Bupati Masnah Busro Tak Mau Dicap Muaro Jambi Pengekspor Asap


Rapat kerja pos komando penanganan bencana Karhutla. Waktoe/ihsan abdulah

Rapat kerja pos komando penanganan bencana Karhutla. Waktoe/ihsan abdulah

JAMBI - Dalam Evaluasi dan rencana kerja pos komando tanggap darurat  dan rencana kerja karhutla Muaro Jambi. Bupati Masnah  Busro akui Karhutla Muaro Jambi Yang terparah di Jambi. Muaro Jambi, Rabu, 11 September.

Masnah menceritakan himbauan presiden kala itu,  Dia (Presiden, red) tidak mau asap terjadi seperti 2015. Ditahun 2019 terjadi lagi hampir sama dan seandainya perusahaan disekitar wilayah jika tidak memiliki kepedulian kepala daerah silahkan melaporkan.

Dalam cerita Masnah, waktu itu sharing dengan presiden, dimana hutan yang terbakar cukup luas namun anggaran pemda kecil, maka kepala daerah meminta agar perusahan didaerah untuk berpartisipasi membantu.

Kata Masnah, saya meminta bantuan partisipasi perusahaan dan yang diundang dalam rapat kali ini adalah yang mengambil keputusan. 

Maka evaluasi presiden nanti di bulan November jika diprovinsi Jambi dan khususnya kabupaten Muaro Jambi ada perusahaan yang tidak berpartisipasi terpaksa akan kami laporkan.

"Memang dilapangan perusahaan perkebunan tidak ada yang terbakar. Tetapi disekitarnya yang terbakar," Ungkapnya.

Maka alat berat dibutuhkan untuk membikin kanal cacing karena bisa menghadang kebakaran.

Salah satu perusahaan EWF yang sering membantu cukup baik. 

Lanjut Masnah, Bagaimana jika terjadi kebakaran maka kita keroyok agar cepat padam.

"Tolong perusahaan bantulah kami, bantulah pemerintah, bantulah TNI, Polri, jika bapak (perusahaan, red) tidak membantu maka akan kita laporkan ke Presiden dan Kementrian", ujarnya.

Banyak perusahan yang tidak peduli dan akan kita laporkan ke presiden dan kementrian untuk dievaluasi.

Rapat kali ini mudah mudahan ada solusi, jangan dilimpahkan ke pemerintah saja tetapi perusahaan juga  berpartisipasi.

"Saya malu karena Muaro Jambi dicap pengekpor asap", pungkasnya

Sementara dalam paparannya Danrem 042/Gapu Letkol Elphis Rudy Mengoreksi apa yang disampaikan bupati, dimana Muaro Jambi, terkait luasan lahan yang terbakar.

Dan saya tidak tahu kalai rapat ini tidak tertutup, Kami ini satgas gabungan bukan satgas karhutla, saya datang memang sangat krusial, saya minta Bupati, Kapolres Dandim, saya stress melihat situasi seperti ini, mau berbuat sarpras terbatas.

"Karhutla bisa dicegah kalau tidak dibakar. Dan 99 persen sengaja dibakar, ini semua dari data satelit patroli", ungkapnya.

Ada 30 titik dalam sehari (10/9) dan api merambat lebih cepat dan ini tidak mungkin tetapi ini disebelahnya di bakar.

"Jadi saya pantau permenit, dan nambah kelihatan dan ini data perusahaan kami tahu mana yang berpartisipasi dan mana yang tidak dalam mengatasi Karhutla", jelasnya.

Danrem juga memastikan bahwa pelaku pembakaran pasti kita ketemu, jangan coba coba lagi, stop. Karena kita tahu dan nanti kita ungkap, segaris titik api ini, jangan main main.

"Kita tahu ada beberapa perusahaan sudah banyak membantu, begitupun juga warga, satgas baik Manggala Agni, BPBD tetapi ada juga yang acuh tak acuh, maka kita harus evaluasi.

Banyak perusahaan yang tidak peka dan tidak membantu alat berat untuk membuat kanal cacing menghadang api, dan SDM yang ada, yang kita siapkan tanpa alat berat yang membantu sulit untuk menyelesaikan.

Danrem juga menyebutkan ada Pemdes yang  tidak turun, ada juga masyarakat sedikit yang membantu, ini darurat saya mengajak, gerakanlah masyarakat, kita bersama sama.

"Saya ikut ngebom, waterbomming tanggal 17 Agustus agar saat upacara tidak ada asap, tetapi saat ambil air banyak masyarakat yang menonton jadi kita terhambat, biaya mahal, jadi kita rugi," Cerita Danrem.

Kata Letkol Elphis Rudy, Saya jadi Dansatgas, yang sebetulnya Gubernur tetapi karena tidak ada wakil maka Danrem siap menjadi Dansatgas. Dan saya fokus dengan begitu banyak agenda yang saya batalkan.

"Jika pakai senapan bisa mematikan api maka sudah kita lakukan, tetapi harus pakai air maka dibutuhkan alat tersebut," Selorohnya.

Lebih lanjut, Banyak data perusahaan yang tidak memiliki alat, padahal saat perijinan diurus semua harus ada, mulai dari kanal, embung dan lainnya.

ISPU harus standar nasional bahkan internasional jadi harus dihitung per 24 jam. Jangan sampai memberikan info yang salah ya, ujar Danrem kepada awak media yang ada di acara.

Jika ada titik api satu maka besoknya akan ada titik api lagi dan berjejer, dan ini harus didalami karena ini kesengajaan, kita punya alat, kita akan ungkap",pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Afrizal kepala KPHP, menyatakan karhutla sudah masuk hutan kemasyarakatan di hari ini,  alat sudah kita turunkan luas yg terbakar 20 hektar. 

Dalam diskusi di Sungai Gelam, dan persoalannya sarpras dan anggaran.

Pemegang ijin HKM, secara prinsip HKM bertanggung jawab namun kita bantu karena mereka sudah menjerit untuk membangun saja tidak memiliki krmampuan.

"Sebetulnya ada regulasi kemendes dan diareal itu bisa menggunakan dana desa cuma masuk belum kedalam musrenbangdes," Ujarnya.

HKM lohjinawi, alat tetap tinggal perjalanan 6 jam, kondisi api (10/9) semakin meluas dan sumber api diduga  dari ilegal logging, hal ini terjadi saat awal  sudah diperingatkan agar tidak melakukan pembalakan namun setelah di peringatkan muncul hotspot.

Zakir kepala BPBD mengusulkan untuk mempertajam, tiap kecamatan ada Danramil dan kapolsek kita akan bagi, maka strateginya akan kita rubah dan ada standbye agar tidak terjadi kelelahan.

"Masalah anggaran, kadang dikasih makan dan minyak dari perusahaan. " Ungkapnya.

"Anggaran tidak ada kita tetap jalan",  ujarnya