Jalan Rusak, Warga Minta Stop Truck Sawit Bertonase Tinggi


Terhitung sekitar 10 titik ruas jalan yang rusak dari trafigh light hingga simpang pendawa jl jend sudirman, muara sabak, tanjab timur. Foto/ ihsan

Terhitung sekitar 10 titik ruas jalan yang rusak dari trafigh light hingga simpang pendawa jl jend sudirman, muara sabak, tanjab timur. Foto/ ihsan

JAMBI - Yang direncanakan mediasi bergeser jadi FGD (Focus Group Discusion),  antara warga dengan pihak loading ram, berharap penyelesaian atas kondisi jalan yang rusak akibat armada truck pengangkut sawit yang menjadi penyebab utama. Tanjung Jabung Timur, 08 Agustus.

Tidak ada upaya penyelesaian atas kemauan warga masyarakat yang diwakili  lembaga swadaya masyarakat dari Gaung Demokrasi Indonesia dan beberapa Tokoh masyarakat, yang meminta agar aktifitas transportasi truck berkapasitas 25 hingga 30 ton dihentikan karena merusak jalan.

Dalam FGD tersebut Hidayatullah Dachi koordinator Gaung Demokrasi Indonesia setelah acara selesai mengatakan, Acara tersebut diluar ekspektasinya. Dimana masing-masing hanya menyampaikan uneg-unegnya tanpa ada konfrontir dalam sesi tersebut.

"Jadi kegiatan tersebut seperti hanya kamuflase, dan tidak ada ending yang jelas", ujar Dachi kepada Kantor Berita Waktoe (08/8).

Kata Dachi, karena tidak ada kesimpulan yang jelas acara kemarin (07/8), kita akan melakukan aksi turun ke Jalan untuk melakukan unjuk rasa.

Target kami menghentikan armada armada besar (yang melebihi tonase) agar tidak melintas di jalan Lintas Muara Sabak - Jambi.

" Kondisi jalan sudah rusak, akibat armada truck bertonase tinggi", ujarnya.

Warga sangat mengeluh atas kondisi jalan yang rusak, aktifitas warga disepanjang jalan dari mereka yang berjualan/warung maupun rumah warga kemasukan debu.

Tambah Dachi, seharusnya kemarin saat pertemuan di Mapolres Tanjab Timur, karena perwakilan dari 2 perusahaan Loading Ram Sawit hadir, begitu juga institusi pemerintah dari Dishub, Polres, PUPR, termasuk warga masyarakat, namun tidak ada penyelesaian sama sekali.

Melihat hal itu, maka kami Gaung Demokrasi Indonesia bersama warga masyarakat akan aksi akan menghentikan armada pengangkut sawit agar tidak melintas.

Sementara itu, Rizaldi Kabid Lalulintas dan Angkutan, menyampaikan kemarin di FGD  disampaikan hanya satu yang disampaikan oleh warga yang utama adalah menghentikan armada diatas 10 ton.

Kemarin kami jelaskan jalan nasional, kewenangan kecil, karena jalan nasional itu bebannya unlimited tetapi hingga detik ini belum ada  keputusan tentanv penerapan klas jalan.

Kami sebagai penengah, pembatasan aka berjalankan berdasarkan kesepakatan, setelah nanti kita juga mengundang balai transportasi.

Kata Rizaldi, Kerusakan jalan di Tanjab Timur,  konstruksi tanah gambut,  maka disarankan mengadopsi daerah lain,  seperti transportasi batubara. Maka juga mengansumsikan adanga pembatasan jam operasional.

Saat disinggung langkah yang akan diambil, tidak ada langkah, karena terkait kewenangan, karena penindakan dari kepolisian, kita akan FGD sekali lagi.

"Secara kemanusian ini menyusahkan. Dari perusahaan berharap ada kepedulian. Dan mereka sanggup berperan dan menyepakati segala bentuk keputusan", ujarnya.

Lanjut Rizaldi, Berdasarkan regulasi, tupoksi kita ada di Pengujian, Parkir dan Terminal.

Ditambahkan Aditya Gunadi, kabid Operasional  dinas Perhubungan mengatakan pemerintah, dalam hal ini penyelenggaraan jalan jadi kewenangan  sesuai dengan status jalan, jika dijalan kabupaten maka Dishub Kabupaten, untuk jalan provinsi jadi kewenangan Dishub provinsi begitu juga jalan nasional menjadi kewenangan kementrian perhubungan.

Tetapi kita sudah berkoordinasinya, dengan pusat agar ada jembatan timbang di ruas jalan nasional di kabupaten, agar kita bisa melakukan penindakan.

Potensi sudah disampaikan di tahun 2013. Selebihnya jadi telaah kementrian, soal jembatan timbang tersebut.

Tidak bisa berdiri sendiri dalam penindakan maka harus koordinasi dengan kepolisian, yang bersifat temporeri tidak setiap hari. Baik itu dilaksanakan seminggu sekali atau dua hari sekali dilakukan operasi gabungan.

Menyinggung soal tuntutan warga, dimana riwayat jalan awalnya dari jalan provinsi klas III beban maksimal 8 Ton, dengan adanya perubahan status menjadi jalan nasional maka Unlimited beban. Tetapi disisi lain kualitas jalan  belum menyesuaikan.

"Jadi kita lihat yang rusak masih warisan jalan provinsi", ujarnya.

Sebenarnya terkait jalan,  memandang masyarakat ada bagusnya. Namun aturannya seperti apa. Yang  dituntut ruang jalan nasional.

Ditambahkan Rizaldi, Secara struktural sudah dilakukan koordinasi dengan institusi diatas, namun diluar regulasi, FGD akan ada kesepakatan bersama untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka akan terbentuk konsensus bersama sebagai payung hukum.

"Investor tidak tertekan tetapi masyarakat tidak dirugikan, ini yang menjadi point utama", jelasnya.

Diceritakan Rizaldi,   pada saat pengurusan Amdalalin (Analisa mengenai dampak lalu lintas) waktu itu karena jalan provinsi maka disepakati maksimal 10 ton, karena status jalan provinsi berubah menjadi jalan nasional maka  mereka mengikutinya.

Diketahui, melihat hasil FGD (07/8), tidak memuaskan maka pihak warga dan LSM Gaung Demokrasi Indonesia akhirnya melayangkan surat pemberitahuan kepada Polres Tanjab Timur akan melakukan aksi unjuk rasa di Kamis mendatang (15/8) dengan turun ke jalan.