Kebutuhan Tanah Urug Dan Kejahatan Lingkungan


Penambangan galian golongan C di kabupaten Tanjung Jabung Timur. Waktoe/ilustrasi

Penambangan galian golongan C di kabupaten Tanjung Jabung Timur. Waktoe/ilustrasi

JAMBI - Upaya pencegahan kejahatan lingkungan lebih diprioritaskan dibandingkan dengan upaya hukum. Sosialisasi dan penyuluhan hukum terkait dengan usaha Gol C di kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh instansi terkait kabarnya juga sudah dilakukan.

Namun, sepertinya hal itu belum dipahami oleh pelaku usaha yang cenderung tidak mengindahkan aturan-aturan yang berlaku.

Hidayatullah Dachi, Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat Gaung Demokrasi Indonesia kab. Tanjab Timur, kepada kantor berita waktoe (20/11) mengatakan, dengan ditangkapnya salah satu pelaku galian yang diduga ilegal, kami memberi apresiasi kepada Kapolres tetapi kenapa hanya Kasdi yang ditangkap dan dinyatakan tersangka padahal pelaku Gol C yang diduga ilegal di Sabak  itu banyak.

Artinya terkesan   diskriminasi yang dilakukan oleh penegak hukum  Tanjab Timur sangat kental.

"Jangan sampai Kasdi jadi tumbal untuk menyenangkan hati saja", ujar Dachi

Dengan permasalahan Kasdi seharusnya pemerintah turun  tangan karena pemda ikut andil dalam hal ini dan pemda sendiri tidak tegas dan membiarkan praktek Gol C dan akhirnya ada korban.

Seharusnya pemda dalam hal ini satpol PP mampu mengawal Perda dan Regulasi yang ada dan jangan sampai ada pelanggaran. Jadi terkesan dengan adanya pembiaran muncul prasangka dugaan adanya upeti ke berbagai pihak.

Ditambahkan Dachi, hasil pendataan dari lembaga kami terdeteksi penambangan Gol C (Tanah urug) ilegal banyak terdapat di Grohol, Muara Sabak Barat. Sebut saja Gol C milik SP, BJM, SDM, dan masih banyak lagi yang diperkirakan bermain Gol C ilegal.

Usaha ilegal di bidang tanah uruk ini melibatkan banyak oknum dan bisa dibilang sistemik. Termasuk pembeli tanah uruk baik itu pribadi maupun korporasi apalagi proyek yang bersumber dari anggaran pemerintah bisa kena pasal penadah barang ilegal dan turut serta dalam kejahatan lingkungan.

Sementara itu saat Kapolres AKBP Agus Desri Sandi di konfirmasi menyatakan polres Tanjung Jabung Timur berterimaksih atas informasi dari masyarakat adanya Penambangan Gol C Ilegal dan akan lakukan pendalaman penyelidikan terhadap info tersebut secara profesional.

Saat dipertanyakan terkesan tebang pilih, Kapolres menyanggah tentang hal itu.

Kapolres mengatakan adanya anggapan dari masyarakat tentang penanganan kasus Gol C yang tebang pilih, itu tidak benar.

"Kita dari kepolisian berterimakasih atas berbagai masukan dari warga masyarakat. Dari hasil pendalaman, penyelidikan kemudian dilanjutkan penyidikan. Jadi tidak ada tebang pilih", tegasnya.

Dikatakan, Terkait kasus Gol C yang menjerat (K) ada jangka penyidikan dan dalam waktunya nanti dilimpahkan.

Jadi Info yang didapatkan dari masyarakat  Alkhamdulillah. Dan sudah ditindaklanjuti tidak ada tebang pilih. 

Proses penyelidikan dan penyidikan ini tidak serta merta disampaikan kepada teman media atau publik hal ini bertujuan agar tidak bocor dan apa yang menjadi target tidak hilang atau menghilangkan barang bukti. Namun pada saatnya pasti akan disampaikan.

Kita dalam penegakan hukum proses penyelidikan kemudian jika sudah memenuhi akan  ditingkatkan.

Masalah tanah urukan (Gol C)  jadi persoalan pemerintah daerah. Kita sudah ada rapat koordinasi dengan pemerintah.

Disamping itu upaya penyuluhan tetap dilakukan tentu bekerja sama dengan  instansi terkait dalam melakukan penyuluhan/sosialisasi.

"Jika  ada lembaga lain yang berkeinginan mengadakan sosialisasi soal hukum, dan minta bantuan ke kita, maka kita juga siap", ujarnya.

Saat disinggung soal target  penyelesaian  masalah Gol C, Kapolres AKBP Agus DS, menyampaikan tidak  ada  target, kita menjalankan prosedur hukum saja.

