Rakor Kades, Hasby Ansori DPR RI Gunakan Untuk Reses


Rakor kades semester 2 tahun 2019 kab Muaro Jambi. Waktoe/ihsan

Rakor kades semester 2 tahun 2019 kab Muaro Jambi. Waktoe/ihsan

JAMBI - Momentum rakor kades semester II tahun 2019, dipakai Hasbi Anshory anggota DPR RI komisi XI  yang membidangi keuangan dan perbankan untuk reses. Di Rumah dinas Bupati banyak permasalahan yang disampaikan para kades kepada politikus Nasdem ini. Muaro Jambi, 23 Desember.

Dalam kesempatan tersebut, bupati Masnah Busyro dalam sambutannya  menyampaikan berbagai potensi yang ada di kabupaten Muaro Jambi mulai dari pertanian, perkebunan, kawasan perikanan, industri hingga pariwisata.

Bupati berharap adanya sinergitas dari pemerintahan, DPRD, dan DPR RI dan berharap berbagai solusi untuk menyelesaikan berbagai masalah.

Kata Masnah, lapangan usaha dibidang pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai 44,22 persen, diikuti lapangan usaha dibidang industri pengolahan 16, 15 persen. Maka laju pertumbuhan ekonomi tahun 2018 mencapai 5,27 persen.

Acara rakor pun mencuat berbagai persoalan yang disampaikan para kades, seperti yang disampaikan  kades perwakilan kec Sungai Gelam yang mengeluh masih banyaknya Jalan antar desa  yang rusak seperti jalan Parit - Sungai Gelam. Berikut juga disampaikan Tirtonadi kades Bahar Selatan, yang mengeluhkan  jl Poros rusak. 

Keluhan yang lain mengenai Replanting sawit, saatnya dilakukan dan butuh dana bantuan. Namun hal itu dibantah kadis Perkebunan dan peternakan yang mengatakan dana replanting sekitar 25 juta per hektar gratis tidak terserap dengan baik.

Reses DPR RI komisi XI, Hasbi Ansory pun juga muncul permasalahan yang disampaikan Arasyid ketua perkumpulan kades se kecamatan Jaluko, persoalan jalan dan berharap ada realisasi jalan Aurduri 3.

"Jaluko banyak perumahan yang tidak mengindahkan drainase, DAS dan tataniaga sungai", ujarnya.

Arasyid juga menyampaikan di Pematang Jering merupakan penghasil ikan 12 ton permalam, namun persoalan pakan ikan menjadi masalah.

"Pakan ikan perminggu 2 Milyard rupiah perputaran uangnya, maka  berharap ada  pinjamanan atau investasi di BUMDes bersama", pungkasnya.

Keimas Ismail Azim camat Sekernan, menegaskan agar Hasbi Anshory mampu mencarikan solusi agar menunjang desa dengan adanya permodalan Bumdes.

Ditambahkan Kadis perkebunan, & peternakan Zulkarnaini,  bahwa masalah revitalisasi karet dari hutang 50 jt sekarang menjadi 70 jt, pihak BRI tetap bersikukuh agar hutang dapat dilunasi. " Mohon pak Hasby bisa mencarikan solusi", pintanya.

Kata Zulkarnaini, Dana replanting masih 3 trilyun, dan selalu sisa. Petani banyak yang masih enggan, seperti kemari sebesar 50 Milyar digunakan di  Bahar dan Sue Gelam.

Program tahun  ini bantuan menteri pertanian, besarannya  trilyulnan dan  bersifat KUR (kredit usaha rakyat, red).

Dengan persoalan pokok di Muaro Jambi berupa infrastruktur jalan, Pakan Ikan dan Replanting, Hasbi  Ansory dari Nasdem  mengingatkan persoalan dana replanting 25 jt per hektar. Banyak yang belum terserap karena berbagai persoalan.

PSBI (program sosial bank Indonesia) dari Bank Indonesia  dapat diambil namun melalui kelompok, kita butuh data agar bisa kita sampaikan.

Terkait hutang di BRI, yaitu hutang replanting karet, kita akan koordinasikan dengan direktur BRI targetnya adalah agar bisa bayar pokoknya saja, itu sudah lumayan membantu bila terealisasi.

Rapat koordinasi kades kab Muaro Jambi smst II th 2019. Dipakai reses DPR RI, dan juga diisi materi dari Polres Muaro Jambi dan Kejaksaan Negeri Muaro Jambi.

Dari Kasat Binmas menyampaikan memiliki kepanjangan tangan di desa dengan personil Babin kantibmas.

Dengan dana DD kita harus tertib dan adanya pemahaman terkait dengan hukum untuk meminimalisasi pelanggaran.

Pengaruh keinginan dan kebutuhan yang mempengaruhi, gejala korupsi.
Sebanyak 150 desa dan kemarin 62 kades baru mohon hati hati.

"Sinergitas kita penting dan Babinkantibmas sudah dibekali tentang aturan dana desa", ujarnya.

Sementara itu Raden Najmi kadis PMD Muaro Jambi pun mengatakan bahwa rakor dipakai untuk evaluasi atas kinerja kades, berbagai evaluasi yang kita lakukan termasuk dalam proses pencairan dana desa.

" Evaluasi yang menonjol adalah agar saat ambil dana melalui rekening bank atas nama pemdes tersebut jangan dibawa kades", ujarnya.

Begitu juga, agar tidak diambil gelondongan seperti kades Ladang Panjang yang akhirnya kena rampok.

Meski demikian Kades dan Bendahara desa wajib mengganti dana tersebut. Kemudian jangan sampai seperti kades  Opak Alai kecamatan kumpeh yang terjerat hukum.

Saat ditanyakan rumor adanya fee yang masuk ke Kadis, Raden Najmi membantah rumor tersebut. "Tidak ada kami meminta, karena uang langsung ditransfer ke rekening Pemdes", pungkasnya.

Hasbi Mengusulkan agar Dana Desa Besarannya Berbeda.

Hasbi Ansory anggota DPR RI dari komisi XI dihadapan media setelah acara reses  menjelaskan,  bahwa reses ini reses perdana sejak dia jadi anggota DPR RI, jadi memperkenalkan didaerah pemilihannya kepada stakeholder dan pemerintah.

Salah satu fokusnya adalah mengusulkan kepada menteri keuangan agar besaran dana desa dibedakan antara di Jawa dan luar Jawa.

Saat disinggung infrastruktur jalan yang rusak, politikus Nasdem ini, memilahkan antara kewenangan jalan, jika kewenangan kabupaten atau provinsi maka berdasar regulaai akan mensupport, jika kewenangan nasional kita akan sampaikan berdasarkan data kepada menteri keuangan terkait dengan alokasi anggaran.

" Kita akan support terkait insfrastruktur dengan program DAK atau tanggap darurat, jika nasional kita akan sampaikan data infrastruktur yang rusak dan menanyakan anggaran ke menteri keuangan", jelasnya.

Saya di komisi XI yang membidangi keuangan maka, berbagai upaya dari sisi tersebut akan kita upayakan.

Turut hadir dalam acara ini wabup BBS (Bambang Bayu Suseno) kepala dinas terkait. Forkompinda dan seluruh kades dikab. Muaro Jambi.