Sidang Paripurna, Fraksi Gerindra Kritik Kondisi Pendidikan


Carut marut kondisi pendidikan di kabupaten Klaten, disorot tajam Fraksi Gerindra saat  Pandangan umum fraksi disidang paripurna Dewan Perwakilan rakyat Daerah, dalam agenda penetapan lima (5) Raperda.

Dalam pandangannya Fraksi Gerindra  menyampaikan, #saveangkatan 17, menjadi viral yang luar biasa, lebih dari 5000  pelajar lulusan SMP di Jawa Tengah dalam sehari melakukan Cuitan di Tweet Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah.

Anak- anak berani melakukan protes akibat munculnya Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang memiliki point Tiga (3) dan mengalahkan  nilai yang bagus yang diraih berkat kesungguhan dalam belajar untuk masuk SMA.

Dunia Pendidikan, perlu mendapatkan perhatian serius, karena pendidikan yang rusak akan menciptakan generasi bebal dan korupsi akan terus merajalela.

Pendapat akhir dalam penetapan lima (5) Raperda  itu di bacakan Ari Kuswanto, lebih lanjut dalam pendapatnya, Fraksi Gerindra mengingatkan, mendorong  kembali Eksekutive dalam penataan dunia pendidikan di kabupaten Klaten.

Penerapan rayon dalam penerimaan siswa baru untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pun disuarakan sudah dalam dua (2) rapat, alasanya fraksi Gerindra,  hal ini bertujuan untuk pemerataan  (kouta) jumlah siswa ditingkat desa, kecamatan. Agar tidak menumpuk di satu sekolahan, kualitas sekolah menjadi sejajar.

Fraksi Gerindra mengharapkan, pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan harus bersinergi dengan sekolah swasta, dalam pengaturan kuota/ batas  penerimaan peserta didik di sekolah negeri,  agar sekolah –sekolah swasta juga memiliki siswa/ peserta didik dan tetap hidup untuk bersama memajukan pendidikan. Karena selama ini seolah negeri terus menambah rombongan belajar (rombel)

Pintu masuknya, berharap segera terbentuknya perda tentang pendidikan,  perlu segera dibuat untuk menjadi landasan/ pedoman dunia pendidikan di kabupaten Klaten, masalah masalah yang sering dikeluhkan masyarakat dapat segera diatasi.

Dicontohkan, permasalahan pungutan-pungutan liar, tingkat kemahalan pembelian seragam, ditahun ajaran baru, mulai muncul dugaan pungutan berdalih untuk pembangunan, dan hal ini tidak ada landasan hukum.

Tidak hanya itu, Ari Kuswanto juga menyinggung keberadaan Komite Sekolah yang ada harus di rombak disesuaikan dengan peraturan menteri Pendidikan, jangan menjadikan komite sebagai konspirasi dalam melanggengkan pungutan.

Ari juga menekankan,  keberadaan tenaga honorer K2 ( Kategori dua) bidang pendidikan, masih terus menjadi persoalan di kabupaten Klaten. K2 yang terdata di data base, dan terus melakukan perjuangan wiyata bakti, Sejumlah 1.406 (seribu empat ratus enam) orang, terdiri dari Guru dan tenaga administrasi (PTT), yang tersebar di SD (sekolah dasar), SMP (sekolah menengah pertama) diseluruh kabupaten Klaten.

Mereka belum mendapatkan perhatian, mereka minimal Wiyata bakti sudah 10  hingga 25 tahun, mereka mengerjakan tugas-tugas Guru PNS, mereka dibebani banyak sekali pekerjaan sekolah, karena Guru Tetap/ PNS ditingkat SD dan SMP  kurang.

Landasan Undang –Undang dan Peraturan- peraturan  di bidang Pendidikan cukup jelas, seperti PP 48/2008 tentang Pendanaan  Pendidikan, PP 17/2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, serta Permendiknas 80/2015 tentang Juknis  penggunaan dan pertanggungjawaban Dana BOS dan lain sebagainya.

Klaten sama sekali belum memperhatikan kesejahteraan terhadap para pengajar, para pendidik yang dipundak merekalah anak-anak, kita serahkan agar menjadi anak yang berguna.

Di kabupaten/ kota di sekitar kabupaten Klaten, telah melakukan upaya untuk melindungi dan memberikan hak-hak para guru Wiyata Bakti di sekolah-sekolah negeri. Di Sukoharjo, Para guru WB (K2) yang tidak lolos diberikan SK Bupati dan mendapat honor  sesuai UMK, di Boyolali, mereka juga mendapatkan SK Bupati dan mendapatkan honor sekitar satu jutaan lebih, Di kota Surakarta tahun ini sudah diproses SK Walikota.

Terkait permasalahan itu, fraksi Gerindra menekankan Dinas Pendidikan, Plt Bupati untuk segera melakukan langkah-langkah strategis guna membahas dan menjadikan skala prioritas. SK Bupati  dan Surat pertanggungjawaban mutlak (SPJM) sebagai payung, perlindungan terhadap guru Wiyata Bhakti, uang sabun layak untuk mereka terima.

Disisi lain K2 yang lolos seleksi namun tidak bisa diangkat PNS, masih terus berjuang terhadap nasibnya, tidak ada yang membantu,  meskipun memenangkan PTUN  di Yogyakarta dan memenangkan banding di Surabaya, serta ditolaknya upaya di Kasasi Mahkamah Agung yang dilakukan pihak BKN (Badan Kepegawaian Nasional). Kemenangan K2 ini pun tidak ada respon dari pihak pemkab Klaten.

Penetapan lima (5) Raperda dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Klaten yang digelar malam hari (22/6), meliputi (1), Raperda tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa (2), Raperda tentang sotk pemerintahan desa, (3), Raperda tentang penyelenggaraan pariwisata, (4), Raperda tentang pembentukan produk hukum daerah dan (5), Raperda tentang perubahan pembentukan badan hukum perusahaan daerah bank perkreditan rakyat bank klaten kabupaten klaten menjadi perseroan terbatas bank perkreditan rakyat bank klaten kabupaten klaten menjadi perda.

Tags