Disaat Iuran BPJS Naik, Kesadaran Hidup Sehat Warga Masih Rendah.


Kenaikan iuran BPJS kesehatan. Waktoe/ilustrasi

Kenaikan iuran BPJS kesehatan. Waktoe/ilustrasi

JAMBI - Rencana kenaikan pembayaran  BPJS, meski sudah di gedok keputusan tersebut namun baru direncanakan diawal tahun 2020 baru diberlakukan. Polemik tentang kenaikan BPJS dianggap tidak menyelesaian persoalan meruginya BPJS selama ini apalagi ditambah adanya back up  seluruh penyakit. Tanjab Timur, 11 Nopember.

Dalam Pasal 34 beleid tersebut diatur bahwa iuran peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) kelas 3 akan meningkat menjadi Rp 42.000, dari saat ini sebesar Rp 25.500. Iuran peserta atau mandiri kelas 2 akan meningkat menjadi Rp 110.000 dari saat ini sebesar Rp 51.000. Lalu, iuran peserta kelas 1 akan naik menjadi Rp 160.000 dari saat ini sebesar Rp 80.000.

"Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 [Pasal 34] mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020," tertulis dalam beleid tersebut.

Kenaikan BPJS dalam instruksi presiden seharusnya naik setiap tahun  namun selama lima tahun terakir  tidak ada kenaikan.

Hal ini tertuang dalam peraturan presiden setiap tahun dilakukan  peninjauan. Dan kenaikan mengacu pada kemampuan masyarakat. Namun diperkirakan kenaikan pun tidak mampu menutup defisit. Apalagi BPJS menanggung hampir semua penyakit.

Asuransi swasta saja tidak  berani menanggung seperti yang dilakukan BPJS.

Melihat hal tersebut, pemerintah bertekad dan terus melakukan upaya mengembalikan fungsi utama puskesmas sebagai garda terdepan dalam mengadvokasi gerakan masyarakat untuk hidup sehat.

Lima tahun terakhir, puskesmas cenderung  menjadi rawat inap padahal yang terpenting mengajak masyarakat untuk hidup seh.  Dan mengembalikan jadi diri puskesmas  sebagai pusat kesehatan masyarakat yang mengajak warga masyarakat bekerjasama dengan RT dan RW di lingkungan masy.

Berdasarkan Inpres 1/2017 tentang Germas sudah ada namun pelaksanaannya  sangat miskin, padahal tujuan utamanya adalah menekan biaya BPJS karena masyarakat sudah hidup sehat.

Namun kenyataanya beberapa kementrian yang menjadi koordinator dalam upaya gerakan masyarakat hidup sehat ini tidak berjalan.

Kementrian yang  ditunjuk, jangan biarkan inpres 1/2017 tentang Germas hidup sehat hanya indah diatas kertas.

Berbagai kalangan masyarakat dengan gerakan hidup sehat sangat membantu.

Terkait defisit BPJS sendiri diharapkan institusi ini  harus memantau harga-harga obat, karena dari pabrik sering kali ada discount 10 - 30 persen, maka dikawatirkan ada mark up. Jadi harus cermat BPJS mencermati harga obat dan fasilitas.

Secara Nasional Rakyat baru 50 persen yang membayar,  dan bagaimana rakyat bisa ada penekanan kewajiban masyarakat untuk membayar BPJS.

Laporan rumah sakit yang  mempermainkan harga obat,   apakah harga yang dilaporkan sesuai dengan discount atau tidak.

Ernawati, kepala dinkes kab. Tanjung Jabung Timur , provinsi Jambi menyampaikan kepada kantor berita waktoe (4/11), dinas kesehatan akan  lounching germas hidup sehat  di 21 Nopember mendatang. Hal ini sebagai upaya  melakukan pencegahan, secara seremonial dengan mengajak 1000 undangan.

Kita juga ada  MoU dengan  Petrochina  dengan menginisiasi program  jambanisasi, cuci tangan, dan ketersediaan air bersih, dan kesadaran untuk tidak buang air besar sembarangan.

Disamping sosialisasi, kita akan ada komitmem bersama dengan  pemerintah desa dan kecamatan terkait Germas.

Ada 11 desa yang sudah kita nyatakan sebagai desa dengan kesadaran tidak buang air besar sembarangan dan mereka (pemdes, red) mendapatkan sertifikat, kata Ernawati

Komitmen  tidak buang air besar sembarangan, ini dibuktikan oleh petugas yang  turun kelapangan dan kita cek kebenarannya.

Ditambahkan Nasrul Diman, kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Tanjab Timur, Sistim pembayaran iuran BPJS/KIS yang ditanggung pemerintah baik dari sumber APBN, APBD Provinsi maupun kabupaten langsung ke rekening BPJS oleh masing masing tingkatan.

"Berdasarkan keputusan bupati dengan jumlah peserta KIS di tingkat kabupaten pembayaran langsung ke BPJS," Kata Nasrul.

