Pembangunan Infrastruktur Molor, Bupati Romi Diminta Black List Rekanan


Pekerjaan pengaspalan jalan di Sungai Toman, Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Waktoe | Kolase

Pekerjaan pengaspalan jalan di Sungai Toman, Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Waktoe | Kolase

JAMBI - Molornya pembangunan infrastruktur di anggaran 2019 menjadi catatan publik atas kinerja dinas PUPR. Bahkan ada pekerjaan yang gagal dilaksanakan dengan alasan cuaca yang tidak mendukung.

Dorongan agar bupati memblack List rekanan yang melakukan kesalahan, apalagi sampai gagal pekerjaan.

Hal ini disampaikan Hidayatullah Dachi, yang berharap kepala daerah memblack list rekanan.

"Ini masyarakat yang dirugikan dengan keterlambatan apalagi kegagalan pekerjaan, geliat ekonomi jadi terhambat", ungkapnya.

Wabup Robby Nahliansyah saat disinggung mengenai beberapa proyek infrastruktur yang terlambat pengerjaanya mengatakan kepada kantor berita waktoe (15/1), Atas masalah pembangunan infrastruktur yang terlambat, Kalau kita sudah instruksikan pecat dan pinalty dengan denda.

"Kalau secara teknis tanyakan ke Satker yang bersangkutan", pungkasnya.

Dalam catatan kantor berita waktoe, ada beberapa  proyek infrastruktur jalan di satker PUPR kab. Tanjung Jabung Timur yang bernilai Milyaran rupiah ada yang gagal dikerjakan dan yang lain terjadi keterlambatan dari jadwal yang  telah ditentukan.

Salah satunya adalah proyek Peningkatan Jalan blok Aseng, desa Sungai Toman, Mendahara Ulu,  yang dikerjakan oleh cv Nugroho Daya Abadi, dengan Konsultan Jasco Teknik Konsultan. Sumber anggaran APBD 2019 nilai, Rp.1. 965.583.000 dengan tgl kontrak 03 September ditahun yang sama.

Namun pantauan dilapangan hari sabtu, 10 januari 2020. Pekerjaan masih dilakukan,  peningkatan jalan masih dalam proses pengerjaan.

Proyek Infrastruktur yang lain seperti pembangunan oprit jembatan Sadu terlambat pengerjaanya dan peningkatan jalan pantai Cemara - Sadu gagal dikerjakan dengan alasan kondisi alam.

Banyaknya pekerjaan infrastruktur  yang bernilai diatas 1 Milyar rupiah dikerjakan diakhir tahun anggaran, dengan begitu disinyalir pekerjaan kualitasnya tidak bagus.

Raden Edi Iriyanto, kabid Bina Marga Dinas PUPR  kepada waktoe (21/1) menjelaskan,  kemarin kita kaget juga atas beberapa keterlambatan pekerjaan  dan kita juga diklarifikasi APH (Aparat Penegak Hukum) terkait pekerjaan jalan di Sungai Toman.

"Adanya papan merk yang tertulis TP4D sudah dicabut, dan pihak PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) mengatakan itu kesalahan", terangnya.

Terkait kegiatan yang terlambat karena pengadaan aspal susah dan dukungan alat yang tidak ada.

Kita sudah lakukan pinalty denda keterlambatan, dan sanksi -sanksi yang lainnya, hal ini untuk menjelaskan jika nantinya diperiksa BPK. Ada kejelasan secara adminiatrasi.

Disampaikan Raden Edi, untuk pekerjaan kecil seperti ini keterlambatan baru tahun ini, kalau pekerjaan besar tahun kemarin juga ada.

"Ini Sebagai warning bagi kita, adanya gagal pekerjaan dan keterlambatan", ujarnya.

Ada kendala di pantai Cemara karena cuaca misalnya yang akhirnya gagal dikerjakan, dalam hal ini  Rekanan merugi ada denda keterlambatan dan penarikan jaminan, malah nantinya menunggu keputusan kepala daerah (bupati) bisa diblack list rekanan tersebut.

Lanjut Raden Edi, Cuitan di Medsos tersebut benar tetapi kenapa tidak mempertanyakan  dan dalam hal ini APH sudah menanyakan.


