Inspektorat Kini, Suhas Purrojani: Inspektorat Yang Mandiri, Mengawal Pembangunan Sesuai Aturan


Kerja inspektorat. Waktoe | ilustrasi

Kerja inspektorat. Waktoe | ilustrasi

JAMBI – Peran Inspektorat sebagai Pengawas keuangan internal pemerintah akan diperkuat. Inspektorat di setiap pemerintah daerah dan kementerian/lembaga kelak tidak lagi bertanggung jawab kepada menteri/kepala lembaga atau kepala daerah, tetapi ke unit baru yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Disebutkan, inspektorat kementerian/lembaga, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota akan berada di bawah inspektorat nasional, unit baru yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Meski bertanggung jawab ke unit baru, inspektorat berkewajiban membantu kepala daerah atau menteri/kepala lembaga membina dan mengawasi pemerintah.

Disampaikan Suhas Purrojani Kepala Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjab Timur), Paradigma untuk saat ini telah berubah, dahulu hanya penjaga pemerintah, sekarang sudah berubah ada beberapa aturan yang harus dilaksanakan, sesuai dengan keinginan Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang berisi penguatan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) atau inspektorat.

Suhas Purrojani Kepala Inspektorat kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada kantor berita waktoe mengatakan paradigma inpektorat jauh berbeda dengan dulu (penjaga, red), sekarang koordinasi berdasarkan aturan.

Diawali dengan keinginan pemerintah pusat bersama KPK, Inspektorat dikedepankan untuk melakukan deteksi dini dan pencegahan. Maka  dikuatan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) dengan adanya MoU sesuai dengan Permendes. Intinya dalam belied tersebut tidak mutlak mencari kesalahan tetapi bagaimana pendeteksian dini untuk melakukan pencegahan.

"Jika pengawas eksternal itu BPK maka pengawas internalnya adalah APIP", jelasnya.

Ada pemilahan apa itu tindak pidana, administrasi dan selanjutnya dilakukan tindakan kelanjutan pemeriksaan, yang harus lebih maju sehingga sekarang harus lebih dikuatkan terlebih dahulu, ungkap Suhas Porrojani saat disambangi diruangan kerjanya, Senin (13/1/2020).  
 
Kami juga harus belajar dengan manambah wawasan, terlebih dengan melakukan peningkatan SDM, karena APIP sebagai pengawal pemerintahan, harus melakukan pembinaan, tidak mutlak mencari kesalahan, dan harus bisa melakukan deteksi dini permasalahan-permasalahan.

Kata Suhas,  rekruitment pegawai inspektorat jika dulu bersifat umum tetapi sekarang harus ada kategori editor/spesialis editor.

Kedepan kami akan membuat Program kegiatan melalui bimbingan teknis, program kantor sendiri (PKS), kita akan memanggil  orang dari BPK, BPKB dan orang teknis, untuk memberikan wawasan, tentang hal-hal yang dibutuhkan dalam kegiatan pemeriksaan dan pengawasan.

"Kita targetkan secara bertahap, karena jika perhitungan secara  maksimal, kita membutuhkan 25  auditor hingga 40 auditor,  namun di Tanjab Timur  baru terdapat 15 Auditor", terang Suhas.
 
Saat ini kita sudah memulai dan menyampaikan komitmen kepala daerah meningkatkan APIP, kemampuan kedepan harus ada pendampingan dan meminta dengan satker untuk membuka diri koordinasi dan konsultasi dalam mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, ini yang harus kita laksanakan, tutup Suhas.

Catatan Kantor Berita Waktoe,  dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru disahkan akhir September 2014, UU No.23/2014, tugas inspektorat daerah juga disebutkan. Inspektorat sebagai salah satu bagian perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya masih bertanggungjawab kepada kepala daerah.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan mengatakan, jika RUU SPIP sudah disahkan, otomatis pasal-pasal yang menyebutkan inspektorat bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam UU No.23/2014 tidak berlaku lagi.

“Nanti akan mengikuti aturan terbaru,” kata Dhohermansyah.

Selain pentingnya mengubah mekanisme pertanggungjawaban inspektorat, Djohermansyah juga mengusulkan agar RUU SPIP memaksa inspektorat lebih transparan.

“Setiap laporan perlu diumumkan kepada publik sehingga publik tahu kinerja instansi yang diawasi inspektorat. Ini juga bagian dari pengawasan oleh publik. Tidak seperti selama ini, masyarakat tidak tahu kerja inspektorat,” ucapnya.