Mantan Kades Lopak Alai Muaro Jambi Resmi Ditahan, Kajari: Kerugian Negara 500 Juta Rupiah


Marzuki berompi merah resmi ditahan Kejari Muaro Jambi. Waktoe/istimewa

Marzuki berompi merah resmi ditahan Kejari Muaro Jambi. Waktoe/istimewa

JAMBI –Kejaksaan Negeri (Kejari) Muaro Jambi, resmi menahan Marzuki, mantan Kepala Desa(Kades) Lopak Alai Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Penahanan terhadap mantan Kades ini langsung disampaikan oleh Sunanto, Kepala Kejari (Kajari) Muaro Jambi, dalam jumpa persnya, Rabu (31/07). Muaro Jambi, 31 Juli.

Sunanto, mengatakan penahanan mantan Kades tersebut atas dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terhadap Dana Desa (DD) tahun 2016 sampai 2017 lalu. Atas perbuatannya, diperkirakan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp516 juta.

Sebelumnya, Marzuki telah ditetapkan sebagai tersangka pada 26 Juli 2019 lalu.

"Hari ini (31/7) tersangka mantan Kades Kasang Lopak Alai sudah resmi kita naikan setatusnya, dan  menjadi tahanan penyidik Kejari Muarojambi, untuk 20 hari kedepan dan akan dititipkan di LP kelas II A Jambi," kata Kajari.

Kata Kajari, tersangka diduga telah melakukan penyimpangan kegiatan pengelolaan dana APBDes Kasang Lopak Alai tahun 2016 dan tahun 2017, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 516.305.813.

"Mantan Kades Kasang Lopak Alai ini ditahan akibat adanya kegiatan fiktif, mark up pengerjaan-pengerjaan infrastruktur, serta pengurangan volume pengerjaan yang tidak sesuai dengan speksifikasi menggunakan Dana Desa," katanya.

Kajari berharap penahanan mantan Kades Kasang Lopak Alai ini menjadi perhatian para Kades lain agar tidak main-main dalam menggunakan uang negara.

"Saya mengimbau untuk para kades di Kabupaten Muaro Jambi agar dalam menggunakan uang negara yang dititipkan ke desa sesuai dengan aturan dan tidak bersinggungan dengan hukum," ungkapnya.

Sementara akibat perbuatannya, Marzuki terancam Pasal 2 ayat (1) Junto Pasal 18 atau Pasal 3 Junto Pasal 18 UU No. 20 Tahun 2001 Junto UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Semoga ini jadi daya tangkal para Kades untuk tidak melakukan korupsi atau penyimpangan lainnya," pungkas Kajari.