Kita juga upayakan proses pencegahan bekerja sama dengan pemerintah agar daerah kondusif.

Dari pihak masyarakat sendiri jika mengharapkan pemahaman soal hukum,  kepolisian akan siap memberikan sosialisasi aturan hukum terkait gol C.

"Kami berpesan agar warga masyarakat yang berusaha di bidang Gol C,  bisa mentaati aturan yang berlaku dan jika ada kesulitan berkoordinasi dengan pemerintah setempat", pungkasnya.

Rekayasa Ijin Gol C Hingga Pajak Siluman

Tidak adanya pengawasan terhadap usaha penambangan galian golongan C baik jenis batuan andesit, pasir maupun jenis tanah urug oleh petugas dari pejabat Restribusi dan Pajak daerah kabupaten Tanjung Jabung Timur menyebabkan jumlah pajak sektor ini tidak bisa terdeteksi.

Penambangan jenis Gol C (pasir dan batuan andesit) dan penambangan tanah uruk di kabupaten Tanjung Jabung Timur sangat marak. Namun yang legal (resmi) dalam beroperasi hanya beberapa perusahaan dan penambangan rakyat dibeberapa titik.

Hal ini disampaikan oleh Inos Santo Sudigdo kabid pendapatan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda), Tanjung Jabung Timur, (13/8).

Kepada kantor berita waktoe Inos menjelaskan dari setidaknya ada 10 perusahaan  yang memiliki perijinan ini yang dikategorikan sudah beroperasi secara rutin, berkala, dan ijin baru yang akan beroperasi.

Dari 10 perusahaan ini yang melakukan produksi rutin hanya 3 sedangkan yang berkala terdapat 4 perusahaan sisanya ijin baru. Penambangan Gol C terdiri dari tanah uruk, pasir dan batu andesit.

Dari jumlah perusahaan diatas yang bergerak di tanah uruk ada 6 perusahaan, dimana 3 perusahan beroperasi rutin sedangkan yang 3 lagi berkala tergantung kontrak dengan pihak ketiga (petrochina, red). Dua perusahaan bergerak di penambangan pasir dan sisanya batu andesit.

Diceritakan oleh Inos, pendapatan asli daerah dari sektor pajak Gol C mengalami penurunan sejak perijinan beralih ke provinsi 3 tahun terakhir, dimana PAD dari sektor ini hanya Rp. 400 juta pertahun, yang sebelumnya mencapai Rp. 800 juta pertahun.

"Padahal kita ditargetkan harus mampu mendapatkan Rp. 1.065.000.000,- dari sektor pajak Gol C.", cetusnya.

Hal ini dihitung dari realisasi produksi perbulan berdasarkan kubikasi dengan nilai restribusi Rp.3.938,- perkubiknya, dengan rata rata muatan truck sekitar 4 kubik maka satu truck terkena restribusi Rp. 15.752,-

Saat di singgung mengenai cheking jumlah produksi dilapangan, Salah satu pejabat di bidang pendapatan mengatakan tidak ada portir (proses ceking, red),  hanya berdasarkan laporan dari pihak pengusaha Gol C saja.

Ditambahkan Inos santo sudigdo
Menyampaikan sesuai Perda no 2 /2012 tentang Pajak Daerah dan perda Restribusi no 10/2012 untuk mengurus perijinan dibidang Gol C, Tahap awal harus mendapatkan rekomendasi dari pemerintah  kecamatan dengan diterbitkannya surat keterangan domisili usaha. Kemudian dimasukan ke ESDM provinsi untuk mendapatkan ijin maka pihak provinsi akan melihat titik koordinat lokasi,  Dinas LH kabupaten berperan memberikan ijin  ekplorasi, setelah membawa ijin dari LH,  barulah ijin provinsi dikeluarkan.

Sementara hasil pantuan dilapangan dengan tidak adanya petugas dari pemerintah yang memonitor jumlah barang yang keluar dari lokasi operasi Gol C maka sarat terjadinya penyelewengan dan pemalsuan laporan volume barang yang keluar.

Penambangan Gol C dalam hal ini tanah urug, pasir dan batu andesit dikabupaten Tanjung Jabung Timur sebagian besar dokumennya diduga asli tapi palsu (Aspal).

Berbagai rekayasa pun dilakukan mulai dari kelengkapan dokumen, Zonasi penambangan yang bergeser hingga tidak melakukan pekerjaan reklamasi sesuai dengan pengajuan yang rata rata setelah selesai akan dilakukan penanaman komoditas perkebunan (sawit atau pinang).

