Kadis PUPR Pemprov Jambi Hadiri Pelantikan Kadis Koperasi


Plt Gubernur Jambi Fachrori Umar

Plt Gubernur Jambi Fachrori Umar

Kadis PUPR M. Fauzi (kanan) mendampingi Plt Gubernur Jambi Fachrori Umar kepada sejumlah wartawan usai pelantikan pejabat/Waktoe.com

Jambi - Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Pemerintah Provinsi Jambi Muhammad Fauzi menghadiri pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Hamdan sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi, di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Telanaipura Kota Jambi, Rabu pagi (6/2).

Fauzi terlihat duduk dibagian depan sebelah kiri di urutan pejabat di Pimpinan Tinggi Pratama lainnya. Fauzi mengenakan baju safari berwarna biru itu, turut menyaksikan sumpah jabatan pelantikan yang berakhir berkisar pukul 10.30 WIB. Hamdan resmi di lantik langsung Fachrori Umar.

Sesuai dengan surat S-558/BKD-3.2/II/2019 Hal Pemberitahuan Pelantikan yang ditandatangani oleh Sekda Provinsi Jambi mewakili Plt Gubernur Jambi Fachrori Umar.

Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Derah Provinsi Jambi, Johansyah menyatakan bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo menyetujui pelantikan Hamdan sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi.

"Persetujuan pelantikan Hamdan tersebut dimuat dalam Surat Mendagri RI Nomor: 821/779/SJ tanggal 31 Januari 2019, yang ditembuskan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, yang baru diterima oleh Pemerintah Provinsi Jambi," ujar Johansyah.

Johansyah menjelaskan, dalam surat Mendagri tersebut tertera, berdasarkan ketentuan pasal 132A ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa Penjabat Kepala Daerah atau Pelaksana Tugas Kepala Daerah dilarang melakukan mutasi pegawai. Namun, ketentuan tersebut dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri.

“Berpedoman pada ketentuan tersebut dan berdasarkan surat rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-69/KASN/1/2019 tanggal 4 Januari 2019 Hal Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jambi, secara prinsip Saudara Plt. Gubernur disetujui melakukan pelantikan ,” kata Johansyah.