Proyek 4,9 M Rehab Kantor Bupati Muaro Jambi, Jadi Sorotan


Proyek rehab kantor bupati Muaro Jambi, waktoe/istimewa

Proyek rehab kantor bupati Muaro Jambi, waktoe/istimewa

JAMBI - Proyek pembangunan kantor bupati Muaro Jambi - provinsi Jambi senilai 4,9 Milyard rupiah, menuai kritikan dari berbagai kalangan, meskipun mereka tak berani terang-terangan menyuarakan. Muaro Jambi, 23 Juli.

Pihak rekanan dinilai tidak siap dalam mengerjakan proyek tersebut, hal itu terlihat dari tidak adanya papan merk proyek dan para pekerja tidak dilengkapi dengan peralatan safety/ keamanan seperti Helmet, Sarung Tangan dan lainnya.

Terlihat juga didalam pengerjaan tidak diberikan pembatas pagar pelindung, agar debu dan puing puing tidak berterbangan dan membahayakan orang lain, berikut penyertaan peringatan papan pengumuman ada proyek agar orang lain waspada jika melintas dilokasi karena pekerjaan berada dikomplek perkantoran dan dalam suasana para pegawai pemerintah bekerja.

Disampaikan oleh Fixser yang berada dilokasi proyek, Selasa (23/7). Proyek rehab kantor Bupati Muaro Jambi yang dikerjakan oleh CV. Citra Dwi Pratama dengan anggaran Rp. 4,9 milyar.

Kata Fixser, Hampir semua pekerja tidak memakai perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Seperti, sarung tangan, masker, sepatu pengaman dan helmet, dan tidak ada pagar batas pekerjaan.

Yultasmi Kepala dinas Pengerjaan Umum (PU) mengatakan kepada awak media,  ia selaku pengguna anggaran sudah mengumpulkan para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) internalnya, untuk mewajibkan pemasangan papan plang merek pengerjaan dan Sistem Menejemen Kesehatan dan Kesalamatan Kerja (SMK3) tersebut dimasukan dalam kausul kontrak.

"Sebagai kewajiban penyedia untuk memberikan informasi kepada masyarkat serta perlindungan K3 terhadap para pekerja", ujarnya.

Terkait hal ini maka Kadis PU Muaro jambi ini akan menegur dan  PPK internal agar memberikan teguran terhadap pihak rekanan.

Lanjut Yultasmi, memang dalam pengawasannya tidak ada menjadi luar tanggung jawab ia selaku PA. Tetapi dalam kewenangan ada, kewenangan yang bisa ia delegasikan.

"Seperti penandatangan kontrak pengawasan dan pelaksanaan pengawasan yang telah saya delegasikan kepada PPK," ungkapnya

Dari berbagai sumber, diketahui banyak pekerjaan proyek pemerintah tidak memasang plan nama pekerjaan. Hal ini diduga ada unsur kesengajaan untuk menghindari fungsi pengawasan masyarakat.