Tiga Kasus Karhutla Ditangan Kejari Tanjab Timur, Perseorangan Ketiganya


Upaya pemadaman lahan yang terbakar. Waktoe/ilustrasi

Upaya pemadaman lahan yang terbakar. Waktoe/ilustrasi

JAMBI - Ada tiga perkara Karhutla di kabupaten Tanjung Jabung Timur  yang ditangani Kejaksaan Negeri Tanjab Timur. Hal ini disampaikan Hasibuan Kasi Pidum Kejari Tanjab Timur (1/10) kepada kantor berita waktoe. Tanjab Timur, 4 Oktober.

Hasibuan mengatakan  berdasar Pasal 56 KUHP tidak ada yang sulit semua memenuhi unsur.
Persoalan Karhutla dari kejaksaan siap mendukung kepolisian maka jika ada kekurangan kita akan berikan petunjuk.

Dari keterangan ahli sudah ada, seperti kasus yang di kecamatan  Sadu kita sudah dapatkan keterangan dari BPN untuk mengukur luas lahan yang terbakar.

Kasus Karhutla yang ditangani kejaksaan milik perorangan yang terjadi di kecamatan Sadu dan kelurahan Rano.

"Ada tiga perkara Karhutla yang kita tangani, satu perkara sudah P-19 dan yang dua  SPDP," Jelas Hasibuan.

Kata Hasibuan, tiga perkara tersebut dengan tersangka Harjo Sukar Bin Sumarto dan kawan kawan yang dijerat pasal 56 ayat 1 jo pasal 108 UU no 39/2014 tentang perkebunan jo pasal 55 KUHP. Sedangkan Saripudin bin Badarudin disangkakan pasal yang sama namun tidak termasul jo pasal 55 KUHP yang perkaranya masuk SPDP. Dan Thawaf disangkakan pasal 55 huruf a jo pasal 107 huruf a UU no 39 tahun 2014 tetang perkebunan, yang perkaranya sampai pada SPDP. Sedang kasus yang koorporasi DSSP ditangani Kejati karena dari Polda.

Akibat Karhutla, PT DSSP Kena Jerat

PT Dewa Sawit Sari Persada ( DSSP ) yang bergerak dibidang perkebunan sawit berlokasi di Desa Jati Mulyo Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi disegel Polda Jambi dan Polres Tanjung Jabung Timur ( 30/9 ).

Penyegelan lahan PT. DSSP  dilakukan atas hasil penyelidikan oleh Dirreskrimsus Polda Jambi bersama Polres Tanjung Jabung Timur dengan fakta dilapangan bahwa perusahaan perkebunan itu tidak memiliki standar perkebunan sesuai Peraturan Menteri no 05/2018 Tentang pembukaan atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar.

Masih ada persoalan lain juga PT. DSSP tidak memiliki izin perkebunan dan tidak memiliki izin usaha perkebunan.

Hal ini  diungkapkan Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP. Agus Desri Sandi, dengan didampingi Kasat Reskrim AKP. Indar Wahyu Dwi S. dan tim penyidik Karhutla Polda Jambi Kombes. Pol. Thein Tabero  kepada media.

" Dari hasil penyelidikkan pasca kebakaran lahan, banyak sekali ditemukan pelanggaran pada PT. DSSP ini ". Ungkap Kapolres Tanjab Timur.

" Biar jelasnya, kita ambil dari kronologis awalnya kebakaran lahan PT. DSSP pada hari minggu tanggal ( 8/9), tepatnya pukul 19.00 WIB. Lahan yang terbakar tersebut terjadi diarea blok 5, blok 6, dan blok 7 yang berada di Desa Jati Mulyo Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Kebakaran tersebut berlangsung hingga hari kamis ( 12/9). Area yang terbakar sekitar 45 hektar. Di perkirakan 15 hektar lahan sawit milik PT. DSSP dan 30 hektare lahan kosong. 

Nah... pasca kebakaran (25/9) anggota kepolisian dari polda Jambi di dampingi pihak polres Tanjung Jabung Timur dan polsek Dendang mengadakan penyelidikan dan disitulah ditemukan dilapangan, bahwa PT. DSSP tidak memenuhi standart perkebunan minimal sistim Sarana dan Prasarana ( Sarpras ) untuk pencegahan dan penanggulangan Karhutla sebagaimana yang tertuang di PERMEN Nomor 05 tahun 2018 Tentang pembukaan atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar. Selain itu juga, penyidik menemukan bukti bahwa PT. DSSP ini telah melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit sejak tahun 2007, namun sampai saat ini perusahaan tersebut tidak memiliki izin usaha perkebunan dengan luas perkebunannya sebanyak 434,85 hektar ". Jelas Kapolres Tanjung Jabung Timur.

Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP. Agus Desri Sandi, S. IK, MM juga menuturkan ancaman pidana 10 tahun dan 5 tahun terhadap PT. DSSP dikarenakan perusahaan tersebut tidak memiliki izin usaha perkebunan

" Pihak kepolisiaan juga akan mengenakan Pasal 98 dan pasal 99 Jo pasal 116 UU RI NO 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan ancaman pidana 10 tahun penjara serta denda 10 milyar, dikarenakan PT. DSSP ini tidak memiliki izin usaha perkebunan. Selain itu juga, pihak PT. DSSP akan dikenakan pasal 105 Jo pasal 47 ayat 1 UU RI NO 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, dengan ancaman pidana 5 tahun penjara serta denda 10 milyar ". Tutur Kapolres Tanjung Jabung Timur.

" Kedepannya pihak kami akan berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan para ahli perkebunan dan ahli korporasi ". Ucap Kapolres Tanjung Jabung Timur.

" Untuk selanjutnya, penyelidikan ini seluruhnya sudah ditangani pihak Polda Jambi, kami hanya mendapingi tim ahli dari pihak Reskrim Polda Jambi ". Terang Kapolres Tanjung Jabung Timur.

Ketika dikonfirmasi kepada Gustin Wahyudi, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tanjabtim yang saat itu mendampingi rombongan Dirjen Penegakan Hukum membenarkan terkait hal ini, dan ia mengatakan kalau penyegelan tersebut dipimpin langsung oleh Dirjen Rasio Ridho Sani.

Tidak hanya PT DSSP koorporasi yang lain juga masuk dalam penyelidikan, sebut saja PT Kaswari yang dianggap tidak pro aktif dalam upaya penanggulangan Karhutla.

Bahkan Gustin Wahyudi menyatakan, ia akan siap untuk mendukung kegiatan pendalaman kejadian ini dengan menurunkan personil pengawas dan PPLHD dinas Lingkungan Hidup selama berada di Provinsi Jambi.

“Kita akan mendampingi dan mendukung kegiatan ini secara kontinyu ke lokasi lahan yang terbakar milik PT. Kaswari Unggul,” tegas Gustin Wahyudi.