Demokrasi langsung atau perwakilan?, ini kata sebagian warga


Pilkada langsung dan tidak langsung. Waktoe/ilustrasi

Pilkada langsung dan tidak langsung. Waktoe/ilustrasi

JAMBI - Menimbang pilkada langsung, atau dipilih oleh DPRD tetapi dampak pilkada langsung yang sangat mengerikan dan banyak kepala daerah yang masuk OTT baik oleh KPK, Kepolisian maupun Kejaksaan menjadi perhatian bersama.

Pilkada langsung atau oleh DPRD, sistim demokrasi negara terus diuji. Hal ini menjadi pelajaran kita dimana sejak 2014 pilkada dilaksanakan secara langsung dan wacana ingin mengembalikan kesemula yaitu dipilih oleh DPRD memunculkan pro dan kontra di masyarakat.

Biaya yang besar dalam pilkada langsung menjadi perhatian karena setelah menjadi kepala daerah terpilih baik bupati, walikota atau gubernur, mereka hanya mengumpulkan uang untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan.

Tingginya biaya dan disinyalir biaya terbesar adalah praktek mahar partai politik.

Dibanyak negara dengan solusi penggunaan teknologi mampu menekan biaya dan praktek money politik.

Usulan pemilihan kepala daerah yang mewacanakan pemilihan tidak langsung masih ditampung oleh presiden dan hingga kini belum ada keputusan.

Arief ketua KPU pusat (12/11) mengatakan sampai hari ini desain pemilu masih langsung dan jika kembali dirubah dan dipilih DPRD maka sia sia segala persiapan yang kita lakukan.

"KPU dalam hal ini  jika diputuskan berdasarkan UU pilkada dipilih oleh DPRD maka KPU siap juga untuk menjalankannya", pungkasnya.

Harus kita akui, pilkada langsung banyak kepala daerah masuk penjara. Untuk jadi bupati dibutuhkan modal 30 hingga 50 milyard rupiah. Dapat dipastikan  untuk mengembalikan modal politik dalam pemilihan langsunv dari sumber gaji tidak mungkin maka mencari peluang untuk korupsi.

Pilkada langsung atau tidak, sama sama berpotensi berbiaya besar karena belum ada jaminan jika dipilih DPRD.

Selama ini sudah ada kesepakatan tidak ada money politik. Namun ternyata praktek tersebut terjadi juga. Kedua-duanya ada kelebihan dan kekurangan, dalam demokrasi perwakilan rajanya adalah ketua partai, namun di demokrasi langsung rakyat disini yang menerima uang tersebut dan cukong yang menjadi raja.

Bagaimana dengan calon perseorangan, tetapi dimungkinkan KPU sudah memiliki kiat. Tetapi yang paling utama adalah penegakan hukum. Seperti ada ketegasan, tidak boleh ada biaya bensin, makan dan lain sebagainya dan semua dibiayai oleh negara.

Wacana mengembalikan pilkada ke perwakilan untuk pemilihan bupati, walikota dan Gubernur mendapat tanggapan yang beragama dari masyarakat. Seperti yang disampaikan beberapa warga berikut ini.

Ashar Idris ketua DPC partai Gerindra Kab Tanjung Jabung Timur mengatakan secara pribadi, saya setuju karena, untuk anggaran pilkada menghabiskan dana puluhan milyar bahkan ratusan milyar, lebih baik dana itu di gunakan buat jalan dan layanan publik. Kemudian juga  untuk menghindari konflik sesama pendukung yang berkepanjangan setelah pilkada. Selanjutnya biaya yang di keluarkan calon sangat tinggi, sehinggga ketika terpilih pasti hitungan mengembalikan modal yang di keluarkan. Maka kondisi ini membuka peluang yang punya modal besar untuk ikut sponsor pendanaan dengan kompensasi proyek dalam APBD ketika terpilih sehingga mereka menjadi penentu apa yang akan di lakukan terhadap kegiatan yang bisa mendapatkan untung yang besar
Dan ketika terpilih akan merasa sebagai raja kecil di daerah karena alasan dipilih langsung oleh rakyat. Ini berdampak dilingkungan ASN setelah pilkada akan jadi masalah di kalangan aparatur sehingga karier dan tempat jadi sasaran kepala daerah terpilih.

Pendapat lain disampaikan Guntur sekretaris DPC PDIP yang menyatakan setuju atas gagasan pemilihan (Pilkada) tidak langsung/perwakilan.

"Saya sangat setuju, demi menghindari gesekan dibawah, dan mengurangi cost politik yang tinggi", jelasnya.

Pendapat lain dari Suko Budiarso pengurus harian LSM DPC IPB Tanjung Jabung Timur  mengatakan regulasi pemilihan langsung gubernur, bupati  sebetulnya sudah baik, kalaupun ada wacana menjadi perwakilan (dipilih oleh DPRD) itu wacana yang menghabiskan energi.

Subtansi masalahnya sebetulnya bagaimana ongkos pilkada tidak mahal dengan begitu berharap tidak ada tindak korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah terpilih.
Jadi sebetulnya akar  masalahnya bagaimana mengurai masalah tersebut.

Jika diploting ongkos pilkada mulai dari penjaringan "Mahar Politik", APK, operasional kampanye, uang saksi dan uang suara (money politik).

"Bagaimana problem ongkos politik yang besar ini mampu di urai dan dipangkas menjadi murah", ungkapnya.

Kata Suko Budiarso, saat dipilih DPRD saya kira hasilnya juga sama, hanya mengkonversi money politik dari rakyat ke wakil rakyat. Memang hitung-hitungan lebih murah memakai sistim perwakilan tetapi kualitas demokrasinya terjadi kemunduran.