Mahalnya Urus Dokumen Lingkungan Jadi Biang Kerok Illegal Mining


Penampakan kawasan illegal mining jenis pertambangan tanah urug dan batuan andesit di kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Penampakan kawasan illegal mining jenis pertambangan tanah urug dan batuan andesit di kabupaten Tanjung Jabung Timur.


JAMBI - Banyaknya pertambangan Ilegal di kabupaten Tanjung Jabung Timur ternyata  biang keroknya pada tahapan pengurusan ijin operasi produksi. Dalam pengurusan ijin operasi produksi harus didahului dengan kelengkapan dokumen berupa surat keputusan tata ruang dan dokumen UKL- UPL atau SPPL. Tanjab Timur, 25 Agustus.

Hampir rata-rata pengusaha perseorangan yang berusaha dibidang pertambangan batuan andesit dan tanah urug yang notabene masyarakat lokal berkeinginan untuk mengurus kelengkapan ijin. Salah satunya adalah kajian lingkungan.

Mengenai kajian lingkungan ini berada di Satker Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten. Namun alih-alih ada kemudahan tetapi untuk urusan ini yang dianggap sangat sulit dan menghambat.

Seperti yang disampaikan salah satu pengusaha di pertambangan tanah urug yang mengatakan kepada kantor berita waktoe, Mas kita sadar bahwa ini tidak resmi ya, kita kepingin kerja itu nyaman tidak ada rasa takut. Tapi, untuk mengurus di kabupaten terkait dokumen UKL -UPL, kata orang LH harus menyiapkan uang minimal Rp. 100.000.000,- untuk konsultannya, belum lagi uang jaminan.

"Yah, modal kita habis hanya untuk ijin saja,  akhirnya kita tidak bisa berusaha atau berproduksi," Cetusnya.

Jadi kita hanya mengurus sampai dengan ijin Eksplorasi (WIUP) padahal kita harus sampai mendapatkan ijin operasi produksi.

Sementara itu saat dikonfirmasi kepala bidang Tata Lingkungan bersama staff dibidang di Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Tanjung Jabung Timur  menyebutkan bahwa kebijakan di Tanjung Jabung Timur sejak dulu untuk mengurus dokumen UKL-UPL penyusunnya harus yang bersertifikasi atau memakai jasa konsultan.

"Sejak dulu disini kebijakannya untuk urus dokumen UKL-UPL harus memiliki sertifikat," Tegasnya.

Saat dipertanyakan regulasi/kebijakan tersebut dijawabnya, Ya sejak dulu begitu daripada salah-salah terus. Namun saat dipertegas dua pejabat di bidang Tata lingkungan ini tidak bisa menunjukan aturan tersebut.

Menjadi problematika disaat para pemohon penyusunan dokumen UKL - UPL disyaratkan harus melibatkan konsultan atau yang memiliki sertifikat kompetensi.

Adanya Kebijakan dari pemerintah, Tanjung Jabung Timur bahwa pembuatan dokumen UKL-UPL harus disusun oleh seseorang yang memiliki sertifikat kompetensi dibidangnya, sangat diskriminasi dan mempersulit pemohon.

Dengan kebijakan tersebut, berdampak terhadap penentuan harga yang cukup tinggi.


BACA JUGA:

Kebutuhan Tanah Urug Dan Kejahatan Lingkungan


Diketahui, Banyaknya usaha pertambangan batuan andesit dan tanah urug yang notabene tidak berizin merugikan negara. Kerugian tersebut tentu terkait tidak munculnya pajak atas kegiatan yang dilaksanakan, belum lagi kerugian atas ekosistem yang rusak.

Jika dikalkulasikan pajak yang tidak bisa muncul atas kegiatan penambangan ini mencapai milyaran rupiah. Ini disebabkan karena mereka tidak bisa dikenakan pajak, belum lagi tingkat kebocoran pajak yang sangat tinggi akibat para pengusaha tidak jujur atas volume yang sudah diambil.