KETAR KETIR DAERAH MENGHADAPI COVID-19, TANJAB TIMUR SIAPKAN 1,2 M


Penyemprotan Desinfektan di Masjid Agung Addarojat (20/3), dan Komplek perkantoran di bukit Menderang. Waktoe| ihsan

Penyemprotan Desinfektan di Masjid Agung Addarojat (20/3), dan Komplek perkantoran di bukit Menderang. Waktoe| ihsan

JAMBI - Sejumlah daerah ketar ketir untuk mencegah wabah Covid-19 (Corona Virus Disease). Seperti yang terjadi dikabupaten Tanjung Jabung Timur provinsi Jambi, yang tanpa persiapan dalam menghadapi virus korona.

Dengan adanya wabah virus korona (covid 19) ditambah persoalan rutin tahunan dikala mendekati musim kemarau yakni Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Dua bencana ini menjadi pemikiran yang serius bagi pemda Tanjab Timur.

Berbagai upaya pencegahan penyebaran virus korona dilakukan pemda dengan melakukan penyemprotan desinfektan (20/3) dibeberapa titik lokasi, mulai dari masjid Agung Addarojat, hingga  komplek perkantoran Bukit Menderang.

Dalam hal ini Sapril, Sekda  Tanjab Timur mengatakan Setahu sayo kalo untuk Covid-19 tidak ada  anggarannyo, namonyo jugo bencana, maka  Kalo emergensi bisa pakai anggaran tidak terduga, TA. 2020 sebesar Rp. 1,2 Milyard.


ADA ANGGARAN TIDAK TERDUGA SEBESAR RP. 1,2 MILYARD  DI APBD 2020, JIKA DIPERLUKAN BISA DIPAKAI


Diketahui, potensi penyebab bencana dikelompokan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial, sesuai dengan Undang-undang no 24 tahun 2007.

BACA JUGA :

Dewan Tanjab Timur Nekad Kunker Ditengah Wabah Covid 19, Gak Tahu Malu

Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/ lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.

Bencana non alam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, karena masing- masing tahapan mempunyai karakteristik penanganan yang berbeda.

Pada saat tanggap darurat, kegiatan penanggulangan bencana selain didukung dana APBN dan APBD juga disediakan dana siap pakai dengan pertanggungjawaban melalui mekanisme khusus.

Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencana dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat pada setiap tahapan bencana, agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana penanggulangan bencana.