Konflik Agraria Di Tanjab Timur, Thawaf Aly Dipidanakan


Aksi demo menuntut Thawaf Ali dibebaskan tanpa syarat. Waktoe | ihsan

Aksi demo menuntut Thawaf Ali dibebaskan tanpa syarat. Waktoe | ihsan

​​​

JAMBI - Konflik lahan yang berkepanjangan antara warga desa Merbau dengan PT EWF di kabupaten Tanjung Jabung Timur berakhir dengan jeratan hukum terhadap pegiat reforma agraria.

Jeratan hukum bagi Thawaf Aly yang selama bertahun tahun mendampingi warga Merbau, setelah munculnya sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) untuk PT EWF. Kemunculan HGU dianggap diam-diam dan dianggap cacat hukum.

Hal ini disampaikan para orator aksi unjuk rasa yang dilakukan Aliansi/konsorsium pembaharu agraria yang didalamnya terdapat perwakilan Walhi, Persatuan Petani Jambi, HAM Jambi, yang melakukan aksi marathon mulai dari Kantor BPN Tanjung Jabung Timur, kemudian dilanjutkan di Pengadilan Negeri dan Kantor Bupati.

Para orator menyampaikan BPN dianggap motor penggerak konflik, dan diduga ada main mata hingga terbitnya HGU maka meminta penegak hukum untuk membongkar hingga terang benderang.

" Warga selalu di intimidasi, bukti nyata  pegiat reforma agraria (Thawaf Ali, red) jadi tersangka," Ungkap Orator.

Ditambahkan, salah satu orator aksi, jika masyarakat bikin sertifikat diperlambat, tetapi sertifikat HGU seperti kilat.  BPN menyalahi aturannya sendiri. Landasan keluarnya HGU harus clear n clean. Padahal  jelas disitu ada lahan penduduk yang diserobot perusahaan maka harus diselesaikan dulu.

Muhajir salah satu orator, menuntut pencabutan Izin EWF dan Borneo, "Dimana - mana dia yang menguasai".

"Luruskan mana tanah adat. Thawaf mendampingi rakyat tetapi kenapa malah disangkakan," Ungkapnya.

Thawaf Aly, terdakwa karena hari ini sidang pertama (Kamis, 13/2) di PN Tanjab Timur,  ini disebabkan BPN Tanjab Timur yang tutup mata.  BPN harus bertanggung jawab, ini dosa besar.

Sementara, Anggasana Siboro. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) Tanjab Timur mengatakan munculnya sertifikat HGU berdasar surat keputusan dari Kanwil ATR Provinsi Jambi.

Didampingi Liza, Seksi Penanganan Masalah, Anggasana menyampaikan tidak ada konflik jadi Clean & Clear atas terbitnya Sertifikat.

"Hasil panitia B atau tim IX  ke lapangan tidak ada masalah dan terbitlah SK kanwil dan kita menjalankan rekomendasi untuk menerbitkan sertifikat," Ungkap Anggasana.

Dikatakan Anggasana, Dia baru mengikuti perkembangan. Dan Sertifikat HGU PT EWF terdiri dari  200 Ha,  dan 167 Ha.  yang terletak di desa Merbau.

"Adanya konflik setelah turunnya sertifikat HGU ya," Pungkas Anggasana

Cerita Thawaf Aly Yang Dipidanakan

Bermula lahan masyarakat di enam (6) dusun di Desa Merbau Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur di garap oleh PT. Sawit Mas Perkasa (PT. SMP) seluas 2000 Hektar akan dilaksanakan pola kemitraan tanaman sawit antara masyarakat Desa Merbau dengan PT. SMP sesuai kesepakatan perjanjian yang telah disepakati dengan kayu diambil milik perusahaan dan perusahaan menanam sawit di lahan masyarakat, dan  tahun 2006 terbitlah keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur bernomor 390 tahun 2006 tanggal 16 Mei 2006 memberikan izin lokasi kepada PT. SMP untuk pembangunan kelapa sawit pola kemitraan.

Keputusan Bupati tersebut berlaku selama 3 tahun sejak ditetapkan tanggal 16 Mei 2006 sampai dengan 16 Mei 2009 hingga habis masa berlakunya 16 Mei 2009, PT. SMP tidak melakukan perpanjangan izin lokasi dengan demikian izin lokasi PT. SMP dinyatakan tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Pada 5 Maret 2012,  PT. SMP menjual lahan tersebut seluas 406 Hektar kepada PT. Indonusa Agromulia yang didalamnya terdapat lahan warga sebanyak 44 orang yang diklaim sudah dibeli.  Namun kenyataannya masyarakat tidak pernah menjual dan menerima uang dari PT. SMP.

Maka dibentuklah tim IX penyelesaian sengketa dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ternyata dalam putusan tim IX pembelian PT. SMP dengan masyarakat penuh rekayasa dan adanya pemalsuan surat jual beli.
Dan disimpulkan,  Rabu, (5/12)  2012  penyelesaian sengketa lahan seluas 406 Hektar PT SMP secara yuridis tidak memiliki hak atas tanah atau lahan.

