Media Gathering Resolusi PAS 2020 Di Lapas Perempuan Jambi, Streaming Tersendat


Susana Tri Agustin ka lapas Perempuan klas II Jambi dalam acara resolusi pemasyarakatan 2020. Waktoe | ihsan

Susana Tri Agustin ka lapas Perempuan klas II Jambi dalam acara resolusi pemasyarakatan 2020. Waktoe | ihsan

JAMBI - Pelaksanaan media Gethering "Kolaborasi, dukung Resolusi Pemasyarakatan Tahun 2020" Di Lungkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan  Kelas IIB Jambi, tersendat akibat signal yang kurang baik. Hal ini berakibat siaran langsung dari ditjend PAS tidak bisa diterima dengan baik. Muaro Jambi, 27 Februari

Dalam siaran langsung Sri Puguh Budi Utami, Dirjend PAS,  menyampaikan catatan kemajuan lembaga pemasyarakatan, selama perjalanan menjalankan tugas belum ketemu format untuk info secara utuh.
2019 berhadapan 415.000 orang keluar masuk dilapas dan rutan.  Kasus terbesar adalah Narkoba 130.000 (pengguna dan bandar), pengguna seharusnya  direhab tetapi tetap masuk kedalam.  Dan ada yang bukan pengguna dan pengedar masuk kedalam, dan inilah yang berakibat dalam interaksi sosial di dalam kehidupan lembaga pemasyarakatan.

Ada 15 item resolusi target 2020. Dan harus ada momentum apa yang sudah dicapai di tahun sebelumnya.

"Kegiatan hari ini kalender kegiatan untuk memberikan masukan strategis, dan catatan yang harus kita tindaklanjuti", ungkap Utami

Hari ini kita selenggarakan resolusi pemasyarakatan tahun 2020 dilingkungan Lapas, ada 15 resolusi diantaranya, Dengan dasar 2018 ada 5 WBK ( wilayah bebas korupsi) maka 2019 terdapat 24 satuan kerja PAS yang diberikan predikat   WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani /WBBM (17 WBK dan 1 WBBM).

Kata Utami, sedangkan 2020 kita akan  mendorong 681 Satker pemasyarakatan mendapatkan predikat wbk/wbbm dengan perincian  target 658 wbk, 22 wbbm, 1 mempertahankan wbbm

Resolusi 2020, 681 sudah mengisi indek  mendapatkan predikat wbk/wbbm dengan adanya 288.530 warga binaan mendapatkan remisi gratis dengan syarat asal berubah perilaku dan memenuhi persyaratan, program integrasi  berupa PB, CB, CMB,  dan asimilasi kepada 69.358 warga binaan.

Resolusi lainnya, Adanya rehabilitasi medis dan sosial  kepada 21540 bagi pengguna narkoba, Layanan sehat saji, yang masuk dalam catatn KPK belum optimal dalam memberikan makan 3 x sehari 17.000 - 20.000,-  ini bahkan lapas Palur mencapai 30.000, - rupiah, jadi jika  dihitung anggaran tembus di angka Rp. 1 trilyun lebih.

Konsepsi utuh lapas hanya di "NusaKambangan karena ada Maksimum Security, medium secury, dan minimun securty maka ada lapas terbuka dan lainnya.

Resolusi yang Kelima  adanya pemberian layanan makanan siap saji di UPT seluruh lapas, dalam hal ini dimungkinkan lapas mampu membangun lahan pertanian, hortikuktura untuk pemenuhan kebutuhan di Lapas.

" Tataniaga pangan yang dihasilkan di Lapas bisa menggunakan koperasi Lapas itu sendiri", ungkapnya.

Masih soal resolusi, Pencegahan dan pengendalian penyakit menular seluruh lapas dan rutan. Dalam hal ini kita sukses dapat penghargaan dia kementrian kesehatan karena mampu mencegah TBC.

Peningkatan kualitas WBL menjadi SDM unggul melalui pelatihan ketrampilan bersertifikasi,  Mewujudkan ketahanan pangan melalui prnanaman tanaman pangan seluas 100 hektar.

" 200 petani nusakambangan, yang mengelola lahan ilegal, tetapi kami membina mereka," Ungkapnya.
Ini kita jadikan kelompok petani peduli lembaga pemasyarakatan.

Mewujudkan zero overstaying tahanan, dengan banyaknya 336 tahanan pidana mati yang belum di eksekusi maka, beban nya menggerogoti APBN.

Kata Utami, resolusi mewujudkan  penyelesaian overcrowding di lapas dan rutan. Hal ini baru bisa dilakukan di lapas Nusakambangan. Over crowding belum bisa diatasi secara nasional.  Nah cara mengatasi dengan mengimplementasikan  UU 81, tahanan bisa dilakukan tahanan rumah, kota dll. Kasus Tipiring mediasi, dan Narkoba di rehab.

" Karena kita di ujung maka tidak bisa menolak, tetapi di negara lain bisa menolak", kata Utami

Yang juga penting dalam resolusi adalah  Pembentukan masyarakat peduli pemasyarakatan, untuk bekerjasama dalam penyelesaian berbagai persoalan pemasyarakatan.

Progres dengan cara menyederhanakan PB, CB, CMB, tidak perlu keluarga memberikan jaminan. Sudah terdapat 108 pokmas di seluruh Indonesia yang peduli pemasyarakatan.

Menyelenggarakan sekolah mandiri bagi anak merdeka belajar di 19 LPKA. Ada mitra kerja yaitu PKBI agar bisa terlaksana.