Yang legal sangat berpotensi adanya kebocoran pajak restribusi yang cukup besar karena tidak ada pengawasan dari pihak pemerintah dilapangan. Maka sangat dimungkinkan kemudian antara pengusaha dan oknum  sama sama tahu dan sama sama menikmati kue.

Disampaikan oleh Dachi, Penambangan Gol C yang tanpa ijin (ilegal), mereka ini bebas melakukan operasi tanpa rasa takut meskipun melakukan pelanggaran "Dugaannya ada oknum yang membekingi dan disisi lain aparat penegak hukum, dalam hal ini satpol PP tak berkutik untuk menegakan peraturan daerah", ujarnya.

Gol C ilegal ini diduga juga main mata, mereka tetap mengeluarkan anggaran untuk "pajak siluman". Lalu kepada siapa pajak siluman ini diberikan?, belum diketahui dengan pasti siapa yang terlibat dalam putaran penambangan ilegal.

Para pengusaha tanah uruk ini, mengambil tanah tanah yang berada di perbukitan baik itu tanah milik pribadi atau tanah milik orang lain dengan agreatmen/perjanjian kontrak jual beli per Ritase atau per truck. Pihak pemilik lahan tinggal menghitung jumlah Ritase (muatan yang keluar) dari lokasi lahan.

Jika dikalkulasikan setiap operasi dengan satu bacgho (alat berat, red) setiap hari minimal mampu menghasilkan 400 meter kubik, atau setara dengan  100 truck yang  bermuatan 4 meter kubik. Harga pasaran 1 Rit Tanah Uruk berkisar Rp.120.000,-  Maka Asumsi pengusaha tanah uruk akan mendapatkan keuntungan bruto  usaha tanah uruk dengan nilai jual per truck Rp. 120.000 x 100 = Rp. 12.000.000,- per hari,  dikurangi biaya-biaya yang meliputi; sewa alat berat 250.000 x 8 jam = Rp.2.000.000,-  BBM Alat, Rp1.200.000,- Operator Alat Rp.200.000,- Restribusi per Rit Rp. 15.725 x 100= Rp. 1.500.725,-.  Pengeluaran lain lain  meliputi pengawas lapangan, pembantu lapangan dan lainnya.

Jadi diperoleh keuntungan bruto usaha jual beli tanah  uruk berkisar antara Rp. 4.000.000,- hingga Rp. 6.000.000,- per hari. Bagi usaha Ilegal pengeluaran diperkirakan lebih banyak dibandingkan yang legal. Analisa ini bersifat fluktuative tergantung Ritase tanah yang mampu di angkut dari lokasi.

"Maka jika PAD dari sektor pajak gol C dan tanah uruk diproyeksikan Rp. 1,065.000.000,- pertahun, dengan begitu PAD ini mampu terkafer dari 4 perusahaan saja dengan asumsi Restribusi/pajak pertahun 250 juta  hingga Rp. 400 juta per perusahaan pertahunnya. Padahal ada 8 hingga 10 perusahaan yang tercatat", jelas Dachi.

Dugaan adanya pelanggaran atas dokumen perijinan Gol C dan tanah uruk  mengemuka sejak ditetapkannya (K) salah satu pengusaha Gol C ilegal, berdampak terhadap ketersediaan tanah uruk dan akhirnya berdampak harga mengalami kenaikan serta bagi pengusaha ilegal bermain kucing kucingan dengan pihak penegak hukum.

Saat dikonfirmasi dengan Supriyanto bidang Perijinan Dinas ESDM provinsi Jambi mengatakan hanya ada enam perusahaan yang memegang Ijin namun yang satu sudah berakhir.

Berikut daftar Ijin Usaha Pertambangan Operasi produksi  untuk penjualan di kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam tabel tersebut tercantum Nama, Lokasi, Komoditas yang Tergali, Volume (m³), Surat Rekomendasi Teknis dan Keterangan.

