Sekda M Fadhil Arief Janjikan, Awal Mei Ada Titik Akhir Konflik Lahan BBS Vs Tiga Desa


Bentangan poster  dan spanduk dalam aksi unjuk rasa warga  yang menuntut bupati segera selesaikan konflik lahan dengan pt BBS. waktoe/ Ihsan Abdulah Nusantara

Bentangan poster dan spanduk dalam aksi unjuk rasa warga yang menuntut bupati segera selesaikan konflik lahan dengan pt BBS. waktoe/ Ihsan Abdulah Nusantara

JAMBI - Konflik agraria yang berkepanjangan  antara PT Bukit Bintang Sawit (BBS) dan warga  3 desa  meliputi desa Sogo, Seponjen dan Pulau Tigo kecamatan Kumpeh kabupaten Muaro Jambi  belum menemui titik terang. Konflik lahan ini tergolong cukup lama, pihak pemerintah daerah melalui Tim Terpadu pun berulang kali melakukan koordinasi dalam rangka penyelesaian masih belum menunjukan titik terang. Muaro Jambi, 25 Februari.

Sekda M Fadhil Arief kepada kantor berita waktoe mengatakan  dalam penyelesaian konflik agraria ini kita tetap menggunakan instrumen dengan Tim Terpadu sebagai upaya restorasi Justice dan mediasi konflik.

Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah, melalui tim terpadu  dengan memberikan masukan kepada ketua Tim terpadu ( Bupati, red) dengan tidak melengserkan aturan. Tim terpadu saat ini sedang melakukan validasi data  yang diperlukan  untuk disandingkan dengan  data yang dimiliki perusahan dalam hal ini BBS.
"Memang data yang dimiliki perusahaan lebih rapi karena mereka memiliki administrasi yang baik, namun kita  juga kumpulkan data dari masyarakat dan fakta dilapangan", ujar Sekda.

Fakta-fakat nantinya kita presentasikan  lebih lanjut dan berharap hasilnya baik, ada win-win solution antara investor dan warga masyarakat. Itu opsi yang pertama,  namun jika tidak sepakat kami persilahkan masing masing menempuh jalur hukum karena ini urusan perdata.

Saat disinggung soal dokumen yang dikumpulkan tim terpadu sebelumnya, M Fadhil Arief pun menyampaikan tetap akan memakai mulai dari data data dilapangan hingga titik kordinat yang telah dipetakan sebelumnya.

"Perlu kami ingatkan bahwa terkait tapal batas desa tidak mempengaruhi atau menghilangkan hak  atas ijin penguasaan lahan, jadi hak keperdataan tidak berubah hanya soal administrasi saja".

Kemudian, Hak Guna Usaha  yang habis kita tidak akan perpanjang  berdasarkan moratorium Badan Restorasi Gambut,  tetapi ijin lokasi masih tetap berjalan. Tim terpadu dalam melakukan mediasi berdiri ditengah mengutamakan kesejahteraan masyarakat tetapi juga harus melindungi investor yang memiliki legalitas.
"Kita targetkan masalah konflik lahan ini akan selesai diawal Mei 2019", ungkapnya.

Sementara saat ditanyakan pesan bupati Masnah Busyro terkait aksi unjuk rasa, Sekda  menyampaikan bupati berharap konflik bisa diselesaikan dengan baik, dan perusahaan tidak merasa di Intimidasi, pungkasnya.   
Kejengahan warga di Tiga Desa tersebut memuncak hingga Senin, 25 Maret, puluhan warga mendatangi kantor bupati menuntut agar permasalahan yang dihadapi tiga desa tersebut segera diselesaikan sesuai janji bupati pada saat pulang dari umroh beberapa bulan yang lalu.

Warga melakukan aksi unjuk rasa  di depan kantor dinas bupati, meminta bupati turun  dan memberikan penjelahan kepada para pendemo.  Warga merasa  bupati yang menerima mandat dari rakyat  untuk segera menyelesaikan. "Kami sudah capek menunggu janji janji bupati, kami sudah habis biaya banyak, kami tetap akan menduduki kantor jika tidak ada kejelasan", ungkap salah satu orataor dari desa Sogo yang disambut teriakan para peserta unjuk rasa.

salah satu orator juga menyampaikan, tim terpadu dan tim verifikasi terakhir (22/2) yang dipimpin Asisten 1 Najamudin  dan jajarannya telah meminta KTP dan KK untuk menentukan domisili warga. Namun hingga kini tidak ada kejelasan, ungkapnya.

Jalannya unjuk rasa dijaga ketat oleh pihak kepolisian dan Sat Pol PP meski dalam koridor yang masih normal, bahkan disaat warga merangsek  ingin masuk kantor masih dapat dihalangi dan akhirnya warga memilih untuk menunggu dan tiduran di halaman kantor bupati. Hampir seluruh warga pun berbaring di pelataran kantor bupati menunggu kepastian.  

Diketahui sebelumnya, proses mediasi konflik lahan ini telah dilakukan beberapa kali dengan dipimpin Asisten II David Rozano,  hingga sudah pada pengumpulan data dilapangan dan penentuan titik koordinat lokasi  penguasaan lahan PT BBS oleh pihak Kantor Pertanahan kabupaten Muaro Jambi, namun ditengah jalan dihentikan   oleh ketua tim terpadu ( Bupati Masnah Busyro) dan diambil alih akan diselesaikan sepulang dari Umroh.

Tim Mediasi akhirnya berubah dibawah kendali Asisten 1 Najamudin dan  belum menunjukan hasil yang signifikan hingga dianggap berlarut larut. Inilah  yang menjadi bahan pertanyakan masyarakat umum, ada kepentingan apa bupati Masnah Busyro didalam konflik lahan antara PT Bukit Bintang Sawit dengan warga desa Sogo, Seponjeng dan Pulao Tigo. 

Hingga berita ini di unggah konsentrasi massa masih di lokasi pelataran bupati, mereka menggelar spanduk dan alas yang lain untuk tiduran di depan pintu masuk kantor bupati.