Tak Harus Biosolar, Pemda Jambi Didorong Bangun Industri Lanjutan


Usman Ermulan

Usman Ermulan

Jambi - Dewan Penasehat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Jambi, Usman Ermulan mendorong pemerintah untuk membangun industri hilir.  Menurut Usman, pembangunan industri hilir sawit tak harus sampai pada pengembangan bahan bakar biodiesel akan tetapi berupa produk jadi seperti minyak goreng, sabun, produk kesehatan, kecantikan dan lainnya.

"Karena Jambi punya potensi sawit besar. Pemerintah sudah seharusnya mendorong perusahaan yang ada untuk berani membuka pabrik industri hilir sawit dengan memberikan jaminan kemudahan perizinan dan sebagainya," kata Usman, Selasa (29/10).

Usman bilang, persoalan selama ini perusahaan yang mengolah dan mengekspor minyak sawit di Dumai Provinsi Riau, yang dikirim melalui pelabuhan Talang Duku di Kabupaten Muaro Jambi. Staf khusus Menteri Negara/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI ini berpendapat, keuntungan dengan dibangunnya industri  tersebut dapat menampung banyak tenaga kerja lokal. Dengan begitu, ekonomi wilayah di sekitarnya juga akan terus tumbuh seiring dengan aktivitas yang meningkat. 

"Jika pengolahannya ada di Jambi keuntungan masyarakat pasti bisa meningkat. Sekaligus  mengurangi tingkat pengangguran lulusan universitas dan sekolah-sekolah lainnya," lanjut mantan Bupati Tanjung Jabung Barat ini.

Kini harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani berkisar Rp 1.365 per kg. Harga ini selisih Rp 300 dengan pabrik kelapa sawit (PKS) di tingkat petani. Rendah di petani, menurut Usman, karena rantai penjualan ke perusahaan panjang, hingga akhirnya baru ke perusahaan. Rendahnya harga sawit itu memukul perekonomian penduduk Jambi. 

"Mayoritas di atas 70 persen masyarakat Jambi menggantungkan hidup sebagai petani," kata Usman.

Hal ini juga dikatakan Usman saat Apkasindo menghadiri Diskusi Perkembangan Kelapa Sawit bersama Gubernur Jambi, Bupati/Walikota se Provinsi Jambi. Meski tanpa dihadiri pejabat nomor wahid. Diskusi ini dihadiri Asisten II Provinsi Jambi, Agus Sunaryo mewakili Gubernur Jambi Fachrori Umar yang berhalangan hadir. Kemudian, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, para kepala daerah diwakili OPD terkait, cuma Wakil Bupati Tanjabbar Amir Sakib yang hadir. Acara berlangsung di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Pasar Kota Jambi, Senin (28/10) kemarin.

Selain itu, Mantan Anggota DPR RI di Komisi Keuangan ini juga menyarankan  agar pemerintah mengatur tukang sortir kelapa sawit wajib mengantongi sertifikat. Ini diharapkan juga dapat meningkatkan pendapatan supaya petani mendapatkan kepastian pasar hasil kebun mereka. Kendati itu, tak ada lagi kecurangan harga di pabrik terkait TBS petani soal standar mutu. 

"Sehingga tak ada lagi yang bisa mencurangi para petani, karena yang menyortirnya langsung orang bersertifikat," kata Usman.

Pernyataan Usman dikenal sebagai sosok berpihak pada kepentingan petani itu langsung ditanggapi Pemerintah Provinsi Jambi. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Agusrizal mengaku persoalan petani menjadi pekerjaan rumah yang kini belum teratasi, untuk menerapkan sistem perkebunan sawit berkelanjutan atau bertanggung jawab.

"Selama ini petani menjual (sawit) perorangan lewat perantara, seharusnya bisa meningkat jika petani berkorporasi. Karena sifat dari TBS harus diolah dalam waktu tak kurang 24 Jam," katanya.

Meski begitu, Pemprov Jambi menampung persoalan krusial tersebut. Diantaranya telah membuat aturan-aturan yang dituangkan ke dalam perda tata niaga yang telah dibuat. Dalam  perda itu, pemprov berperan penting membantu kesulitan bagi petani.  

"Petani bisa langsung menjualnya ke PKS dengan bermitra jangka panjang. Bisa juga petugas sortir harus bersertifikat, karena selama ini yang ngatur adalah  pihak pabrik. Nanti akan ada petugas-petugas dari KUD dibina oleh PKS. Disamping pembinaan juga dari pemda," katanya.

Terkait adanya dorongan pemerintah untuk membangun industri hilir. Menurutnya, pihaknya akan menyampaikan kepada Gubernur Jambi supaya adanya wilayah industri. "Karena juga menyangkut dengan infrastruktur supaya investasi mudah masuk, atau industri lanjutan dari CPO misalnya pabrik sampo, sabun dan lainnya," kata Agus Rizal.