Ombudsmen Jambi Beri Penilaian Buruk DLH Tanjab Timur, Ternyata Ada Kesalahan Input Data


Kantor Dinas Lingkungan Hidup kab. Tanjung Jabung Timur. Waktoe/doc

Kantor Dinas Lingkungan Hidup kab. Tanjung Jabung Timur. Waktoe/doc

JAMBI - Penilaian buruk diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur terkait dengan pengelolaan Limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya), Nilai buruk tersebut dibidang  TPS (Tempat Pembuangan Sementara) limbah B3, Ijin pembuangan limbah B3. Penilaian buruk ini disampaikan oleh Ombusdmen provinsi Jambi. Tanjab Timur, 16 Desember.

Disaat penilaian kedinasan yang berhubungan  dengan pelayanan publik baik, hanya Dinas Lingkungan Hidup  yang mendapatkan predikat buruk. Bahkan Ombusdmen memberikan nilai dibawah 50 untuk dua item tersebut.

Saat dikonfirmasi Gustin Wahyudi kepala dinas LH kab. Tanjung Jabung Timur mengatakan agar Konfirmasi langsung saja kepada kabag organisasi Setda Tanjab Timur yang berhubungan langsung dengan pihak ombusdman, mungkin bagian organisasi lebih mengetahui apa-apa yang menjadi kekurangan kami, atau untuk lebih jelas konfirmasi langsung saja kepada ombusdmand di Jambi.

Selaku OPD yang dinilai terhadap standar pelayanannya,  dinas Lingkungan Hidup Tanjab Timur telah memberikan semua data yang diminta oleh pihak ombusdmand terkait dengan objek-obyek yang dinilai.

Lanjut Gustin Wahyudi,  penyebab penilaian buruk oleh ombusdmen tidak tahu namun  terakhir saat kita konfrontir diketahui ada  kesalahan dari pihak ombusdman.
"Ada oknum ombusdman yang salah dalam menginput data, salah satunya adalah data mengenai SOP pelayanan yang dianggap tidak ada", terang Gustin.

Mereka mengakui  atas ke alpaan tersebut, " Kita kemarin saat menyerahkan data sayangnya tidak ada tanda terima dan  checlistnya".

Kata Agustin, Kita  berharap ombusdmen profesional.  Soal SOP ditahun  2018 kita sudah ada kok, ini 2019 menjadi tidak ada.

Kami pernah sampaikan, sebaiknya LH tidak dinilai lagi karena muara perijinan ada di DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) apalagi kami dalam satu tahun hanya melayani ijin lingkungan tak lebih dari 4 jenis ijin lingkungan. Namun merek tetap menilai.

"Jadi kita sudah menyatakan komplain ke Ombusdmen dan mereka menyatakan ada kesalahan dalam menginput data", pungkas Gustin.

BACA JUGA:

http://waktoe.com/content/kebutuhan-tanah-urug-dan-kejahatan-lingkungan

http://waktoe.com/content/banyak-pelamar-cpns-dinyatakan-tms-ombudsman-minta-pansel-proaktif

Sementara itu Shopian Hadi Asisten Bidang Pencegahan Ombudsmen Republik Indonesia  Perwakilan Jambi  saat dikonfirmasi melalui selulernya  mengatakan sebetulnya kesalahannya bukan pada ketiadaan SOP, tetapi pada saat kita turun kelapangan dan ketemu dengan pejabat DLH disitu tidak ada ketegasan.

Saat kita tanyakan mereka tidak menjawab dengan pasti terkait dengan pelayanan. Dalam hal ini rekomendasi dalam pelayanan publik.

"Ternyata surat rekomendasi dikeluarkan oleh DPMPTSP (dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, jadi DLH memberikan rekom ke DPMPTSP", ujarnya.

Kata Shopian Hadi, Maka DPMPTSP tidak langsung memberikan rekom ke yang bersangkutan, maka seharus sudah tidak dinilai lagi.

Disisi lain DPMPTSP mendapatkan nilai hijau atau kategori baik.