Raker Dprd Muaro Jambi, Tanggapi LKPJ Apbd 2018


Rapat kerja dprd Muaro jambi. Waktoe/ihsan

Rapat kerja dprd Muaro jambi. Waktoe/ihsan

JAMBI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi gelar rapat kerja dewan dengan agenda persetujuan terhadap rencana peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2018.
APBD 2018 sendiri telah dilaporkan  kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan dalam beberapa bulan kedepan diperkirakan sudah keluar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)  BPK RI. 
Dalam kesempatan rapat kerja seluruh fraksi menyampaikan pemandangan umum fraksi.  Ada 8 fraksi di DPRD Muaro Jambi terdiri dari Fraksi Demokrat,  PAN,  PDIP,  Golkar, Gerindra,  PPPHanura,  PKB,  NasDem. 
Hampir seluruh Fraksi menyoroti persoalan pengadaan  finger print dan seberapa peningkatan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN),  karena selama ini belum pernah disampaikan kepada dewan. 
Fraksi Gerindra menanyakan keberadaan program bupati  Gerakan Sapu Lubang yang sering digembar-gemborkan,  namun jalan  di bahar utara sangat buruk.  Karena program tersebut belum pernah masuk. 
Lain halnya yang disampaikan fraksi PAN,  dimana kondisi 
Ada fraksi yang mengingatkan bupati dalam hal ini  kepala pelayanan  ULP agar mengikuti saran kepala dinas PUPR demi kelancaran dan kecepatan proses pelaksanaan project pembangunan. 
Fraksi-fraksi yang lain kecenderungan hampir memiliki suara yang sama terkait sisa lebih (silpa) APBD 2018, yang sangat besar.  Juru bicara fraksi menanyakan apakah ini disebabkan oleh kesalahan perencanaan atau ada persoalan  lainnya,  maka seluruh fraksi berharap mendapatkan penjelasan dari bupati Masnah Busyro yang langsung  menghadiri rapat kerja dewan kali ini. 

 

​​