Transporter Karnel Ngotot Tak Mau Berbagi, Sopir Truck Lokal Demo Bupati Romi


Aksi paguyuban truck Tanjab Timur di depan kantor bupati Tanjung Jabung Timur. Waktoe | hidayatullah

Aksi paguyuban truck Tanjab Timur di depan kantor bupati Tanjung Jabung Timur. Waktoe | hidayatullah

JAMBI - Yang kesekian kali aksi demonstrasi dilakukan oleh paguyuban sopir truck Tanjung Jabung Timur terhadap aktifitas pengangkutan karnel dari pelabuhan samudra Pelindo tujuan Jambi. Sopir truck lokal berharap pemilik barang mau berbagi dengan sopir truck lokal. Tanjab Timur 27 Februari

Demo kali ini dilaksanakan di depan kantor bupati, untuk menuntut agar bupati menyetop transportasi Karnel dari pelabuhan samudra yang mengangkut Karnel. Dan menuntut pemberdayaan truck lokal untuk bisa mengangkut karnel tersebut.

Dengan menbawa truck, mereka masuk hingga halaman gedung kantor dinas bupati dan terus meneriakan tuntutannya dan  yel yel penyemangat.

Mereka menuntut agar pemerrintah dalam hal ini Bupati Romi Hariyanto memperhatikan kesejahteraan sopir truck di Tanjab Timur, dengan  memberdayakan untuk bisa mengangkut karnel.

Selama ini kegiatan transportasi karnel dari pelabuhan samudra di Sabak dengan Tujuan Jambi memakai jasa transportasi dari luar dengan menggunakan Truck Tronton yang bermuatan lebih dari 23 ton.

Melihat monopoli tersebut, paguyuban truck lokal berharap pihak perusahaan pemilik barang (karnel) sebagian dapat diangkut dengan armada lokal (truck) dengan muatan 8 - 10 ton.

Namun alih alih diberdayakan, pemilik barang dan transporter dalam beberapa kali mediasi menolak untuk memperdayakan, meskipun cara yang dilakukan dengan strategi berbeda.

Rizam pemilik DO (Delivery Order) transportasi Karnel dalam mediasi, bersedia memberdayakan truck lokal namun dengan harga Rp. 60.000 per ton dan harus membawa 12 ton.

Dengan estimasi yang disampaikan Rizam tersebut, oleh Iqbal koordinator truck lokal ditolak, karena hal tersebut tidak mungkin bisa di jalankan.

"Disamping kita tekor/rugi, truck lokal tidak mungkin bisa mengangkut 12 ton dengan kondisi jalan seperti ini", ungkapnya.

Kata Iqbal, Permintaan kita dengan muatan 8 ton harga sekitar 110.000 per ton.

Sementara Hidayatullah Dachi ketua lembaga Gaung Demokrasi Indonesia kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mendampingi sopir truck lokal bersuara.

Apa yang disampaikan Rizam pemilik kontrak transportasi tersebut aneh. Jadi, ini sama saja kita diberikan peluang tetapi hanya untuk  mati karena tidak mampu bertahan.

Dengan harga Rp. 60.000 per ton dan harus muat 12 ton, sangat dilematis. Truck dengan kapasitas 8 ton harus melanggar UU lalulintas / Dirjend angkutan darat, jelas itu tidak mungkin bisa di jalankan. Terkait  harga, jelas tidak masuk akal, karena satu trip butuh waktu hingga dua hari.

" Asumsinya pengeluaran untuk BBM, Sopir, Makan 2 hari, Biaya Keasaman, dan biaya pemeliharaan armada tidaklah cukup", ujar Dachi

Bahkan yang lebih menjengkelkan mereka mau memperjuangkan untuk pemberdayaan truck lokal harus ada rekomendasi dari Bupati, Kepolisian dan Kejaksaan sebagai bagian dari Tim Terpadu kabupaten Tanjung Jabung Timur.

"Pemilik perusahaan ini siapa kok hebat kali harus Forkompinda (bupati, kapolres, dan Kejari) tandatangan", pungkasnya.