Haikal dan Komisi I DPRD Muaro Jambi Sambut FGH, Ini Keluhannya


Audiensi FGH dengan Komisi I DPRD Muaro Jambi. Waktoe | istimewa

Audiensi FGH dengan Komisi I DPRD Muaro Jambi. Waktoe | istimewa

JAMBI - Kekhawatiran para guru tenaga honorer ditumpahkan dalam acara audiensi FGH (Forum Guru Honorer) dengan komisi I DPRD Muaro Jambi, senin (3/2) di ruang rapat gabungan Dewan. Dalam kesempatan tersebut Haikal wakil ketua Dewan pun berkesempatan memimpin jalannya audiensi. Muaro Jambi, 4 Februari.

Sementara itu Miad, Ketua forum guru honorer kabupaten Muaro Jambi menyampaikan  terkait masalah gaji honorer yang selama ini dinilai masih sangat kurang, dan berharap ada kenaikan.

“Kita para guru honorer ini berharap kepada Dewan untuk membantu memperjuangkan peningkatan Gaji para honorer, karena saat ini masih sangat tidak layak” cetusnya

Miad juga menyampaikan ada guru honorer yang hanya berdasarkan SK kepala sekolah lebih miris lagi karena hanya mendapatkan honor dari dana BOS.  Sedang guru honorer yang memiliki SK tingkat kabupaten nasibnya  juga hampir sama karena hanya mendapatkan honor Rp. 600.000 per bulan nya.

“Tentunya masalah ini akan terus kami perjuangkan, kami berharap gaji para guru honorer ini bisa setara UMR, kedepan kami juga akan menyampaikan masalah ini di rakornas yang akan dilaksanakan di Jakarta,” tuturnya.


ADA  DUA GOLONGAN GURU HONORER, SESUAI DENGAN SK PENGANGKATAN. GURU HONORER DENGAN SK KASEK BERGAJI DARI SUMBER DANA BOS DAN SK KABUPATEN BERSUMBER GAJI DARI APBD.


Menanggapi hal itu, Wakil ketua II DPRD kabupaten Muaro Jambi M.Haikal mengatakan pihak DPRD tentunya sangat mendukung para guru honorer, dan akan berupaya mencarikan solusinya, disamping itu pula guru honorer tolong sampaikan semua persoalan yang ada dan jangan ada yang ditutup tutupi,” tegas Haikal.

Ditambahkan Haikal, tentu kita selaku perwakilan rakyat sangat mendukung apa yang di sampaikan oleh para guru honorer, dan tentunya akan kita carikan solusinya secara bersama, bahkan nanti juga akan kita sampaikan ke pemerintah pusat,” sebutnya.

Tak hanya itu, menurut Ulil Amri selaku sekretaris komisi I DPRD kabupaten Muaro Jambi menyebutkan, akan berupaya untuk meningkatkan anggaran untuk kesejahteraan para guru honorer melalu TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) yang nantinya akan di bahas di DPRD.

Lanjut Ulil, pihak TAPD harus memahami dalam penentuan anggaran untuk dinas pendidikan khususnya, jika tim TAPD tidak memahami itu ya akan hancur juga dunia pendidikan kabupaten Muaro Jambi ini, karena itu sesuai dengan visi misinya Bupati Muaro Jambi dan semua itu harus tuntas,” sebut Ulil.

"Kita akan sampaikan ke TAPD agar persoalan gaji guru honorer dapat diperhatikan, dan itu akan kita upayakan," Pungkasnya.