Pilkades Terancam Mundur, Sekda M Fadhil Arief: Kita Kebut Agar Perda Segera Disyahkan


sekda M Fadhil Arief. waktoe/ Ihsan Abdulah Nusantara

sekda M Fadhil Arief. waktoe/ Ihsan Abdulah Nusantara

JAMBI - Kabupaten Muaro Jambi provinsi Jambi akan melaksanakan Pemilihan kades secara serentak di Nopember 2019. Terdapat 63 desa yang masuk gelombang 3 dalam tahap pertama pemilihan kades secara serentak. Muaro Jambi, 25 Maret.

Belum direvisinya peraturan daerah tentang pencalonan, pemilihan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa  atas munculnya yudicial review atas persoalan tersebut mengancam mundurnya pelaksanaan pilkades serentak ditahun 2019 yang akan digelar di kabupaten Muaro Jambi.

Hal ini ditegaskan sekda M Fadhil Arief kepada kantor berita waktoe diruang kerjanya. Sekda mengatakan bisa saja jika aturan yang berupa perda tidak segera di revisi dan disyahkan akan berakibat pelaksanaan pilkades serentak terancam mundur. 

"Dikabupaten lain sudah dilakukan revisi tas perda tersebut, maka kita akan kebut agar perda revisi segera dapat disyahkan oleh DPRD dan kita bisa melaksanakan pilkades secara serentak nantinya", unbgkapnya.

Meski tergolong terlambat, tetapi kita masih punya waktu untuk menyelesaikannya, kita akan kebut revisi perda untuk bisa di selesaikan dan disyahkan, pungkasnya. 

Pilkades, di Muaro Jambi rencananya akan di lakukan dengan sistim e Voting, namun pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan DPRD.

Hal ini disampaikan R Najmi kepala dinas PMD kepada kantor berita Waktoe, "kita mau ketemu komisi A ada semacam inovasi pelaksanaan e voting 63 desa gel ketiga tahap pertama dalam pilkades serentak di November 2019.

Namun kita mulai kegiatan Kegiatan sudah dibulan Juni, diantaranya pembentukan Palona dan lainnya.

63 desa kita rencanakan uji coba e planning namun memang tidak ada landasan hukumnya. Permendagri no 112/2014 yang diperbaharui dengan Permendagri no 65/2017 yang mengatur soal pilkades, nah adanya perda yang masih belum direvisi saya kira tidak ada masalah karena beberapa pasal sudah dilakukan yudicial review Mahkamah Konstitusi.

Misal, soal pasal mengenai syarat kependudukan, yang awalnya lokal namun keputusan Nasional. Maka tinggal aja diturunkan peraturan bupati. Sedangkan untuk Aplikasi e voting sudah kita siapkan dan sudah ada BPPT, jelas R Najmi.

Saat disinggung resiko e voting, Najmi menjelaskan hal tersebut tergantung operator, jika operator tidak independent sangat riskan terhadap hasil.

E voting inipun juga terbatas alat maka, tidak bisa serentak dalam pelaksanaan.

Pilkades di kabupaten Muaro Jambi, tahap 1 gelombang 3, ada 63 desa yang tersebar di 11 kecamatan.

Ditambahkan R Najmi, e voting sendiri tidak akan dipaksakan jika memang diperkirakan  masih banyak kendala.

Jika dihitung setiap desa terdapat 9 TPS maka dibutuhkan 9 komputer dan komputer induk jenis komputernya pun berbeda bukan komputer biasa.

Anggaran untuk e voting dalam pemilihan kepala desa, pelaksanaan ditanggung APBD.

Soal e voting belum diputuskan, namun saran kementrian dalam negeri jangan dilaksanakan dulu, Kalau dilaksanakan dengan ujicoba satu desa saja.

Begitupun dengan Pengadaan komputer sendiri pun tergolong mahal dengan standar BPPT, tambah Najmi

Kata Najmi, Kelebihan e voting sudah tahu pemenangnya saat pemilihan  ditutup namun sangat beresiko terhadap pemilih yang tua dan gagap teknologi (gaptek) sangat berpengaruh, karena bisa saja operator bermain mempengaruhi pemilih.

Saat disinggung payung hukum terkait tentang pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa yang terjadi perubahan perubahan, Najmi menjelaskan, akan melaksanakan revisi dan pasal domisili berdasarkan yudisial review MK dengan mengusulkan peraturan bupati.

Sementara itu kabag Hukum Sekretariat Daerah Muaro Jambi, A Ridwan menjelaskan, Perda soal itu sudah masuk di prolegda, jadi revisi perda sudah diajukan, yang usul adalah opd terkait dan penjelasannya layak atau tidak, ya, OPD terkait yang menyusun.

Perda perlu proses panjang dan  sampai saat ini usulan belum masuk kajian kami (bagian hukum, red).

Karena ini hanya  perubahan tentunya sudah ada penjelasan. Dan,  tugas bagian hukum hanya harmonisasi.