Tergerusnya Percandian Muarajambi, Ini Penyebabnya


Firmansyah, kepala dinas Lingkungan Hidup kabupaten Muarojambi. waktoe/ Ihsan

Firmansyah, kepala dinas Lingkungan Hidup kabupaten Muarojambi. waktoe/ Ihsan

JAMBI - Situs percandian Muarajambi terus mengalami pengikikisan, hal ini disebabkan munculnya kapal mesin penghisap pasir yang terus menerus melakukan penambangan di sungai Batanghari khususnya yang masuk zona kawasan Cagar Budaya. Penambangan diluar kawasan tidak dipersoalkan oleh masyarakat namun ini barada dikawasan yang jelas jelas dilarang. Sengeti 14 Januari.

Balai Peninggalan Cagar Budaya provinsi Jambi mengklaim tidak pernah mengeluarkan ijin  terhadap penambangan pasir di zona cagar budaya. Hal ini disampaikan Iskandar kepala BPCB Jambi, Dia mengatakan  setelah mendapatkan info adanya penambangan pasir di sungai Batanghari yang masuk wilayah cagar budaya, kemudian melakukan pengecekan ke kantor dan tidak ada satupun ijin yang dikeluarkan.

Bahkan Iskandar meminta data lokasi yang dimaksud (Penambangan pasir, red). Dan meminta untuk proses ijin bisa dicek di dinas Perijinan pemerintah provinsi Jambi, keterangan ini disampaikan melalui saluran selulernya (Kamis,03/1) kemarin.

Diperoleh data dari Masyarakat Peduli Lingkungan Muarajambi yang berbasis di desa Muarajambi kecamatan Maro Sebo kabupaten Muarojambi menginformasikan terdapatnya mesin-mesin kapal penghisap pasir yang berada di sungai Batanghari yang masuk zona cagar budaya.

Koordinator PPLMJ Ridho mengatakan data bulan November 2018, total mesin penghisap pasir yang sudah kita data ada enam (6) mesin yang berada di sungai Batanghari dan masuk wilayah desa Teluk Jambu terdapat lima (5) mesin dan  dan desa Tebat Patah satu (1) mesin kapal penghisap pasir.

"Untuk desa-desa lain yang masuk zona cagar budaya seperti Kemingking, Dusun Mudo dan lainnya belum kita data", ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Muarojambi Firmansyah mengatakan berdasarkan peraturan menteri Pertambangan bahwa sungai bukanlah masuk kawasan cagar budaya tetapi fasilitas umum(Fasum), jadi diperbolehkan untuk  dijadikan ijin penambangan pasir. Sungai (Batanghari, red) bukan cagar budaya dan juga tidak masuk dalam kawasan/ zona larangan. yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan penambangan adalah di dataran yang masuk kawasan.  Dengan keberadaan perusahaan perusahan (Stockpile, CPO, dll) di Talangduku sejak 1964 maka  daerah penyangga zonanya ada disebelah sungai.

Zona merah kawasan cagar budaya telah berubah mulai dari 5212 Hektar berrubah menjadi 3623 Hektar dan ditahun 2018 berubah lagi menjadi 1833 Hektar.  

Ijin penambangan bukan mineral (gol C) berada di pertambangan provinsi,  dikabupaten ini hanyalah mengurusi UKL dan UPL dimana  dokumen yang sudah dibuat oleh konsultan, kita tinggal mendiskusikan  dan mereka sudah membawa rekomendasi perijinan dari provinsi terkait yang lainnya, jadi kita hanya berurusan dengan dampak lingkungan saja.

Setelahnya, yang menjadi problem keduanya adalah fungsi pengawasan juga berada di provinsi. berbagai problem sekarang ini provinsi gegabah dengan mengeluarkan ijin  yang tidak memenuhi standar seperti ijin disempadan sungai. Perhitungan sempadan ini adalah 100 meter  jadi terhitung dari titik ikat sungai ketengah 50 meter dan kedaratan 50 meter. 

