Pemerkosa Anak Jadi Tahanan Kota, Hakim RN: Itu Putusan Majelis Hakim


Rahadian Nur Humas PN Tanjab Timur. Waktoe/ ihsan

Rahadian Nur Humas PN Tanjab Timur. Waktoe/ ihsan

JAMBI - Penetapan dan persetujuan menjadi tahanan kota  terdakwa  Tamrin Bin Kassa yang melakukan pemerkosaan terhadap S (12) asal kecamatan Sadu bisa saja menjadi preseden buruk terhadap institusi Pengadilan Negeri Tanjab Timur. Tanjab Timur, 6 Nopember.

Kasus yang menjerat Tamrin bin Kassa dengan korban anak dibawah umur  ini secara spesifik dilindungi UU Perlindungan Anak.  Disaat dinyatakan tersangka Tamrin ditahan baik dari kepolisian maupun kejaksaan namun sejak dilimpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan Tamrin melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan agar menjadi tahanan kota.

Oleh majelis hakim  akhirnya permohonan tersebut dikabulkan.

Dikatakan Rahadian Nur Humas PN Tanjab Timur yang juga sebagai  Hakim anggota  yang menyidangkan kasus ini menjelaskan  pemberian status tahanan kota terhadap Tamrin sudah sesuai dengan pertimbangan majelis hakim dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Didalam pertimbangan majelis hakim atas penetapan ini tidak bisa disampaikan ke publik alasan alasannya.

Korban saat dinyatakan tersangka langsung ditahan oleh pihak kepolisian dilanjutkan penahanan oleh pihak kejaksaan negeri Tanjung Jabung Timur namun saat memasuki persidangan terdakwa  tidak lagi ditahan di Lapas Narkotika Kelas III Sabak, melainkan menjadi tahanan kota.

Kata Rahadian, jika muncul preseden buruk, penilaian itu diserahkan ke publik, namun persidangan masih proses kita berjalan sesuai koridor hukum.

Majelis hakim diberikan kewenangan dengan pertimbangan dan itu kewenangan sesuai dengan  Pasal 23 KUHP dan  juga atas permohonan terdakwa.

"Alasan penetapan menjadi tahanan kota  salah satunya adanya  jaminan dan terdakwa kooperatif", kata Rahadian.

Tahanan kota itu, hak terdakwa.  Dan pertimbangannya apa,  itu rahasia majelis hakim, jadi saat terdakwa  mengajukan berdasarkan rapat majelis hakim akhirnya dikabulkan.

Saat ditanyakan lebih lanjut  tentang pertimbangan status tahanan kota, Rahadian menjelaskan setiap kewenangan masing-masing ada di Majelis Hakim,  tidak bisa memberikan jawaban walaupun saya hakim nya sendiri karena itu rahasia kita.

Dikatakan, Terdakwa kooperative dan terdakwa waktu sidang kemarin juga datang meskipun sidang ditunda karena majelis hakim tidak lengkap.

Perlu diketahui, bisa saja status tahanan kota kita cabut atau pengadilan menarik lagi atas penetapan.

Sekali lagi ya, ini sudah ada pertimbangan majelis termasuk berbagai kemungkinan  dari menghilangkan barang bukti hingga kabur jadi putusan tahanan kota diputuskan tiga majelis.

Majelis hakim yakin, jika ada preseden buruk itu terlalu dini, nanti akan terbukti diputusan Majelis dihasil akhir. Silahkan putusan di cermati.

Kita yakin putusannya dapat dipertanggung jawabkan baik secara pribadi maupun kepada Allah, karena putusan yang seadil adilnya.

Ditambahkan Rahadian,  persidangan masih terus berlanjut, pekan depan sidang kembali akan digelar dengan agenda pembacaan pledoi ujarnya.

Kasus pemerkosaan ini disidangkan oleh Majelis hakim yang terdiri dari, Gandung sebagai Hakim Ketua, Rahadian Nur dan Eka Kurnia Nengsih keduanya sebagai hakim anggota.

Diketahui, kejadian berawal saat korban ditinggal pergi oleh ayahnya ke Kecamatan Muara Sabak Timur, saat itu korban tinggal bersama pelaku, sekitar jam 21.00 WIB, pelaku memaksa korban untuk melayani nafsu bejatnya.

Pagi harinya setelah kejadian, pelaku mendatangi korban di sekolahnya dan memberikan uang jajan sebesar 20 ribu rupiah. Agar korban tidak bercerita kepada orang lain, Namun korban akhirnya menceritakan kepada kekuarga dan kelurga korban tidak terima perbuatan pelaku, akhirnya  langsung melaporkan ke pihak kepolisian.