Ombudsman Nilai P2TP2A Muaro Jambi Jelek, Asusila Dibawah Umur Tinggi


Pejabat Ombudsman

Pejabat Ombudsman

JAMBI - Organisasi P2TP2A tidak layak dianggap sebagai organisasi pelayanan publik. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Dinas Sosial, Kabupaten Muaro Jambi, dikritik Ombudsman RI Perwakilan Jambi. Masalahnya, P2TP2A Muaro Jambi hingga saat ini belum memenuhi kriteria sebagai pelayanan publik yang baik bagi masyarakat. Muaro Jambi,28 Mei.
Ombudsman mengetahui kondisi tersebut setelah mendapat banyak pengaduan terkait tingginya kasus asusila, pelecehan seks terhadap anak di bawah umur di Muaro Jambi. Ombudsman lalu mengutus asisten untuk turun ke Muaro Jambi guna menindak lanjuti pengaduan tersebut. 
" Dari Asisten inilah kita mendapat informasi kalau P2TP2A Dinas Sosial Muaro Jambi belum memenuhi kriteria. Mulai dari segi personil, pelayanan dan standar pelayanannya. Personilnya saja hanya dua orang," kata Abdul Rokhim, Pelaksana Ombudsman, Kamis (23/5).
Ombudsman sendiri sudah menyusun rencana untuk memanggil instansi terkait guna perbaikan pelayanan ke depan. Termasuk akan mengundang Bupati Muaro Jambi, Masnah Busyro  untuk membicarakan kebijakan serta alokasi anggaran. 
" Tidak cukup hanya instansinya. Karena ini menyangkut kebijakan dan anggaran, Bupati juga akan kita undang," katanya.
Abdul Rokhim menjelaskan secara institusi, Dinas Sosial Muaro Jambi mendapat penilaian zona hijau. Zona hijau ini maksudnya tergolong patuh. 
" Secara umum patuh, tapi tidak untuk P2TP2A-nya, " ujarnya. 
Ombudsman memastikan akan mengawal perbaikan pelayanan P2TP2A Muaro Jambi. Perbaikan harus segera dilakukan guna meminimalisir tingkat tindak pidana asusila di Muaro Jambi. " Perbaikan pelayanan harus segera ditingkatkan supaya tingkat asusila di Muaro Jambi bisa diminimalisir, " katanya.