ADA PEKERJAAN APBD MURNI DAN PERUBAHAN YANG TERLAMBAT KARENA PROSES LELANG ATAU KETERSEDIAAN ALAT PENDUKUNG YANG TIDAK ADA


Sebagai kabid, mencermati Pengaspalan di komplek perkantoran yang terlambat karena pihak rekanan diduga tidak memiliki stock Aspal (Aspal memang sulit)  ditambah rekanan tidak memiliki alat sendiri.

BACA JUGA:


http://waktoe.com/content/menang-tender-milyaran-rupiah-di-satker-pupr-pekerjaan-fiktif


Kata Raden Edi, di tahun ini (2020) kita akan laksanakan percepatan pelelangan. Kita juga akan tingkatkan pengawasan betul-betul  meskipun  sudah ada konsultan pengawas.

"Sebenarnya sudah dilakukan saat saya dulu jadi PPK, jika deviasi/minus sudah harus  ada teguran", jelasnya.

Kita akan meminta kepada pihak rekanan pemenang lelang untuk secepatnya melakukan koordinasi setelah  ada kontrak, agar tidak ada kesalahan. Kadang hal sepele bisa menghambat kegiatan yang besar.


KUALITAS REKANAN MASIH KURANG KARENA TERGANTUNG KEPADA ALAT YANG DIBUTUHKAN


Jadi evaluasi saya sebagai kabid,  di 2019 ada kendala keterlambatan, dari pelaksanaan rekanan yang lambat. Dari dinas sudah ada teguran ditayangkan,  maka mereka siap didenda.

Kualitas kedepan akan dijaga jangan sampai  berantakan. Adanya kritikan dari masyarakat saya mengucalkan  terimkasih dan sangat dibantu demi evaluasi internal.

Proyek Terlambat, Diduga Catut TP4D Kejari Tanjab Timur

Proyek Peningkatan Jalan blok Aseng, desa Sungai Toman, Mendahara Ulu,  yang dikerjakan oleh cv Nugroho Daya Abadi, dengan Konsultan Jasco Teknik Konsultan. Sumber anggaran APBD 2019 nilai, Rp.1. 965.583.000 dengan tgl kontrak 03 September ditahun yang sama diduga catut nama TP4D.

Hal ini, terlihat dari papan merk pekerjaan yang mencantumkan logo Kejari berikut tulisan bahwa "Pekerjaan ini didampingi dan diawasi oleh Tim TP4D Kejaksaan Negeri Tanjab Timur".

Saat dikonfirmasi, Khaerul Hisam Kasi Intel yang juga Ketua Tim TP4D  Kejari Tanjab Timur sebelum akhirnya dibubarkan, melalui selulernya mengatakan proyek tersebut tidak dikawal TP4D.

"Sejak awal tidak kita kawal proyek tersebut", ujarnya.

Kabid. 2020 akan dilak perceoatan pelelangan. Ditingkatkannpengawasan betul betul diawasi meskioun sdhbada konsultan pengawas. Sebenarnya sdh dilakukan saat saya dulu jadi ppk.
Jika deviasi/minus sdh ada teguran.
Hrs ada koordinasibsetelah  ada kkntrak, agarbtdkbada kesalahan. Kadang sepele bisa menghambat keguatan yang besar.

Kwalitas rekanan masih kurang, karena tergantung alat yang dibutuhkan.

Jadi evaluasi saya aebagai kabid.
Utk 2019 ada kendala keterlambatan, dari pelak rekanan yang lambat. Dari dinas sudah ada teguran ditayangkan. Maka mereka siap didenda.
Kualitas dijaga jgn sampai berantakan.

Raden Edi Kabid Bina Marga dinas PUPR pun kaget mendapatkan informasi tersebut. Kepada waktoe menjelaskan bahwa pekerjaan tersebut tidak didampingi TP4D.

Kami pertanyakan ke PPK dan sama jawabannya Pekerjaan tidak masuk kawalan TP4D, karena pihak rekanan pekerjaannya banyak dan sebagian ada yang dikawal TP4D maka saat mencetak papan merk disamakan.

"Setelah kita tegur, papan merk sudah dicabut, tidak lagi terpasang", jelas Raden Edi.

Sementara pihak rekanan, hingga berita ini diterbitkan belum bisa dihubungi.