Selanjutnya masyarakat Desa Merbau khususnya masyarakat Dusun Hidayah memberi kuasa kepada Thawaf Aly untuk mencari pembeli dengan harga kesepakatan mau dijual di atas harga Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke atas dan tidak akan menjual lahan mereka dibawah harga Rp. 10.000.000. Selanjutnya Thawaf Aly bertemu saudara H. Kadas yang katanya ada perusahaan berminat membeli lahan tersebut dan akhirnya melalui H. Kadas dan mantan Kepala Desa Merbau, Dullah, tanpa sepengetahuan Thawaf Aly lahan tersebut  dijual kepada PT. Kurnia Tunggal seharga Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) per hektar.

Tertanggal  21 Agustus 2015 PT. Kurnia Tunggal (PT. KT) berubah namanya menjadi PT. Erasakti Wira Forestama (PT. EWF) , dan dari beberapa masyarakat ada yang sepakat menjual lahan mereka seharga Rp. 7.000.000 disebabkan ada intimidasi dari RT dan Kepala Desa. Namun ada beberapa masyarakat yang tetap bertahan tidak mau menjual lahan mereka sebanyak 45 orang dengan luasan 68 Hektar.

Thawaf Aly, yang menerima kuasa mengendus adanya rekayasa dari mantan Kades dengan membuat keputusan bagi warga yang hanya berbekal surat keterangan domisili sementara yang dinyatakan tidak memiliki hak atas lahan.

Rekayasa yang lain, beberapa warga diminta mengaku sebagai nama nama warga yang berkonflik untuk menandatangani persetujuan menjual.

Nama perekayasa selanjutnya sudah dilaporkan ke Polda Jambi dan sudah diadili di Pengadilan Negeri Jambi dengan  putusan nomor : 762/Pid/2015/PN.JMB.

Akhirnya masyarakat membuat pondok di atas lahan mereka di bulan Mei 2018. Salah satunya saudara Manda. DanThawaf Aly sebagai pendamping masyarakat ( 06 dan 09 Juni 2018) diundang di kantor PT. EWF untuk koordinasi data.

Dan perusahaan meminta waktu kepada  Thawaf Aly,  akan diadakan pertemuan kembali antara pihak perusahaan dan Thawaf Aly untuk sama-sama meng-crosscheck kebenaran data, namun tak kunjung usai dan akhirnya masyarakat membuat surat pengaduan melalui LSM Tumpuan Masyarakat Penyalur Aspirasi (TUMPAS).

Medium Mei 2018 TUMPAS meminta Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjung Jabung Timur untuk tidak menerbitkan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) PT. Erasakti Wira Forestama (PT. EWF) sebelum adanya penyelesaian dengan pihak masyarakat.

Konflik selanjutnya  melalui mediasi mempertemukan  Badan Pertahanan Nasional (BPN) Tanjab Timur dsn pengadu (LSM TUMPAS) dan tim mediasi (04 Juli 201).  Dan pertemuan kedua pihak teradu PT. Erasakti Wira Forestama (EWF) dan tim mediasi (Kamis 19 Juli 2018 ) dan pertemuan ketiga,( Senin  06 Agustus 2018) yang tidak menemukan hasil kesepakatan dan disarankan menempuh jalur hukum.

Pada 17 Desember 2018 melalui saudara Tahwaf Aly sebagai penerima kuasa dari masyarakat membuat pengaduan kepada Bapak Kepolisian Daerah Jambi Cq. Ditreskrimum Polda Jambi nomor : 034/LSM.TUMPAS/JAMBI/XII/2018. Namun sampai saat ini laporan tersebut tidak ada respon maupun tanggapan dari pihak aparat kepolisian Dirreskrimum Jambi.

Disisi lain pada  tanggal 11 Desember 2018 pihak perusahaan PT. Erasakti Wira Forestama (EWF) membeli dan membayar lahan saudara Rudi Hartono sebesar Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), dan  tanggal 17 Desember 2018 kembali pihak perusahaan membayar lahan saudara M. Sata sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Maka, masyarakat  kembali membuat surat pengaduan kepada Badan Pertahanan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Jambi pada tanggal 20 Juni 2019 dengan nomor : 19/LSM/TUMPAS/JMBI/VI/2019 Perihal Mohon Difasilitasi/Mediasi.

Namun, 20 Agustus 2019  Thawaf Aly sebagai penerima kuasa dari masyarakat malah  di laporkan di Polres Tanjung Jabung Timur oleh saudara Suryalang alias Alang, Humas PT. Erasakti Wira Forestama (EWF) sebagai kuasa dari perusahaan dengan laporan polisi nomor : LP/B-48/Res 1.2/VIII/2019/Jambi/Res Tanjab Timur/SPKT. Dan telah dijadikan tersangka dalam perkara pelanggaran Undang-Undang Perkebunan RI nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan dengan dugaan Tindak Pidana “Setiap orang secara tidak sah dilarang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 huruf a Jo Pasal 107.

Dan saat itulah diketahui Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) PT. Erasakti Wira Forestama telah terbit pada tanggal 30 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur.