Paket JPS Covid-19 Tanjab Timur Berbeda, Ini Masalahnya


Koperasi produsen Nibung Maju Merakyat, distrbutor JPS kabupaten Tanjab Timur - Jambi. Waktoe | Istimewa

Koperasi produsen Nibung Maju Merakyat, distrbutor JPS kabupaten Tanjab Timur - Jambi. Waktoe | Istimewa

JAMBI - Pemberian bantuan Jaring Pengaman Sosial Covid -19 dikabupaten Tanjung Jabung Timur terjadi perbedaan antara paket JPS tahap pertama dan tahap kedua. Tanjab Timur, 27 Mei.

Bantuan yang bersumber dari dana APBD tahun 2020 ini, dalam perencanaan dikeluarkan dalam tiga tahap  mulai  dari April, Mei dan Juni. Namun untuk bantuan JPS bulan April dan Mei dikeluarkan sama sama dibulan Mei. Tetapi ternyata ada perbedaan jumlah dan varian barang yang di berikan ke warga masyarakat terdampak.

Hidayatullah Dachi koordinator GDI Tanjab Timur menilai dengan jenis barang di tahap pertama jenis barang yang diperbantukan  antara lain Beras 20 Kg, Mie Rebus 2 dus, Minyak Sayur 2 kg, Gula 3 kg, Susu 2 kaleng, jika diasumsikan sesuai harga pasar setara dengan Rp.425.000,- sedangkan bantuan untuk tahap kedua jenis barangnya meliputi Mei Goreng 1 dus, Tepung 2 kg, Susu 3 kaleng, Gula 3 kg, Sarden 1 kaleng kecil, Margarin 3 bungkus, dan Minyak Sayur 2 kg, maka jika dikalkulasikan sesuai harga pasar jumlah bantuan tahap kedua hanya senilai Rp. 295.000,-

Nilai bantuan JPS (Jaring Pengaman Sosial) antara tahap satu dan dua yang berbeda ini  karena ketiadaan beras didalam paket. Saat dikonfirmasi ke pihak distributor paket JPS (koperasi Nibung Maju Merakyat, red) Gugus Tugas covid 19 Tanjab Timur, Mustofa ketua koperasi NMM mengatakan karena tahap ke 1 sudah mendapatkan beras 20 kg, dan diperkirakan beras belum habis dikonsumsi.

"Meskipun demikian, untuk paket tahap kedua jenis barangnya lebih banyak dibandingkan jenis barang di paket tahap pertama", ungkapnya.

Sementara ditempat terpisah Ridwan Kadis Sosial dan PPA Tanjab Timur (20/5) di ruang kerjanya kepada Kantor Berita Waktoe mengatakan pemilihan Koperasi NMM  Berdasarkan treck record, koperasi tersebut yang berhasil dalam penyaluran  beras PNS sampai ke kecamatan, dan sudah mengerti jalur distribusinya.

Saat disinggung MoU, Ridwan menyatakan sudah ada  Perjanjian kontraknya. "Kita sudah buat perjanjian kontraknya, dalam Minggu kemarin", jelasnya.

Sedangkan harga perpaket yang disepakati untuk tahap kedua seharga Rp. 304.000 ,- dan  tahap pertama kemarin Rp. 425.000,-

Kenapa berbeda terkait dengan anggaran,  Tim Covid 19/Tim gugus yang mempertimbangkan jumlah dan varian paket. Sedangkan anggaran untuk tahap ketiga kita akan evaluasi karena  banyak bansos pusat dan provinsi masuk. "Habis lebaran ya, kita akan evaluasi", jelasnya.

Untuk jumlah  10.817 KK,  penerima ndak ada masalah dan masyarakat yang belum menerima dan memang layak dapat mengajujan protes untuk di cek lebih lanjut.

Koperasi Nibung Maju Merakyat Jadi Distributor Paket JPS Covid-19

Mustafa, ketua koperasi Nibung Maju Merakyat Tanjab Timur mengatakan barang untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) covid 19 khusus beras disuplai dari beras petani lokal.

"Kita ambil beras dari kelompok tani maupun penggilingan beras di hampir semua kecamatan," Ungkapnya.

Kata Mustofa, khusus beras sebetulnya kualitasnya sama dengan beras yang kita jual ke PNS, kita mengambil dari kelompok tani maupun penggilingan beras dari Gapoktan hampir disemua kecamatan.

Untuk harga dari penggilingan (petani bawa gabah ke penggilingan), maka perhitungan harga dihitung dari  upah jasa  penggilingan. Maka kita terima dengan harga Rp. 9000 hingga Rp. 9.200  yang sudah dalam kemasan 50 kg. Selanjutnya kita olah lagi untuk menghilangkan menir, dedak dan ampas dan kita kemas lagi dalam  10 kg. Maka kita patok harga jual Rp. 11.000,-


PROGRAM UNTUK BERAS PNS DIBUTUHKAN 40 TON DENGAN HARGA BELI RP. 8000,- UNTUK BERAS JPS HARGA BELI KE GAPOKTAN RP. 9.200,-


Saat disinggung harga yang lebih tinggi dibanding harga jual ke PNS, Mustofa menjelaskan karena didasari perhitungan biaya transportasi ke titik bagi di desa desa.

Jika dihitung dari kebutuhan  beras dalam tiga tahap dengan jumlah KK yang terbagi sebanyak 10.817x 20 kg maka dibutuhkan 216,34 ton  beras. 

Lanjut Mustofa, untuk kebutuhan beras JPS jika penyalurannya dalam tahap 2 setelah lebaran, berdasarkan stock gabah petani masih aman namun kalau disalurkan sebelum lebaran untuk tahap kedua kita masih hitung.

Sedangkan untuk bahan JPS yang lain semua disediakan juga oleh koperasi mulai dari Susu, Gula, Minyak Goreng, Tepung, Margarin, Sarden dll semua dari koperasi Indonesia.

Namun saat disinggung  nilai kontrak per paket JPS, Mustofa mengatakan belum ada nilai kontrak  yang disepakati bersama dan sampai saat ini belum clear, item per item belum. "Kami sebagai penyuplai soal harga belum clear, yang penting kami jalan dulu," Ungkapnya.

Sebagai patokan  dengan harga Rp. 477.000,- perpaket, yang beredar di masyarakat, karena kondisi covid-19, yang penting kita jalan kedepan dulu.

Saat dipertanyakan belum ada MoU, Mustofa yakin karena ini urusan covid 19 kita percaya bahwa koperasi tidak mungkin dirugikan.

Kenapa Paket JPS Berujud Barang

Perdebatan dikalangan publik terkait bentuk Jaring Pengaman Sosial berujud paket barang atau tunai.

Hidayatullah Dachi koordinator Gaung Demokrasi Indonesia (GDI) Tanjab Timur mengatakan, sebetulnya untuk menghindari kecurangan dalam laporan pertanggungjawaban, dan menghindari kelompok pengambil keuntungan, bentuk bantuan lebih hemat dengan tunai tidak berujud barang.

Dan, disini masyarakat yang mendapatkan bantuan bisa menggunakan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Lanjut Dachi, saya prediksikan laporan pertanggungjawaban keuangan akan kacau karena tidak ada bendahara di tim Gugus Tugas. Bahkan sistim belanjanya hanya diserahkan ke beberapa OPD.

Kemudian pertanggung jawabannya bagaimana?, mereka bertanggungjawab ke bupati atau ke tim gugus tugas Covid-19.