Satpol PP Gelar Konsinyering Penegakan Perda Kota Yogyakarta Tahun 2018


Acara Konsinyering Penegakan Perda Kota Yogyakarta Tahun 2018, di Hotel Cavinton, Selasa (27/11). Foto : Diskominfosan Kota Yogyakarta

Acara Konsinyering Penegakan Perda Kota Yogyakarta Tahun 2018, di Hotel Cavinton, Selasa (27/11). Foto : Diskominfosan Kota Yogyakarta

Waktoe.com - Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta menggelar Konsinyering dengan Tema “Implementasi Pengenalan Sanksi Pidana terhadap Penegakan Perda Kota Yogyakarta”, di Hotel Cavinton Jalan Letjend Suprapto, Kota Yogyakarta, pada Selasa (27/11/2018).

Baru-baru ini berdasarkan data dari Satpol PP Kota Yogyakarta, sudah terdapat 468 kasus penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan hingga bulan Oktober ini dan sebanyak 248 kasus yang diantaranya kasus penegakan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002.

Sekretaris Satpol PP Kota Yogyakarta, Siti Khotijah mengatakan, kegiatan ini ditujukan untuk ajang silaturahim antara Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Satpol PP Kota Yogyakarta.

“Melalui kegiatan ini diharapkan mampu menjadi ajang silaturahim dan menyatukan pikiran antara pihak Pengadilan Negeri dengan Satpol PP Kota Yogyakarta," katanya.

Kepala Seksi Penyidikan Satpol PP Kota Yogyakarta Widada mengatakan, ada sekitar 160 kasus pelanggaran Perda PKL. “Dari pelanggaran Perda PKL tersebut, sebanyak 160 kasus diputuskan melalui sidang tindak pidana ringan di Pengadilan Negri Yogyakarta," jelasnya.

Pelanggaran Perda Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pedagang Kaki Lima didominasi penegakan peraturan daerah yang dilakukan Satpol PP Kota Yogyakarta sepanjang tahun.

Widada mengatakan 50 persen dari total penegakan peraturan daerah yang sudah dilakukan. "Sekitar 50 persen dari total penegakan peraturan daerah yang sudah kami lakukan tahun ini berasal dari pelanggaran Perda Pedagang Kaki Lima (PKL)," terangnya.

Kasus yang sedang marak juga terjadi di Kota Yogyakarta dengan pelanggaran Perda Penyelenggaraan Reklame dan pelanggaran Perda Nomor 18 Tahun 2009 tentang Parkir sebanyak 50 kasus yang ditangani.

Diharapkan dengan setelah putusan hakim kepada sanksi mampu memberikan efek jera bagi pelaku.

Pihaknya mengusulkan saat memberikan putusan suatu kasus pelanggaran, pihak Pengadilan Negeri Yogyakarta selalu mempertimbangkan berdasarkan beberapa faktor, diantaranya pada kasus pelaku hingga lokasi pelanggaran yang diberikan.

"Jika yang melanggar adalah Pedagang Kaki Lima di Malioboro dan hanya diberikan sanksi membayar denda sebesar Rp. 100.000, maka dapat dipastikan sanksi itu tidak memberikan efek jera," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Sujanarko mengatakan, diharapkan setelah kegiatan ini tidak ada kasus pelanggaran Perda PKL yang dilakukan secara berulang. "Jika pelanggaran kecil dibiarkan, maka bisa berkembang menjadi pelanggaran yang lebih besar dan jutru akan semakin sulit ditertibkan. Akan lebih baik, jika masih sedikit langsung ditertibkan," katanya.