Menang Tender Milyaran Rupiah di Satker PUPR, Pekerjaan Fiktif


Kolase cuitan Yudi Haryanto anggota Dewan dan berbagai cuitan komentar nitizen. Waktoe/Kolase

Kolase cuitan Yudi Haryanto anggota Dewan dan berbagai cuitan komentar nitizen. Waktoe/Kolase

JAMBI - Cuitan yudi haryanto anggota Dewan Tanjab tim dari partai Nasdem di media sosial memantik penggunjingan publik. Hal ini terkait dengan  pekerjaan di satuan kerja dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  kab. Tanjung Jabung Timur tahun anggaran 2019. Tanjab Timur, 5 Januari

Dalam cuitannya, "Sy pernah Katakan Bahwa  Pekerjaan Fisik Diakhir Tahun, Klu Tidak Ketat Pengawasan Dari Konsultan Dan Pihak terkait Akan Berpotensi Melanggar Aturan, Dan Kwalitas pekerjaan yg mungkin Bisa Diragukan mutu bangunannya...
DiDinas PU_PR Sendiri Disinyalir  Ada Kegiatan pembangunan yg  merugikan masyarakat Karena Tidak Terlaksana Pembangunanya,Serta Harus menjadi Bahan evaluasi Saudara Bupati atas kinerja Pejabat DiDinas PU-PR ...
(1).Peningkatan jln Air Hitam Laut-Sungai Cemara Kec.Sadu Dikerjakan Oleh CV.KADEK Nilai Kontrak 1.874.727.000
Masa Pekerjaan 27 Juni - 24 Nov 2019..
Uang Muka Sudah Ditarik 30 %...
Sampai tanggal 27 Nov Realisasi Fisik 0%...
(2). Pembangunan Oprit Jembatan Air Hitam Laut Kec.Sadu Dikerjakan Oleh CV.NIRWANA TIRTA ABADI Nilai Kontrak 1.820.717.000.
Masa Kontrak 24 Sep - 12 Des 2019..
Uang muka Ditarik 30%..
Sampai Tgl 28 Nov Realisasi Fisik 0%...
(3).Peningkatan Jalan Perkantoran Muara Sabak Barat Dikerjakan Oleh CV.KADEK Nilai Kontrak 2.016.190.000.
Masa Kontrak 24 Sep - 12 Dec 2019.
Uang Muka Ditarik 30%..
Sampai Tgl 28 Nov Realisasi Fisik 0%...
Klu pun Sekarang Sudah Dikerjakan Peningkatan jalan dimaksud, Dapat Diduga kwalitas pekerjaannya diragukan..
(4).Peningkatan Jalan depan Syahbandar kelurahan muara Sabak Ulu Dgn Nilai anggaran 450Juta yg Sudah Tertuang dlm perda APBD 2019 Sama Sekali Tidak DiLelang Oleh Dinas PU - PR Alias Tidak Dikerjakan...
Mohon Pencerahan dan Masukan Dari Yg Faham Aturan...
Inspektorat Silahkan Jalankan Monev Pelaksanaan APBD 2019 Kelapangan,Sampaikan Keatasan Apa Adanya,Jangan Sebaliknya dan tidak hanya DiDinas PU-PR,Ada juga pembangunan Pasar Muara Sabak Disperindag,Pembangunan Polsek Muara Sabak Perkim Dll...
#SELALUMENGINGATKANBUKANBERARTIMENJERUMUSKAN
#EVALUASIPEJABATYGTIDAKMAMPUKERJA".

Dua pekerjaan tersebut berada di kecamatan Sadu yaitu peningkatan jalan air hitam laut - Pantai Cemara dan Oprit jembatan Air hitam laut. Tidak tanggung tanggung jika nilai anggaran di masing masing titik mendekati 2 Milyard rupiah.

Salah satu proyek Oprit Jembatan Air Hutam Laut meski belum dikerjakan proyek tersebut pihak kontraktor telah mendapatkan anggaran dana pelaksanaan pembangunan sekitar 30 persen namun pengerjaan 0 persen.