"Dalam penetapan seyogyanya tidak berdasarkan titik koordinat tetapi berdasarkan titik bahaya", jelas Firmansyah.
Dikatakan Firmansyah, Sekarang  ini provinsi cenderung awur awuran,  ada beberapa titik  yang tidak boleh diberikan ijin namun tetap saja dikeluarkan ijin dan ini bahaya, semisal penambangan di Pulau Kayu Aro  jelas tidak boleh ada penambangan  karena resikonya akan terjadi percepatan erosi dinding sungai.

Dampak akibat terjadinya penambangan emas tanpa ijin (Peti) di Hulu, kemudian pembalakan hutan, dan  adanya penambangan pasir yang semakain banyak, serta pembusukan  berdampak terhadap tingkat kekerasan dan kualitas air  dimana jika dulu ph air disekitar 5,3 ph air sungai Batanghari sekarang dikisaran 6,4 pH airnya, meskipun  masih masuk kategori sebagai air baku tetapi treatment nya sangat berat untuk dijadikan air baku.

"Disepanjang sungai Batanghari banyak penambang yang ilegal, tetapi ijinnya legal", ujarnya.
Dimana mereka selalu bergeser ke daerah yang bukan zona yang tertera pada ijinnya,  nah disini dibutuhkan pengawasan, namun provinsi yang memiliki kewenangan dibidang pengawasan sangat lemah. Dinas Lingkungan Hidup kabupaten yang memiliki kewenangan terhadap lingkungan.  

Pasir yang terbaik adalah pasir sungai batanghari, sejak ijin pertambangan dipegang provinsi  kita perlu berfikir sepuluh (10) tahun kedepan bagaimana?,  berapa banyak provinsi memberikan ijin penambangan pasir, seharusnya dioptimalkan saja ijin yang sudah ada. 

 

Situs Candi Yang Tergerus
 

Cagar Budaya sendiri merupakan warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, struktur cagar budya, situs cagar budaya  dan kawasan cagar budaya  di darat dan /atau di air yang perlu dilestarikan  keberadaanya karena memiliki nilai penting  bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama  dan /atau kebudayaan melalui proses  penetapan.

Diketahui kapal mesin penghisap pasir ini mampu mengisi kapal-kapal tongkang dengan pasir dalam waktu yang relative singkat, dan mesin tongkang yang didesign dengan filter air, jadi disaat saat pasir ditumpahkan maka airnya langsung cepat keluar dari mesin tongkang. Pasir yang dihasilkan diduga langsung dikirim ke pabrik Bacthingplant yang berdiri juga disekitar sungai Batanghari. 

Disarikan dari berbagai sumber, untuk mengurus ijin penambangan pasir, dalam pengurusan Surat Ijin Penambangan Daerah (SIPD),  dengan harus melampirkan batas koordinat  yang diikat pada titik tetap (titik Trangulasi), kajian mengenai dampak lingkungan (AMDAL), dan persyaratan administrasi lainnya.

Muncul bangunan bangunan Stockpile Batubara  dan Kilang CPO  (Crude Palm Oil)  serta  penambangan Pasir di sungai Batanghari dengan alat kapal mesin penghisap pasir dan penambangan didarat diseputaran situs percandian, tersebut dikhawatirkan akan merusak  peninggalan sejarah Jambi.  Zona inti kawasan percandian Muarajambi  terdapat ditujuh desa  adalah desa Dusun Baru, desa Danao Lamo, desa Muarajambi, desa Kemingking Luar, desa Kemingkin Dalam, desa Teluk Jambu, desa Dusun Mudo, didesa itulah berdiri Candi-candi  dan Manapo (tumpukan batu yang sudah tertimbun, red).

Keseriusan pemerintah baik pemda Muarojambi yang memiliki wilayah maupun pemerintah provinsi  dinilai masih kurang.