Cakupan JKN KIS di kab. Tanjab Timur sampai 2019 sebanyak 148.367 jiwa (65,54%) dari total penduduk sebanyak 226.389 jiwa. Dan masih terdapat 34,46 persen atau setara 78.022 jiwa yang belum memiliki jaminan kesehatan.

JKN KIS yang dibiayai pemerintah sampai dengan tahun anggaran 2019 baik dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN, APBD provinsi dan kabupaten sejumlah 40,16 persen atau 90.921 jiwa, sisanya adalah BPJS yang bersumber dari Pekerja Penerima Upah (PPU), PPU BU, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), Bukan Pekerja (BP) dengan total 25,91 persen atau  57.446 Jiwa.

Pembayaran ke BPJS oleh pemkab Tanjab timur dengan alokasi anggaran sebesar 2,422 Milyard setara 8015 peserta dan dibayarkan dua kali dibulan Juli dan Nopember.

"Jadi jika dihitung total sekitar 15.653 peserta", ungkapnya.

Kita kontrak dengan BPJS pertahun dan jika anggaran tahun berikutnya minimal yang kematin tercover tetap tercover jika ada tambahan maka akan ditambahkan peserta.

Pembayaran BPJS di tingkat puskesmas  ada kapitasi berdasarkan jumlah peserta ada atau tidaknya pasien berkunjung. Non kapitasi,  dibayar berdasarkan mereka  peserta yang melakukan kunjungan atau berobat, jadi berdasarkan klaim.

Untuk rumah sakit berdasarkan paket biaya penyakit yang sudah diatur berdasarkan keputusan menteri kesehatan.

Begitu juga Klaim rumah sakit ke BPJS setiap pelayanan selesai seharusnya. Dan pembayaran oleh BPJS setelah dilakukan verifikasi.

Sementara Nasrul direktur RS Nurdin Hamzah saat dihubungi via seluler nya terkait pembayaran BPJS menyampaikan bahwa pihak BPJS baru membayar per maret 2019.

Saat dipertanyakan besaran nilai yang belum dibayar, Nasrul selaku direktur RSNH tidak bisa menyampaikannya.
" Kalau nilai belum bisa,  karena akan di verifikasi oleh BPJS dulu", Ujarnya.

Meski demikian kita masih mampu mengatasi soal obat dan pelayanan terhadap pasien.

Kata Nasrul, Pengklaiman obat PRB sudah ditetapkan oleh BPJS tentang harganya melalui aplikasi BPJS, jadi Kami tinggal pengajuan saja.

Puskesmas Garda Terdepan Germas

Dari 93 desa dan kelurahan terdapat  17 puskesmas
56 Pustu yang minimal terdapat 2 petugas,  sisanya berbentuk polindes/  puskesdes yang minimal 1 petugas namun untuk Polindes dan Puskesdes  dibiayai dari dana desa.

Didalam polindes dan pukesdes ditingkat desa tidak ada alokasi gaji atau honor tetapi biaya transport dan untuk  dinas diberikan  honor.

Kata Ernawati kepala Dinkes Tanjab Timur, permasalahan kesadaran warga terkait BABS ini kita memiliki data By name, by adress jadi terdeteksi  masyarakat yang tidak ada jambannya.

Ditambahkan Nasrul Diman, kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Tanjab Timur, Puskesmas bersama Pustu serta Polindes terus melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam upaya gerakan masyarakat hidup sehat tentunya bekerjasama dengan stakeholder yang ada.

Ditambahkan Nasrul Diman kabid pelayanan kesehatan, upaya gerakan masyarakat hidup sehat, melalui puskesmas sesuai dengan peraturan menteri kesehatan no. 75/2004 berfungsi penyelenggara pelayanan individu (pengobatan), fungsi yang kedua adalah pencegahan dilaksanakan dimasyarakat.

Terkait dengan kecukupan SDM, ada yang cukup dan ada yang memang masih kurang. Kecenderungan kekurangan di dokter gigi.

Dalam merubah perilaku hidup sehat perlu dukungan masyarakat dan dibutuhkan intervensi dari Pemdes, camat dan lainnya.

Kesadaran masyarakat di Tanjung Jabung Timur berdasarkan indikator BABS, dari hasil pendataan dari puskesmas  rata rata kesadaran BABS sekitar  70,14 persen yang menggunakan akses  Jambanisasi.  Istilah akses belum tentu memiliki jamban

Akses Jamban terhitung tertinggi 91, 28 persen di Sabak Barat, 82,43 persen di Geragai, dan 81 persen di Dendang.

Berbicara akses, bisa saja memakai jamban umum atau dua rumah satu jamban, jadi ini akses pemanfaatan Jamban bukan kepemilikan jamban.

" Kita terus melakukan advokasi ke masyarakat dan kita minta bantuan lintas sektor", pungkasnya.