Dishub Order BBM Bersubsidi 1500 lt, YLKI Jambi: Pemerintah Melanggar Aturan Yang Dibuatnya


Surat order BBM bersubsidi dan mobil pengangkut. Waktoe/istimewa

Surat order BBM bersubsidi dan mobil pengangkut. Waktoe/istimewa

JAMBI - Beredarnya  surat pesanan order yang dikeluarkan dari dinas perhubungan kabupaten Tanjab Timur yang berisi agar pihak SPBU milik Cantika Mandiri Pratama yang berlokasi di Sabak untuk menyediakan   BBM jenis Premium untuk operasional Speedboat ramai di perbincangkan. Tanjab Timur,  Minggu 10 Nopember.

Pasalnya, BBM jenis premium yang notabene minyak bersubsidi ini setiap hari habis dalam waktu beberapa jam saja. Dan ini banyak dikeluhkan warga yang membutuhkan.

Dinas perhubungan dengan nomor surat 551/42/Dishub/2019, yang meminta agar pihak SPBU dapat memenuhi kebutuhan BBM sebanyak 1500 liter  yang akan digunakan untuk operasional. Namun baru membawa 500 liter mobil plat merah tersebut di pergoki oleh warga. Dan warga menanyakan persoalan BBM jenis premium tersebut.

Koordinator LSM Gaung Demokrasi Indonesia Hidayatullah Dachi yang berada di lokasi saat terjadi pengangkutan BBM mengatakan kepada kantor berita waktoe (10/11),
soal order sudah kita tanyakan ke Rizaldi yang menandatangi  surat namun jawabannya  terlalu sederhana dan tiada beban atas pengambilan minyak subsidi. Kita juga tanyakan terkait surat dan dasar hukum, dan oleh Rizaldi dijawab ini murni  kebijakan saya secara pribadi.

Dan, kenapa tidak membeli minyak non subsidi, dijawabnya anggaran terbatas.

Jadi saat dipertanyakan kenapa  berani menabrak aturan, "ya apa boleh buat", jawab Rizaldi

Diperoleh informasi bahwa pengadaan BBM subsidi karena akan dipakai untuk operasional speedboat yang akan dipakai bupati ke Kabupaten Lingga.

Disitu jelas melanggar Permen ESDM no 1/2013 tentang distribusi BBM bersubsidi, jadi benar banar penggunaan dan pemakaian minyak bersubsidi tidak boleh untuk pemerintah atau plat merah memakainya.

"Pelanggaran sesuai UU Migas 2001 baik pemakai maupun penyelenggara/ pemilik SPBU melakukan pelanggaran atau penyelewengan", ujar Dachi.

" Nanti Senin (11/11) kita akan pertanyakan ke kadisnya kalau perlu kita tanya ke bupati sekalian", pungkasnya.

Ditempat terpisah Ibnu Kholdun, koordinator YLKI provinsi Jambi  terkait dishub Tanjab Timur yang order minyak bersubsidi mengatakan, premium/ minyak subsidi, ini untuk orang tertentu atau mereka yang layak menerima subsidi. Kontek pemerintah seharusnya mampu membeli, jika pemerintah yang order jadi berimbas masyarakat tidak kebagian maka ini bisa disebut subsidi yang salah sasaran dan ini penyalahgunaan wewenang dan ini pelanggaran hukum.

Menurut saya, anggaran yang di pakai diduga untuk pembelian non subsidi maka pada saat diaudit ditemukan penyelewengan. Dan dimungkinkan juga  tidak menyertakan bukti pembelian non subsidi.

"Pemerintah ini membuat aturan dan dilanggar sendiri", ujarnya.

YLKI Jambi menekankan dengan kejadian seperti ini bisa dianggap penimbunan, dan sudah terjadi berapa lama, ini kemudian wajar jika terjadi kelangkaan premium.

Kelangkaan ini yang membuat pemerintah,  karena sudah diambil dulu dan ini pembohongan publik.

"Wajar jika ada bahasa Premium dalam perjalanan", pungkasnya

Sementara itu Hadi Firdaus Kadis Perhubungan saat di hubungi melalui whatshap selulernya tidak menjawab hingga berita ini diunggah.

Diketahui, kejadian pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi yang dilakukan oleh oknum dinas perhubungan yang juga memakai mobil dinas perhubungan dengan plat nomor BH9326TZ. Dengan berbekal surat order 1500 liter BBM bersubsidi, malam itu (Kamis, 7/11) sekitar pukul  21.00 WIB mobil dinas ini mengangkut sekitar 500 liter. Dan oleh warga masyarakat dipertanyakan hingga muncul pengakuan dan menunjukan surat order.

Surat order dari dinas Perhubungan tersebut ditandatangani oleh Rizaldi kabid Lalulintas dan angkutan.