Beberapa Fraksi soroti kinerja ULP Muaro Jambi, Ada apa


Raker dprd muaro jambi

Raker dprd muaro jambi

JAMBI – Jumlah silpa APBD 2018 disorot oleh DPRD dalam pemandangan umum fraksi-fraksi didalam rapat kerja tentang Ranperda LPJ Apbd tahun 2018 (21/5) di gedung dewan.  Muaro Jambi, 28 Mei. 
Hampir seluruh fraksi meminta agar bupati menjelaskan  kondisi silpa yang tergolong besar tersebut. 
Tidak hanya soal Silpa,  dewan juga menyoroti keberadaan ULP yang dianggap lamban bekerja dan berharap memakai sarang dari dinas PUPR. 
Safrinal kepala unit pelayanan  pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah kabupaten Muaro Jambi meradang atas pendapat fraksi yang mengaturnya agar menerima saran dari dinas PUPR agar pembangunan lancar. 
Safrinal mengatakan sebenarnyo ULP mendengarkan saran dan kritik dari siapa saja sepanjang saran dan kritik itu membangun.
Jika Dewan berpendapat,  dengan kalimat yang disampaikan  seakan ULP lambat dalam bekerja,  Safrinal tidak sependapat. Adanya silpa yang besar di anggaran 2018 coba dicek di BPKAD.
Diketahui, Silpa sendiri menjadi besar dikarenakan ada beberapa faktor diantaranya,  adanya sisa program DAK yang tidak bisa digunakan  lagi,  penerimaan DAU yang lebih besar,  sisa program Kamisake provinsi  yang sudah tidak dilanjutkan lagi dan efisiensi dari project pekerjaan. 
Agar tidak membebani silpa yang kecenderungan besar maka seharusnya pemerintah mengajukan ke pusat agar bisa mengalihkan dan memanfaatkan anggaran sisa untuk kegiatan lainnya. 
Silpa sendiri,  dipertanyakan oleh seluruh fraksi dalam pemandangan umum fraksi saat rapat kerja tentang ranperda lpj APBD 2018. Dan,  bupati diharapkan dapat memberikan penjelasan atas silpa tersebut.  Diagendakan Rabu, (22/5)  dilaksanakan rapat paripurna dewan untuk mendengarkan penjelasan bupati.