Efektifkah Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Terhadap PT KU


Papan segel keputusan bupati tentang sanksi administratif paksaan pemerintah. Waktoe |Poll

Papan segel keputusan bupati tentang sanksi administratif paksaan pemerintah. Waktoe |Poll

JAMBI - Pemda Tanjab Timur berikan sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT Kaswari Unggul akibat tak segera mengurus Izin Lingkungan lahan seluas 148 Hektar yang berlokasi di kecamatan Dendang kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tanjab Timur, Kamis 6 Agustus

Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT Kaswari Unggul yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur No. 445 tahun 2020.

Peraturan yang dijadikan konsideran tersebut UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pasal 114 bahwa setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Penyegelan yang mendapat pengawalan dari Satpol PP, dan disaksikan pihak perusahaan, Dinas Perizinan, Dinas Perkebunan, Camat Dendang serta Kades Catur Rahayu, dilakukan.

Pemasangan papan sanksi tersebut tepat berada dibawah tower pantau api milik perusahaan perkebunan tersebut.

Agus Pranoto kabid P3LH Dinas Lingkungan Hidup Tanjabtim (04/8) mengatakan, Ketika tidak dilaksanakan paksaan pemerintah, kita bisa melakukan pembekuan izin. Jika telah dibekukan izin, maka bukan hanya 148 hektar itu saja, namun lahan yang 3.470 hektar juga tidak boleh beroperasi

. Diketahui, perusahaan ini juga mendapatkan sanksi denda atas kebakaran lahan seluas 129,18 Hektar di Tanjab Timur oleh PN Jaksel. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang diketuai Hakim Akhmad Jaini dengan anggota Hakim Lenny Wati Mulasimadhi dan Suswanti mengabulkan gugatan kebakaran hutan dan lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap PT Kaswari Unggul (PT KU). Majelis Hakim menyatakan PT KU melakukan perbuatan melawan hukum atas kebakaran yang terjadi di lokasi konsesinya seluas 129,18 hektare (ha) di Tanjung Jabung Timur, Jambi.

Selain itu, majelis hakim juga menghukum perusahaan tersebut untuk membayar ganti rugi materiil dan biaya pemulihan lingkungan hidup sebesar Rp25,5 miliar, lebih rendah dari gugatan yang diajukan KLHK sebesar Rp25,6 miliar. Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Jasmin Ragil Utomo mengatakan saat ini sudah ada 17 perusahaan yang terkait karhutla yang digugat oleh KLHK. “Sudah ada sembilan perkara yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde), dengan nilai gugatan mencapai Rp3,15 triliun.

Jumlah perkara karhutla yang kita gugat akan bertambah," kata dia. Berkaitan dengan karhutla yang terjadi pada 2019, KLHK saat ini telah menyegel 83 lokasi korporasi yang terbakar dan menetapkan delapan korporasi sebagai tersangka. Dan satu kasus karhutla perorangan segera akan disidangkan. Selain proses perdata, PT KU saat ini juga sedang diproses pidana oleh Penyidik KLHK atas ketidakpatuhan pelaksanaan sanksi administratif.

Kasus pidana ini sedang proses persidangan. “Disamping itu lokasi PT KU juga disegel kembali oleh penyidik KLHK karena terbakar lagi pada tahun 2019," ujar dia.

Menilik Sanksi Administratif

Dalam Permen LHK No. 02/2013 yang mengatur tentang pedoman penerapan sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tahapan-tahapan. Perlu diketahui Paksaan Pemerintah adalah sanksi administratif berupa tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan dalam keadaan semula hal ini bertujuan untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Berdasarkan permen LHK RI no. 02/2013 tentang pedoman penerapan sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdiri dari beberapa jenis pelanggaran diantaranya; (1). izin lingkungan adalah pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang karena tidak memiliki ijin lingkungan, tidak memiliki dokumen lingkungan, tidak mentaati ketentuan yang dipersyaratkan dalam izin lingkungan, termasuk tidak melakukan pengajukan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tahap operasional, tidak mentaati kewajiban dan /atau perintah sebagaimana tercantum dalam izin lingkungan, tidak melakukan perubahan izin ketika terjadi perubahan sesuai pasal 50 PP No 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan, tidak membuat atau menyerahkan laporan pelaksaan terhadap pelaksaan persyaratan dan kewajiban lingkungan hidup, tidak menyediakan dan jaminan. (2). izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti persoalan izin pengelolaan limbah B3, izin dumping ke laut, izin pembuangan limbah dan lain sebagainya.

Sedangkan penerapan dan jenis sanksi administratif mulai dari (1). Teguran tertulis, (2). Paksaan Pemerintah merupakan tindakan nyata untuk mengehentikan pelanggaran dan/atau memulihkan dalam keadaan semula, jika menimbulkan ancaman serius bagi manusia dan lingkungan, dampak yang lebih besar / luas jika tidak segera dihentikan, kerugian yang lebih besar. (3). pembekuan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengeloalaan lingkungan hidup. (4). Pencabutan izin. (5). Denda administratif.