Tidak Dapat Dukungan, Replanting Sawit Bisa Gagal


Program replanting sawit BLU BPDPKS.waktoe | ilustrasi

Program replanting sawit BLU BPDPKS.waktoe | ilustrasi

JAMBI - Kegaduhan  program replanting sawit dari BPDPKS di Tanjung Jabung Timur mendapat tanggapan dari Apif Firmansyah anggota komisi II DPRD Provinsi Jambi. Tanjab Timur, 15 Agustus

Keterlibatan pemerintah daerah/kabupaten dalam kucuran dana yang dikelola oleh BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) dalam program peremajaan sawit bersifat koordinatife. 

Apif Firmansyah anggota komisi II DPRD provinsi Jambi (15/7), menyesalkan pendapat Rajito Kadis Bunak Tanjab Timur yang mengatakan program replanting sawit tanpa koordinasi. "Ini salah", kita sudah lakukan koordinasi dengan bupati kok. Apalagi, Rajito waktu sosialisasi di Dendang juga hadir.

Jadi intinya, bahwa program ini bagus untuk warga/ petani, dengan replanting sawit petani terbantu dengan bibit yang bagus, maka nantinya hasil diharapkan juga baik.

"Kalau program ini tidak bagus, pasti masyarakat tidak mau kan, jadi kalau  sosialisasi aja belum kok ditolak, harusnya pemda mendukung", pungkas politikus Golkar ini.

Baca Juga:

http://waktoe.com/content/gaduh-replanting-sawit-rajito-kadisbunak-tanjab-timur-ngomong-begini

Diketahui, BPDPKS adalah Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas mengelola dana perkebunan kelapa sawit untuk menjaga keberlangsungan industri kelapa sawit sebagai komoditas strategis nasional Indonesia.

Pengelolaan dana BPDPKS adalah program peremajaan tanaman, sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang telah mengarahkan  program peremajaan harus dilakukan untuk 500.000 hektare (ha) dalam waktu tiga tahun.