Daftar perusahaan tersebut adalah:
(1). PT Samulos Tri Utama, berlokasi di Desa/Kel Sei Toman,  komuditas yang tergali berupa Tanah Urug dengan Volume 80.000 m3, dengan surat rekomendasi teknis No. S-479/DESDM-4/IX/2015 di Kec. Mendahara Ulu yang dikeluarkan 22 November 2015 . (2) CV Kurnia Indah Desa/Kel Lagan Ulu jenis penambanganTanah Urug   dengan volume 30.000 M3, No. Rekomendasi S-725.1/DESDM-4/VII/2016 di Kec. Geragai dikeluarkan Tgl. 29 Juli 2016 (3 ). CV Hafiz Desa/Kel Parit Culum II jeni galian batu Andesit dengan Volume  17.150 M3, dengan rekomendasi No. S-1010/DESDM-4/X/2016 di Kec. Muara Sabak yang dikeluarkan Tgl. 10 Oktober 2016. (4 ) CV Nasrun Buana Maju Mandiri berlokasi di Desa/Kel . Lagan Ulu dengan jenis tambang Tanah Urug bervolume 40.000 M3 dengan rekomendasi No. S-930/DESDM-4/IX/2016 di Kec. Geragai yang dikeluarkan Tgl. 15 September 2016. (5). CV Agro Lestari berlokasi di Desa/Kel . Parit Culum II dengan jenis tambang batuan Andesit dengan volume  5.000  M3 dengN rekomendasi No. S-787/DESDM-4/VIII/2016 di Kec. Muara Sabak yang dikeluarkan Tgl. 12 Agustus 2016 .

Sedangkan ijin yang sudah berakhir  milik PT Joo Putra Pratama yang berlokasi di Desa/Kel Pandan Lagan dengan jenis tambang Tanah Urug bervolume  30.000 M3 dengan rekomendasi No. S-1018/DESDM-4/X/2016 di  Kec. Geragai dikeluarkan Tgl. 11 Oktober 2016.

Sementara Gustin Wahyudi kepala dinas LH kabupaten Tanjab Timur kepada kantor berita waktoe menjelaskan mulai 2014 adanya UU no. 23 /2014, yang mengatur  kewenangan pemerintah kabupaten terkait Ijin Lingkungan sudah beralih  ke dinas ESDM provinsi.

Nah permasalahan penambangan Gol C yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kita (DLH)  tidak tahu karena tidak mendapatkan tembusan apalagi diajak koordinasi, kata Gustin Wahyudi.

"Mereka (ESDM Provinsi) yang paham dan dinas LH kabupaten tidak dilibatkan", ujarnya

Kata Gustin, harusnya dilibatkan, ada kewajiban menyusun dokumen lingkungan sebagai komitmen saat pengajuan ijin dan ijin lingkungan ini domainnya  ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten. Berdasarkan Catatan kami tidak ada yang mengajukan.

Permasalahan lingkungan ini seperti terputus koordinasi, diarahkan kemana kebijakannya kita tidak tahu, ya hal ini telah terjadi  disharmoni DLH dengan Provinsi.

Amdal atau UKL-UPL,  sesuai Permen LH no 5/2013. Maka Outputnya terbit kajian lingkungan. Nah dengan pengurusan sekarang melalui aplikasi OSS  ada pemenuhan komitmen

"Persoalan komitmen ini jika ada yang mengajukan permohonan kita akan proses dan cek lapangan  dan tetap nantinya finalnya di provinsi", jelas Kadis LH.

Gustin Wahyudi menilai terjadi komunikasi yang buntu, meski pernah melakukan koordinasi berkaitan dengan ijin yang diajukan namun pihak provinsi tidak ada upaya koordinasi lanjut.

Terkait kebuntuan tidak koordinasi karena kewenangan, maka kami (DLH Kabupaten), tidak mau melangkahi ESDM provinsi,  baik ijin maupun pengawasan.

"Respon setelah ESDM pindah maka fungsi koordinasi berada di sekretariat daerah, karena disitu ada bagian ESDM, mungkin saja sudah melakukan koordinasi, silahkan  dicek", pinta Gustin Wahyudi.

Lanjut Gustin, dengan pengawasan ada di provinsi, pertanyaannya seberapa banyak Inspektur pengawasan yang dimiliki. Jadi kita seperti terperangkap regulasi,  harus ada peraturan  gubernur untuk menyelesaikan ini.

Kawasan Peruntukan Pertambangan sesuai dengan Pasal 37 beleid dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Tanjung Jabung Timur menyebutkan; (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf d meliputi: kawasan peruntukan pertambangan mineral; kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi; dan kawasan peruntukan pertambangan rakyat.
(2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)  meliputi: pertambangan batu andesit terdapat di Kecamatan Muara Sabak Barat; pertambangan lempung terdapat di: Kecamatan Mendahara Ulu; Kecamatan Rantau Rasau; dan Kecamatan Geragai. pertambangan kaolin terdapat di Kecamatan Mendahara Ulu.

Diketahui, terminologi bahan galian golongan C yang sebelumnya diatur dalam UU No 11 Tahun 1967 telah diubah berdasarkan UU No 4 Tahun 2009, menjadi 'batuan', sehingga penggunaan istilah bahan galian golongan C sudah tidak tepat lagi dan diganti menjadi 'batuan'.

Sementara tanah urug sendiri tidak masuk dalam kelompok Galian Gol C atau bebatuan.