Ditengah OTT Komisioner KPU, Nurkholis: KPUD TanjabTim Baik


Nurkholis ketua KPUD Tanjab Timur, Arie Suryanto pegiat pengawasan kebijakan publik. Waktoe | kolase

Nurkholis ketua KPUD Tanjab Timur, Arie Suryanto pegiat pengawasan kebijakan publik. Waktoe | kolase

JAMBI - Ditengah terseretnya anggota komisioner KPU RI (Wahyu) oleh KPK dalam dugaan kasus suap skenario PAW (Pergantian Antar Waktu) anggota DPR RI dari partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tak pelak berimbas sampai ke daerah. Kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu pun tercoreng atas kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyeret komisioner KPU RI. Tanjab Timur, 10 Januari.

Mendekati Pilkada serentak di beberapa kabupaten dan kota serta provinsi, penyelenggara pemilu dituntut untuk mampu membuktikan diri sebagai penyelenggara yang baik, akuntable dan transparan.

Salah satu kabupaten diujung provinsi Jambi, yakni Kabupaten Tanjung Jabung Timur pun diharapkan demikian, mampu menjaga marwah KPUD yang independent,  transparan dan berintegritas.

Seperti disampaikan Arie Suryanto Pegiat Pengawasan Kebijakan Publik kab. Tanjab Timur, mengatakan kepada kantor berita waktoe (10/1) yang berharap KPUD tidak dalam tekanan penguasa.

Tahun 2020 Tanjung Jabung Timur akan menyelenggarakan Pemilihan bupati dan wakil bupati. Melihat hal tersebut kami berharap KPUD bekerja dengan baik sesuai tahapan pilkada dan sesuai dengan mekanisme aturan dan regulasi yang ada. Jangan sampai dibawah tekanan penguasa karena secara politik Tanjab Timur mayoritas parlemen dikuasai satu partai.

"Bisa dibilang  pengusaha (Bupati dan Wabup, red)  dan dari 30 kursi parlemen 57 persen (17 kursi), menjadi satu kekuatan maka, apakah KPUD bisa independent, ini yang menjadi pertanyaan besar kita", ujarnya.

Kata Arie Suryanto, terkait OTT Wahyu Setiawan  anggota KPU RI oleh KPK ini sangat parah, dan perlu diantisipasi oleh KPUD, apalagi tahun ini di Jambi ada pemilihan kepala daerah mulai dari Gubernur hingga bupati.

Maka KPUD Yang di kab. Tanjab Timur harus mengedepankan netralitas, dan jangan coba coba bermain baik itu data pemilih, dukungan terhadap salah satu calon, yang kita khawatirkan ada indikasi kongkalingkong.

Apalagi manakala yang dihadapi itu Petahana, meskipun pintar menyembunyikan kebohongan lambat laun akan terungkap.

"Jangan sampai seperti Wahyu Setiawan yang berstatement akan menjaga pemilu 2019 dari korupsi namun dia sendiri yang terjerat, dan ini sangat memalukan dan menciderai demokrasi", timpalnya.

Ditambahkan Arie Suryanto, Pilkada 2020 di Tanjab Timur sangat rawan, dan netralitas KPUD sangat dibutuhkan sampai ditingkat penyelenggara dibawah.

Saya mencontohkan, disaat petahana  mengumpulkan syarat dukungan  untuk  jalur independent, banyak dugaan  ASN terlibat dalam pencarian dukungan, "Dimana netralitas KPUD, kenapa diam saja", ungkitnya.


Baca Juga:

http://waktoe.com/content/pilkada-tanjab-timur-petahana-akan-tempuh-jalur-perseorangan

http://waktoe.com/content/manuver-politik-calon-penguasa-sabak-romi-haryanto-hingga-penantangnya

Nurkholis ketua KPUD Tanjab Timur  berani menyatakan bahwa untuk komisioner KPUD memiliki integritas, karena dipilih berdasarkan kompetensi.

"Anggota KPU dipilih dengan seleksi yang ketat dan itu membuktikan mereka yang terpilih memiliki integritas", jelasnya.

Dan, hari ini saya tegaskan bahwa KPUD Tanjab Timur menegakan integritas dan itu dibuktikan dengan selalu menjalankan tahapan sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang telah ditetapkan.

Tentu, output yang diharapkan menghasilkan pemimpin yang baik dan hasilnya bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.