Kedua pekerjaan konstruksi tersebut (1). Peningkatan jalan air hitam laut - Sungai Cemara kecamatan Sadu senilai Rp. 1.874.727.000,- dikerjakan oleh cv Kadek dari Kota Jambi  yang mampu mengalahkan 17 kontraktor dalam tendernya. Tender dibuat bulan Mei 2019  APBD murni. (2). Pembangunan Oprit jembatan air hitam laut kec. sadu  dengan pagu anggaran Rp. 1.850.000.000,-  dan dimenangkan dengan harga penawaran sebesar Rp.  1.849.122. 320,97  dan hasil negosiasi menjadi Rp. 1.820.717.000,- yang dikerjakan oleh cv Nirwana Tirta Abadi dari Jambi yang mampu mengalahkan 12 kompetitor dalam tender yang ada. Tender dibuat bulan Agustus 2019 dan termasuk dalam APBD Murni.

Anehnya, kedua pekerjaan tersebut tidak dilakukan sesuai dengan jadwal yang dilaksanakan.

Dari cuitan anggota dewan ini mendapat berbagai tanggapan dari publik, satire-satire dilontarkan, seperti yang disampaikan @martien ariesta pratama, yang memberikan komentar, "banyaknya kegiatan APBD yang tidak berjalan dengan lancar, tetapi dilihat pemerintahannya seperti gak punya dosa", cuitnya.

Sementara itu, saat dihubungi via selulernya R. Edi Iriyanto kabid Binamarga dinas PUPR membantah cuitan tersebut. Edi menjelaskan pekerjaan peningkatan jalan air hitam laut tidak jadi dikerjakan karena terkendala kondisi lokasi yang  tidak memungkinkan,  Kalau oprit jembatan air hitam laut sudah selesai  tinggal finishing.

"Tentunya karena ada keterlambatan kita kenakan denda keterlambatan", ujarnya.

Kata Edi Iriyanto, untuk lebih datail mengenai hal tersebut silahkan ditanyakan ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).

Diketahui, pejabat pembuat komitmen (PPK)  kriteria pejabat yang berhak memegang posisi ini adalah kewenangan dari pejabat yang menjadi KPA (kuasa pengguna anggaran). KPA adalah pimpinan dari SKPD/UKPD yang mengajukan pengadaan proyek.

Terpisah, Ambo Acco anggota DPRD dari partai Gerindra yang kebetulan tinggal di Sadu saat dikonfirmasi menyatakan hingga kini belum ada pernyataan resmi baik dari PU maupun pihak kontraktor. Kita masih nunggu dan nanti akan kita panggil yang bersangkutan.

Pengertian Oprit jembatan adalah timbunan tanah atau urugan di belakang abutment yang dibuat sepadat mungkin untuk menghindari penurunan. oprit bisa terdiri atas timbunan pilihan dan timbunan biasa dan untuk membuat oprit berdiri kokoh, maka dibuatlah tembok penahan tanah yang berfungsi menjaga kestabiltas lereng oprit tersebut jika kondisi oprit jembatan berada pada lokasi berbukit.

Perencanaan konstruksi oprit ini sangat perlu diperhatikan agar desain oprit yang dihasilkan nantinya dapat aman dan kuat sesuai dengan umur rencana umur yang telah ditentukan.

Kegagalan Proyek Peningkatan Jalan Air Hitam Laut - Pantai Cemara

Proyek infrastruktur peningkatan jalan air hitam laut - pantai Cemara sepanjang 500 meter dengan anggaran Rp.1.874.727.000,-   gagal dilaksanakan, hal ini disebabkan karena kondisi lokasi yang tidak memungkinkan.

Disampaikan oleh R Edi Iriyanto kabid Bina Marga dinas PUPR, pekerjaan di satuan kerja dinas PUPR kabupaten Tanjung Jabung Timur, terkait pembangunan peningkatan jalan air hitam laut-Pantai cemara memang perusahaan sudah terima uang DP 30 persen, tetapi sudah dikembalikan ke negara.

" Prinsipnya negara tidak dirugikan, karena uang DP sudah dikembalikan kepada negara", ungkitnya.

Kata Edi, sebetulnya material semua sudah lengkap dipinggir sungai/laut namun material tersebut tidak bisa dilangsir ke lokasi. Hal ini disebabkan tidak ada air pasang maka kapal tongkang gak bisa muat.

Kalau dihitung pihak kontraktor rugi, karena sudah belanja barang dan sewa tongkang.

Prosedur sudah kita jalankan, mulai dari surat peringatan, hingga pemutusan hubungan kerja dan dicantumkan dasar dan alasannya.

Saat disinggung kelanjutan proyek tersebut?, Edi menyampaikan panjang jalan yang digarap sebetulnya hanya 500 meter, maka nanti akan kita usulkan di APBP-Perubahan, kita usulkan tambahan anggaran agar bisa lebih panjang jalan yang kita tingkatkan.