Markhaban; Fraksi PDIP Tak Puas Atas Jawaban Bupati


sidang paripurna DPRD Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, selasa, 18 Juni. waktoe/ Ihsan Abdulah  Nusantara

sidang paripurna DPRD Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, selasa, 18 Juni. waktoe/ Ihsan Abdulah Nusantara

JAMBI - Agenda rapat paripurna DPRD Tanjab Timur Selasa (18/6) dalam agenda penyampaian jawaban bupati atas pemandangan umum fraksi atas ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018 dan 3 Ranperda inisiasi dihadiri oleh 16 anggota dewan dari 29 anggota hal itu disampaikan oleh Markaban, selaku pimpinan sidang atas laporan sekwan. Tanjab Timur, 18 Juni.

Dalam kesempatan tersebut, baik bupati maupun wakil bupati tidak bisa hadir dan diwakili oleh sekda Sapril yang membacakan jawaban bupati. Bupati Romi Haryanto memilih untuk menghadiri acara di Kota Baru Mandiri dalam seminar penerapan tekonologi tepat guna, sedangkan wakil bupati Robby Nahliansyah tidak disampaikan oleh Sekda agenda kerja pada hari tersebut. 

Fraksi PDIP yang menanyakan aset tanah milik pemda, mendapatkan jawaban dimana jumlah aset tanah total terdapat 467 persil atau  setara 8760 Ha, sedangkan yang sudah bersertifikat sebanyak 363 persil atau 6832 Ha, sisanya belum bersertifikat dan dalam proses administrasi untuk menuju proses sertifikat.

Sedangkan untuk sengketa lahan sebanyak 12 masalah, yang diproses 2018 sebanyak 8 kasus dan diselesaikan 4 kasus, dan 2 masalah disepakati untuk menempuh jalur hukum sedangkan yang dua masih dalam tahap mediasi.

Markaban dari fraksi PDIP merasa tidak puas atas jawaban bupati tersebut. Politikus yang pernah mencalonkan dalam pilkada 2006 ini menanggapi jawaban bupati masih jauh dari harapan. Ya, prosentase masih jauh, ujarnya.

Seharusnya setiap tahun harus segera diselesaikan sertifikat tanah pemda ini, karena ini bagian dari pembangunan juga.

"Melindungi aset suatu keharusan", cetusnya.

Kata Markhaban, Pemerintah ini lamban dalam penanganan dan penyelesaian aset tanah pemda.

Dari sengketa lahan yang dilaporkan ada 12 masalah, yang baru diproses 8 dan yang selesai 4, ini kan bukti kelambanan pemerintah.

Kami meminta lebih aktif kembali, termasuk soal sengketea lahan. Dan berharap jika ada sengketa lahan pemerintah yang berhubungan dengan masyarakat jangan merugikan masyarakat, begitu juga masyarakat dengan perusahaan.

Keberadan regulasi tim  terpadu sudah aktif, untuk bisa segera menyelesaikan demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Dewan terus mendorong terutama di komisi satu terus menyuarakan agar segera selesai, karena masyarakat mengadunya ke kita.