SPI Tuntut Pemda Tanjab Timur Usir PT. Kaswari Unggul


Aksi demo yang dilakukan serikat petani indonesia menuntut pt kaswari unggul untuk diusir dari Tanjung jabung timur. Waktoe | ihsan

Aksi demo yang dilakukan serikat petani indonesia menuntut pt kaswari unggul untuk diusir dari Tanjung jabung timur. Waktoe | ihsan

JAMBI - Serikat Petani Indonesia - Jambi mendorong bupati Tanjung Jabung Timur  agar mencabut  ijin PT Kaswari Unggul (perusahaan perkebunan) dan menjadikan lahan Kaswari menjadi obyek reforma agraria. Tanjab Timur 26 Agustus.

Tuntutan ini disampaikan dalam aksi unjuk rasa SPI di halaman kantor dinas bupati Tanjung Jabung Timur. Beberapa pendemo menyampaikan, Tanah menjadi hak rakyat bukan korporasi. Sesuai  Perpres 86/2018, meminta bupati untuk merekomendasikan ATR BPN  untuk mencabut ijin yang melekat di Kaswari dan menjadikan sebagai obyek reforma agraria (Tora).

Bupati sejak 2018 yang telah mensosialisasikan program tora, tetapi kami belum pernah merasakannya.

"Belum merasakan perubahan apapun atas kepemimpinan Romi,  bahkan banyak pelanggaran,   program Tora yang dijanjikan belum  merasakan dan pelaksanaanya belum ada," Tuntut Pendemo

Di unjuk rasa tersebut juga di sampaikan, Kaswari Unggul sejak berdiri di Tanjab Timur melakukan pelanggaran dengan  menggusur lahan pangan masyarakat. Kami mengikuti anjuran pemerintah. Dan rakyat jadi korban.

Lahan 148 Ha milik PT Kaswari Unggul sendiri telah mendapatkan sanksi administrasi paksaan oleh pemda Tanjab Timur.  Dan sudah waktunya tanah tanah tersebut dikembalikan ke rakyat.

Kaswari memiliki tunggakan pajak, HGU mati, penyebab Karhutla dan lainnya, kalau pemerintah hanya begini saja tidak akan ada perubahan.

"SPI bertujuan membantu pemerintah yang tidak kuat untuk melawan Kaswari," Cetus pendemo.

Agung ketua Koperasi Tani Tanjung Jabung Timur, menyampaikan menuntut bupati yang memiliki jargon merakyat. Tanah kami dirampok oleh korporasi. "Berikan kepada kami, agar kami bisa sejahtera, buktikan merakyatmu bupati," Ujarnya

Perdebatan Sapril dan SPI

Ditengah unjuk rasa, Sapril sekda Tanjab Timur berbicara dihadapan pendemo, alih alih menyejukan namun malah mengajak berdebat tentang keberadaan PT Kaswari.

Sapril Sekda Tanjab Timur menyampaikan "Kita sepakat tidak bahwa NKRI negara hukum," pinta Sapril ke Audien.

Kita sudah melakukan upaya hukum dan Dia (Kaswari Unggul, red) masih memiliki hak perdata, dan pemerintah sudah melakukan sanksi paksaan seluas 148 Ha. Ada tahapan dan aturan terkait dengan PT Kaswari Unggul.

Terkait Tora, ada prosedurnya maka PT. Kaswari Unggul tidak mungkin serta merta jadi obyek reforma agraria.

Ditambahkan Sapril, dibawah kepemimpinan Romi Hariyanto  akan menindak tegas bagi pelanggar sesuai dengan aturan hukum.

Ditambahkan Sekda juga telah menyampaikan ke Korsupgah KPK segala persoalan hukum yang terjadi di Tanjung Jabung Timur.

Sapril dalam kesempatan tersebut cenderung melebar kemana-mana dan bahkan terjadi debat kusir dengan pengunjuk rasa.

Pihak pendemo mengecam dan menyentil, "bahwa persoalan Sosialisasi Perpres menjadi kewajiban bapak (Sapril mewakili pemerintah, red) dan tim gugus tugas Tora adalah bupati, jadi kami petani jangan diajak debat seperti ini," Ungkapnya.

Diakhir debat, Sapril menyebutkan Penilaian indikator perusahaan perkebunan jika tidak sesuai maka akan kita cabut.