menjabat kepala dinas di sektor pelayanan publik mendapat tanggapan miring. Tanjab Timur 26 Januari.

Kegiatan Umroh bareng bupati di kabupaten Tanjung Jabung Timur mendapat berbagai pendapat miring. Pasalnya bukan persoalan ibadah umrohnya namun personil ASN yang berangkat Umroh bersama bupati Romi Haryanto. Hal ini dipicu dengan berangkatnya kepala dinas yang terkait dengan pelayanan publik secara serempak.

Dari informasi yang didapatkan dari Bagian Kesra berjumlah lebih kurang 260 jamaah Umroh yang berangkat bersama bupati. Peserta Umroh terdiri dari ASN dan masyarakat umum.

Anggaran Umroh sendiri belum, dari berbagai informasi yang dihimpun ada yang berbiaya sendiri namun ada juga yang dibiayai Bupati.

Para pejabat yang berposisi kepala dinas, mulai dari  Kepala Dinas Lingkungan Hidup,  kepala dinas Kesehatan, kepala dinas kependudukan dan catatan sipil, kepala DPMPTSP. Ke empat Satker ini berhubungan dengan pelayanan Publik. Masih ada kepala dinas yang lain juga ikut seperti seperti Kadis KesbangPol, ka BKPSDM, Kadis Ketahanan Pangan dan lainnya. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berangkat ada juga eselon III dan ASN berprestasi.

Karena program ini sudah dicanangkan oleh bupati Romi Haryanto maka tidak ada persoalan dan kesulitan bagi ASN untuk mengambil cuti/izin.

Wakil Ketua DPRD Tanjab Timur Gatot Sumarto kaget dengan munculnya informasi tersebut ternyata banyak kepala dinas yang ikut Umroh.

"Saya gak tahu kalau kadis ikut umroh secara serempak,  setahu saya hanya ketua dewan dan masyarakat lainnya", cetusnya.

Jika Banyaknya kepala dinas yang Umroh, kan harus dapat ijin dari pimpinan dalam hal ini kan Bupati. Kalau bupati mengijinkan semuanya menjadi tidak etis. Harusnya bisa dilakukan secara bergilir.

Sementara kadis sektor pelayanan publik banyak yang ikut, ini bisa jadi masalah karena  terganggu pelayanan publiknya. Karena hal hal yang prinsip harus mendapat persetujuan Kelapa dinas harus nunggu hingga pulang.

" Nanti akan kita sampaikan ke pimpinan dewan yang juga ikut umroh, terkait hal ini, ya", pungkas politisi PDIP ini.

Menanggapi hal tersebut, Sapril sekda Tanjab Timur yang mengatakan tidak ada persoalan dan masalah terkait kepala dinas cuti dan ikut Umroh.

"Cuti kadis mendapatkan persetujuan bupati dan ditembuskan ke Kemendagri. Cuti menjadi hak ASN, perkara bersamaan itu hak mereka", jelas Sapril.

Kata Sapril, Saya kira pelayanan tidak terganggu di posisi kadis menyangkut pelayanan publik, seperti dukcapil sudah memakai barcode, jadi tidak masalah. Begitu juga di DPMPTSP sudah ada aplikasi OSS jadi juga tidak masalah.

Jafar Ahmad Kepala Perwakilan Ombudsman  Provinsi Jambi pun angkat bicara terkait banyaknya kepala dinas Tanjung Jabung Timur yang cuti dan berangkat ibadah Umroh bersama bupati Romi Haryanto.

"Ibadah Umrohnya tidak masalah sebetulnya, namun jika ini menyangkut dan terganggunya pelayanan publik akhirnya menimbulkan masalah", ungkapnya.


JIKA IBADAH UMROH TIDAK MENGGANGGU PELAYANAN PUBLIK, SEBETULNYA TIDAK MASALAH, KALAU MENGGANGGU INI JADI CATATAN. JIKA KEPALA DINAS MENGAMBIL CUTI HARUSNYA ADA PELAKSANA HARIAN (PLH)


Sebetulnya yang lebih penting ada disektor management internal, kalau kadisnya cuti ada PLH, dan seharusnya ada PLH kalau cuti lebih dari satu hari.

Secara terpisah Arie Suryanto  Pemerhati Kebijakan Publik  kabupaten Tanjung Jabung Timur dan pegiat Mangrove  serta Pariwisata ini menceritakan pernah ditawari dan diajak umroh bareng bupati namun Saya menolak.

"Saya berkali kali dihubungi agar segera menyerahkan dokumen parport untuk pengurusan visa umroh, namun tidak saya berikan", ungkapnya.

Kata Arie Suryanto, lebih dari 200 orang yang umroh bareng bupati, tetapi kenapa banyak kepala dinas  yang ikut, apalagi dinas disektor pelayanan publik, ini pelayanan publik jadi terganggu.

" Ini awal tahun 2020, mereka banyak berharap pelayanan yang sempat tertunda di tahun 2019 bisa diselesaikan di awal tahun, pun jadi tertunda", ungkapnya.

Tambah Arie Suryanto, Pos anggaran umroh belum ada kejelasan, kalau itu uang pribadi bupati, gaji bupati berapa?. Tetapi kalau dinas dinas katanya uang pribadi, ada juga yang nyeletuk uang arisan.

Tetapi, intinya saya pengin menegaskan menjadi pemimpin harus mampu membedakan mana Kebutuhan dan mana Keinginan warganya.