Mewujudkan revitalisasi pengelolaan badan dan baran pada rubhasan dan ada ruang untuk bisa melelang.

Ada benang merah agar bisa direalisasikan untuk lelang dan ini masukan untuk negara.

Mengantarkan 48 narapidana teroris berikrar kesetiaan kepada NKRI, dengan assesment yang sudah dilaksanakan dan ini kita mampu.

Dirjend PAS ini juga menyampaikan, di Indonesia belum memiliki pedoman dalam penanganan warga binaan lansia. Karena berbeda dengan warga binaan yang lain. Dan ini mulai di gagas dalam acara "The Jakarta Statement", dan akan terus dilakukan.

Dari dana CRS yang diterima 33 warga binaan dari berbagai lapas mendapat beasiswa untuk kuliah di fakultas hukum dan sekarang masuk semester 4, dan setelah lulus akan menjadi pendamping  bagi Narapidana yang tidak mampu membayar advokad.

Dirjend PAS juga menyampaikan hal yang sangat mengejutkan dimana ada 200 orang pegawai lapas diberhentikan karena melakukan pelanggaran berat.

Curhat Susana, Kalapas Perempuan Klas II Jambi

Dalam kesempatan ini, Susana Ka Lapas Perempuan  Klas II B Jambi dihadapan media menyampaikan  terkait 10 resolusi 2020 yang akan di kerjakan seluruh Lapas.

Susana mengatakan, secara serentak ada teleconferens dalam penyampaikan resolusi dan menjadi bagian dari yang harus dilaksanakan.

Kolaborasi kita juga dengan lembaga yang melakukan penahanan, mulai dari kejaksaan dan kepolisian, hal ini meminimalisir over crowding.

Penyakit, kita kerjasama dengan rumah sakit dan puskesmas.  Maka pemberitaan harus seimbang tidak hanya buruk tetapi harus yang good news  juga diberitakan.

"Kami siap ditegur, dinilai untuk meningkatkan kinerja kami dalam melayani warga binaan dan warga masyarakat yang berkunjung", ujar Susana

Pengagasan eksternal, penilaiannya lebih akurat, kita sudah bekerja dan sesuai resolusi  maka kami mohon mendapat dukungan dari kalangan luar.

Ada kegiatan kegiatan positif mulai membatik, beternak, pertanian dan lainnya di lapas perempuan.

Kita tidak tahu apa yang dipikirkan mereka, karena kami bukan paranormal meskipun sudah ada psikolog.

Susana juga menyampaikan beberapa keluhan yang ada di Lapas Perempuan Jambi yang terletak di Bukit Tempurung, Sengeti,  dimana Para petugas tidak memiliki kemampuan secara keseluruhan dalam satu individu maka kami menggandeng dari seluruh lembaga.

Kita juga  minta mobil dinas, hingga sekarang belum kita miliki, tetapi kita minta ke dinas Perkim lampu penerangan, perataan tanah dan tanggul sebagian sudah diberikan baik dari Dinas Perkim maupun Dinas PUPR Muaro Jambi.

Ada gerakan menanam sayur, bagi petugas disisi lain warga binaan sudah ada pelatihan.

Kedepan kita,  terkait  ketahanan pangan kita juga akan menanam padi di sini. Karena kita melihat lahannya subur.

Tempat kita masih minimalis, tempat ibadah belum ada, masih panas karena pohon baru di tanami.

Dalam diskusi yang digelar setelah kegiatan telecknferensi, Susana mengatakan  warga binaan Narkotika, bahwa mereka secara person tidak bisa membuat pola dengan begini berubah. Divisi pembinaan ada program untuk mengetahui secara pribadi punya permaslahan apa.

Program itu "Selamat pagi". Program itu untuk mengungkap permasalahan yang ada. Jadi banyak faktor yang menjadikan mereka melakukan begitu.

Pendidikan ketrampilan,
Warga binaan seperti pohon yang sudah keras jadi masuk ke warga binaan ada dua persepsi jika tidak patah atau akan mati. "Siapa yang harus bertanggung jawab", tanya Susana

Berbagai permasalahan di dalam lapas sangat sulit dideteksi, dan harus didalami face to face, tetapi SDM petugas sangat terbatas. " Fluktuasi psikologis".

Terkait koordinasi untuk meminimalisasi over crowding, ada forum komunikasi penegak hukum, tetapi selalu pada akhirnya tidak bisa melakukan tekanan. Karena mereka memiliki atauran di areal mereka sendiri.

Akhirnya kita mau tidak mau menerima terhadap tahanan,

Tahun ke empat disini, tetapi itu kebijakan dari atas. Lapas perempuan baru ada di tahun 2017. Jadi kendala mengenai sarana dan prasarana memang diakui. Tetapi ini dianggap sudah bisa beroperasi.

"Karena pelanggar hukum perempuan tidak baik dalam satu UPT dengan laki  laki", ungkapnya.

Curhat susana selama 4 tahun, bahwa berbagai fasilitas yang ada sangat minim dan akhirnya mau tidak mau harus mencari sponshor.

"Warga binaan dari awal di sini 118 warga sekarang sudah 208  warga binaan dan masih banyak tahan di Upt Upt seluruh Jambi. Dan trend pelanggar hukum tidak pernah turun. Dan kadang yang mendasari kasus-kasus yang sepele", pungkasnya.

Turut hadir dalam acara tele Conferens jajaran Lapas, kepolisian, TNI, Utusan Pemda, unsur media  dan tokoh masyarakat.