RDKK Pupuk Dipertanyakan, Ini Faktanya


Ilustrasi persawahan/waktoe

Ilustrasi persawahan/waktoe

JAMBI - Penyerapan pupuk organik di Unjung provinsi Jambi mengalami banyak kendala. Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini hanya mampu meyerap 25 persen dari ploting RDKK (Rencana Dasar Kebutuhan Kelompok) yang telah ditetapkan. Tanjab Timur, Senin, 12 Agustus.

Sementara penyusunan RDKK berdasarkan atas asumsi kebutuhan pupuk yang disampaikan oleh kelompok tani atas hasil rapat kelompok tani. Benarkan RDKK disusun oleh kelompok tani sendiri atas kebutuhan, namun di saat di turunkan berdasar alokasi tetapi serapannya rendah.

Belum lagi, bidang Hortikultura tidak ada alokasi pupuk organik karena memang masih bersifat individu dan belum tersusun menjadi kelompok-kelompok. Penyerapan pupuk organik kebanyakan hanya oleh perkebunan rakyat.

Siswanto kasi Pupuk, Pestisida dan Alsintan dinas Pertanian dan Hortikultura, kabupaten Tanjung Jabung Timur mengatakan kepada kantor berita waktoe (12/8), penyerapan pupuk organik sangat rendah sekali jauh dari RDKK. Ploting perhektar berdasarkan kebutuhan petani perhektar 3-5 ton.

"Tahun 2018 penyerapan pupuk organik hanya 25 persen", jelasnya.

Penyaluran pupuk organik dari Petroganik ini di distribusikan oleh PPI (Perusahaan  Perdagangan Indonesia) yang berkantor di Jambi.

Perusahaan ini memang belum memiliki kantor perwakilan di Tanjab Timur. Distribusi dari PPI disalurkan ke pengecer disetiap kecamatan.

Kata Siswanto,  ada 16 pengecer diseluruh kabupaten Sepucuk Nipah Serumpun Nibung ini.

"Harga pupuk organik bersubsidi hanya Rp. 500,- per kilogram, jadi harga per sak (50Kg) harga tebusan petani 25.000,-", ujarnya.

Dari besaran alokasi pupuk organik tahun 2019 sebanyak 255,7 ton hingga akhir Juni yang terserap hanya 39 ton atau 15,25 persen. Jika di lihat perbidang,bidang perkebunan 191,70 ton terserap 36 ton (18,78%), bidang tanaman pangan 64 ton realisasi 3 ton (4,69%), bidang Hortikultura tidak ada alokasi pupuk organik.

Ditambahkan, serapan pupuk organik yang rendah ini disebabkan oleh pemahaman petani yang masih rendah. Mereka (petani, red) sering kali mengatakan, pemakaian pupuk organik lambat terhadap pertumbuhan tanaman, dampaknya segera tidak kelihatan.

"Kami tidak tahu kenapa serapan rendah, jauh dari Kouta RDKK, yang disusun oleh kelompok tani itu sendiri", tambahnya pungkasnya.

Saat disinggung dikemanakan pupuk organik yang 75 persen, Siswanto menjelaskan, pupuk yang tidak terserap maka akan di realokasikan ke tempat lain. Realokasi didasarkan atas surat keputusan, biasanya di bulan september sudah ada keputusan tersebut.

Realokasi dilakukan berdasarkan kebutuhan antar kecamatan di dalam satu kabupaten, atau antar kabupaten dalam satu provinsi atau antar provinsi yang ditangani oleh pusat.

Serapan Pupuk Kimia Masih Kecil

Tidak hanya serapan pupuk organik tetapi pupuk an organik juga bisa dikatakan bermasalah. Hal ini disebabkan serapan tidak sesuai dengan RDKK.

Disampaikan Siswanto kasi Pupuk, Pestisida dan Alsintan dinas Pertanian dan Hortikultura kepada kantor berita waktoe (12/8), ada 3 perusahaan distributor dari Jambi diantaranya Gema Nusantara  yang khusus mendistribusikan jenis Urea dari pupuk Iskandar Muda, Loko Jaya Mandiri menyalurkan jenis NPK dari Pusri dan Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) menyalurkan jenis NPK, Kcl dan Za serta pupuk organik (petroganik) dari Petrokimia.

Dari distributor kemudian di salurkan ke 16 pengecer, yang berada di kecamatan - kecamatan yang berhubungan dengan kelompok tani.

Kata Siswanto, luas hamparan yang di back up masing masing pengecer ditentukan oleh distributor.

Pengawasan ditingkat kecamatan, terdapat tim verifikasi yang bertugas melaporkan dan mengawasi penyaluran pupuk kepada petani atau  ke kelompok tani. Jadi dijamin tidak akan ada penyelewengan pupuk bersubsidi.

Hingga Sampai akhir Juni 2019 penyerapan pupuk kimia baru sekitar  31 Persen. Diperkirakan di Agustus dan September yang diperkirakan akan ada  percepatan tanam maka akan dibutuhkan pupuk maka harapanya bisa terserap.

Realokasi muncul dibulan Oktober, karena akan terlihat hamparan yang terjadi pasang surut. Dan sudah bisa dipastikan serapan pupuk oleh petani.

Seperti yang terjadi ditahun 2018 terjadi Re alokasi pupuk yang di salurkan di kecamatan Geragai, Nipah Panjang dan Rantau Rasau.

Kata Siswanto, Tiap tahun ada penambahan kouta pupuk dari sebelumnya,  dari target yang telah diserap.

Untuk tahun 2019, yang nantinya akan digunakan ditahun 2020 sudah menerapkan e -RKDD namun bersifat tertutup bagi publik.

Dari jenis, pupuk hanya jenis NPK yang seratus persen terserap. Untuk jenis yang lain seperti KCl, Za, Urea belum pernah terserap seratus persen.

Lanjut Siswanto, harga tebus pupuk bersubsidi Urea 1800 perkg dengan volume 50 kg, Npk 2300 perkg dengan volume 50 kg, Kcl 1400 per kg dengan volume 50 kg.

Sesuai RDKK total pupuk subsidi dan realisasi  serapan  hingga akhir Juni diantaranya, Urea 1431,10 ton terserap 357 ton atau 24,95 persen, berturut turut SP36 1064 ton terserap 255 ton (23, 97%), ZA 468 ton terserap 130 ton (27,78%), NPK 5933 ton terserap 2607 ton (43,94%).

Berikut alokasi per masing masing bidang. Bidang perkebunan Urea 967,85 ton terserap 228,5 ton (23,61%), SP36 811 ton terserap 179 ton (22,07%), ZA 306 ton terserap 108 ton (35,29%), NPK 3744 ton terserap 1922 ton (51,34%).

Bidang tanaman pangan, Urea 463,25 ton terserap 128,5 ton (27,78%), Sp36 200 ton terserap 76 ton (38%), ZA 162 ton terserap 22 ton (13,58%), NPK  2189 ton terserap 685 ton (31,29%).

Bidang Hortikultura hanya dialokasikan jenis pupuk Sp36 sejumlah 53 ton namun terserap nol persen.