Fathuri: Komisi 1 DPRD Muaro Jambi Siap Selesaikan Revisi Perda Untuk Pilkades


Fathuri ketua Komisi 1 DPRD Muaro Jambi. waktoe/ istimewa

Fathuri ketua Komisi 1 DPRD Muaro Jambi. waktoe/ istimewa

JAMBI - Ketua komisi 1 DPRD kab. Muaro Jambi Fathuri menyambut baik revisi atas perda tentang pencalonan pemilihan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.  Hal tersebut disampaikan melalui sambungan selulernya. Muaro Jambi, 26 Maret.

Fathuri ketua komisi 1 yang membidangi pemerintahan, hukum, pendidikan dan kesehatan mengatakan kepada kantor berita waktoe, bahwa terkait pelaksanaan pilkades serentak di 63 desa dikabupaten Muaro Jambi kita akan segera duduk antara komisi 1 dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam waktu dekat ini.

"Jika diperlukan harus revisi perda tentang pencalonan pemilihan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa akibat adanya yudicial reveiw dari mahkamah konstitusi serta adanya permendagri terkait dengan hal tersebut maka di sela sela waktu akan kita upayakan untuk melakukan revisi", ujar politikus PAN Muaro Jambi ini.

Terkait waktu yang mepet, jika kita kerja cerdas, kerja cepat untuk kepentingan umum kita mampu untuk menyelesaikan revisi tersebut.

"Ini untuk kepentingan umum, agar tidak ada ekses dalam pilkades maka secepatnya kita akan koordinasi", pungkasnya.

Pelaksanaan pilkades serentak di 63 desa di kabupaten Muaro Jambi merupakan pilkades serentah tahap 1 gelombang ke 3 yang akan dilaksanakan pada bulan september 2019.

Disampaikan kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa R Najmi, panitia pilkades (Palona) sudah terbentuk di bulan Juni-Juli dan jika ternyata revisi belum selesai kita akan memakai aturan pengganti, bisa saja Peraturan Bupati.

"Kita juga akan mengusulkan kepada DPRD untuk memakai sistim pemilihan kades dengan cara e-voting", pungkasnya.

Sementara Sekda M Fadhil Arief akan kebut soal revisi perda tersebut agar pelaksanaan pilkades tidak mundur.

"Kita akan kebut agar revisi perda tentang pencalonan pemilihan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa bisa disyahkan", pungkasnya.

Revisi perda ini sedikit terkendala akibat mendekati pemilu serentak. Para anggota dewan terfokus kepada kampanye dirinya hingga 17 April. Praksis dibulan April kemungkinan revisi perda belum bisa dilakukan.

Disebagian besar kabupaten di Indonesia sudah melakukan revisi atas perda ini setelah keluar putusan Mahkamah Konstitusi atas adanya Judicial Review, dan turunya Permendagri terkait ini.