Pajak Reklame Terhadap PAD Kota Jambi


Isimewa/Dan

Isimewa/Dan

Pajak Reklame

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 26 dan 27 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame:

Dasar hukum pemungutan pajak reklame pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

4. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Reklame.

Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Pajak Reklame sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Reklame pada Kabupaten/Kota yang dimaksud.

Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi menunjukkan pajak reklame memiliki peranan yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi jika dibandingkan dengan komponen lain yang mendukung PAD Kota Jambi. Pajak reklame memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi dilihat dari hasil analisis persamaan regresi yaitu sebesar 40,91% dan kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap PAD dari tahun 2007-2011 rata-rata sebesar 6,52%.  

Untuk menambah pengetahuan masyarakat akan pajak reklame maka perlu diadakan sosialisasi, menjalin hubungan baik dengan Wajib Pajak serta memberikan pelayanan prima, melakukan operasi lapangan, melakukan penagihan.

Penulis Merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi, DEVRI MARDIANSAH

             

Tags