Gegara Raden Edi Kabid Bina Marga DPUPR, Dewan Walk Out


Walk out anggota Dewan Tanjab Timur dalam pembahasan lkpj 2019. Waktoe | ilustrasi

Walk out anggota Dewan Tanjab Timur dalam pembahasan lkpj 2019. Waktoe | ilustrasi

JAMBI - Tiga fraksi anggota Pansus LKPJ  DPRD Tanjab Timur  Wall Out dalam pembahasan  LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) bupati. Tiga anggota fraksi tersebut Ambo Accok dari fraksi Bulan Bintang Reformasi, Alam Bakri fraksi Golkar dan Guntur dari fraksi PDI Perjuangan ditambah Fraksi Nasional Restorasi Nurani tidak masuk sejak awal pembahasan.  Wall outnya ke tiga anggota pansus gegara tidak hadirnya kabid bina marga dinas PUPR. Tanjab Timur, 22 April.

Ketiga anggota pansus ini wall out dipicu oleh ketidak hadiran Raden Edi Irianto kabid Bina Marga dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Ketiga Anggota pansus sudah lama meminta kabid Bina Marga Hadir karena ketiga dewan ini ingin melakukan pendalaman terkait banyaknya proyek infrastruktur di tahun 2019 dibawah standar.

"Kita mau melakukan pendalaman di bidang ini,  persoalan infrastruktur  dan yang mengerti secara teknis ya kabidnya yang tahu", ungkap Ambo Accok dari Gerindra.

Ditambahkan Guntur, selama ini pekerjaan dibidang bina marga kualitasnya   sangat buruk. Tadi saat ditanyakan alasannya ketidakhadiran karena menghadiri acara di Jambi.  Dan alasan itu tidak bisa kami terima.

Kabid ini, setiap pembahasan  tidak pernah hadir termasuk pembahasan dibanggar. Seharusnya bisa menghargai, karena kita sudah sampaikan berkali kali

" Kabid ini seperti tidak menghargai dewan", ungkapnya

Ditegaskan oleh Alam Bakri dari fraksi Golkar, dimana kehadiran kabid Bina Marga sangat dibutuhkan, sebelumnya sudah kita  pesan agar hadir tertapi tidak juga di indahkan.

Sebetulnya mau meminta keterangan soal infrastruktur yang jelek. Hampir semuanya wilayah komplain ke kita. Maka kita akan turun kelapangan  untuk melihat langsung.

Saat disinggung jadwal sidak, bertiga sepakat sehabis bulan puasa.

Diketahui, pembahasan terkait dengan dinas PU tetap berjalan meski tanpa kehadiran tiga anggota pansus dari tiga fraksi yang wall out dan ditambah sejak awal ketidakhadiran Yudi Hariyanto dari Nasdem.

Saat disinggung ketidak ikutan dalam pembahasan, Yudi Hariyanto menyampaikan meskipun korum dalam pembahasan ini, namun kita akan meminta paripurna untuk tidak dilaksanakan.

"Permintaan ke empat fraksi sebetulnya untuk melakukan pendalaman di bidang PU. Karena masalah Infrastruktur", ujar Yudhi.

Ditegaskan kembali oleh Alam Bakri dari fraksi Golkar, yang  menyuarakan seyogyanya setiap OPD harus hadir didampingi Bidang dalam setiap pembahasan karena yang mengetahui secara teknis. Dan kita meminta untuk menunda acara tadi namun ini ternyata tetap jalan.

Yang mengguna kan anggaran adalah kabidnya. "Kita sepakat dari PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar dan Nasdem minta evaluasi terkait infrastruktur kok bisa terjadi seperti itu, dari dinas terkait untuk mendatangkan bidangnya.

Misal kayak di jembatan Air Hitam Laut pembangunan Oprit saya melihat tertulis 91 persen, kenyataan dibawah tidak seperti itu. Sampai banyak yang jatuh.  Dan tidak sesuai, belum lagi infrastuktur yang lain.

Menjadi tanda tanya besar, sebab segala  bentuk anjuran dan teguran dari kita (DPRD) tidak pernah diindahkan. Dan pada saat kita sidak dilapangan  sesuai jadwal  mereka pihak rekanan atau bidang Bina Marga  tidak turun.

"Komisi II sudah beberapa kali turun seperti di Geragai (desa Pandan Makmur, red) jalan yang dibangun belum ada beberapa bulan sudah hancur, dengan alasan masyarakat minta volume dipanjangkan, Ini kan Aneh.

Sementara Mahrup ketua DPRD Tanjab Timur dari PAN kepada kantor berita waktoe mengatakan sebetulnya keluarnya 3 anggota pansus hanya masalah kecil. Karena sejak awal belum dimulai rapat, mengatakan akan keluar jika kabid Bina Marga tidak datang.

Ya sudah, saat rapat mau dimulai mereka keluar tidak mengikuti pembahasan, padahal ada Kadis dan Sekretarisnya.

"Kalau kita undang kabid-kabid ruangan jadi penuh, padahal kondisinya baru begini, kita harus menjaga jarak", jelas Mahrup.

Sementara saat disinggung jalan di Pandan Makmur yang merupakan daerah pemilihannya, Mahrup mengatakan secara teknis tidak mengetahui, dan menyerahkan bagian teknis yang menilai.

Diketahui jumalah Pansus dalam pembahasan LKPJ bupati ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari 6 orang dari fraksi PAN, dan 4 fraksi yang lain masing masing 1 orang.