Tugas Inspektorat Ditengah Ketidakpercayaan


Pengawasan inspektorat. Waktoe/ilustrasi

Pengawasan inspektorat. Waktoe/ilustrasi

JAMBI - Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah  (APIP) ditingkat kabupaten/kota dalam hal ini inspektorat menjadi sorotan karena ketidakmaksimalannya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Alasan yang mendasar tentu dengan masih banyaknya pemerintah desa yang bermasalah dengan penggunaan anggaran dana yang bersumber dari dana desa (APBN) maupun dari alokasi dana desa (APBD).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah  72/2019 terkait tugas pokok dan fungsi Inspektorat.

Di Peraturan Pemerintah tersebut dalam beleid pasal 33 A disampaikan dalam pelaksanaan tugasnya inspektorat jika melihat ada potensi penyalahgunaan wewenang dan akan merugikan keuangan negara dapat langsung bertindak sesuai pasal 33 ayat 5  tanpa menunggu tugas dari bupati/walikota dan selanjutnya melaporkan tugasnya kepada Gubernur selaku supervisi.

BPK sampai ditingkat BPKP/provinsi adalah lembaga pemerintah di tingkat daerah atau kementrian  yang sering kali memberikan penilaian dan menyatakan wajar tanpa pengecualian, namun setelah mendapatkan predikat tersebut ada menteri yang ditangkap korupsi, termasuk di gubernur, bupati sampai kebawah banyak yang tersangkut korupsi.

Peran pengawasan di tingkat paling bawah, di pemerintah daerah adalah inspektorat, selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Lalu bagaimana peran lembaga inspektorat ini melakukan fungsinya. Disampaikan oleh Hendry Sekretaris Inspektorat kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada Kantor Berita Waktoe (12/11), Fungsi Inspektorat disamping melakukan pembinaan dan pengawasan, serta audit tetap juga kita laksanakan.

Pembinaan yang kita lakukan seperti, monitoring evaluasi terhadap proses pencairan anggaran baik yang bersumber dari APBD (ADD) dan dari APBN (DD)  sesuai tahapan pencairan.

Selanjutnya   diakhir pelaksanaan anggaran  setelah penyampaian LPj kita akan  lakukan  pemeriksaan.

"Pelaksanaan anggaran pun kita melakukan monitoring, ibaratnya kita sediakan tempat curhat bagi instansi pemerintah, pemdes jika ada permasalahan", jelas Hendry

Dalam tahapan pencairan ini, Inspektorat menemukan kendala kendala dilapangan yang dihadapi pemerintah desa. Tahapan pencairan terkendala terlambat penyusunan rencana kerja  hal ini disebabkan karena  kondisi desa dimana  perangkat desa yang  lemah.

"Maka kami  menyarankan untuk mengikuti  bintek dan konsultasi", cetusnya.

Kendala  yang lain yang kita hadapi adalah review APBDes,  karena keterbatasan tenaga maka kita hanya bisa melakukan per kecamatan dengan begitu tentu kita tidak bisa detail.

"Sebanyak 73 desa yang ada maka
Inspektorat tidak melakukan monev pelaksanaan kegiatan", terangnya.

Kata Hendry, tahun 2019 belum fokus terhadap review APBDes, kewenangan masih setengah setengah dan kita banyak merujuk juknis pelaksanaan DD dan ADD.

Namun diawal kita juga melakukan pendampingan penyusunan berdasarkan Musdes. Apabila sudah sesuai tidak lagi merujuk pada lokus.

Saat disinggung tentang pelanggaran yang dilakukan oleh pemdes dalam pelaksanaan APBDes, Kata Hendry, melihat pada sisi administrasi, dan teknis dilapangan, sampai dengan  Nopember 2019 belum ada temuan dan juga belum ada laporan dari warga tentang adanya penyelewengan dana di desa.

Hendry mencontohkan pembangunan di tingkat desa  dilakukan secara padat karya tunai (PKT)  maka secara teknis pelaksanaan  kegiatan dilaksanakan dengan swakelola. Dan didalam tahap pekerjaan diawasi Badan Perwakilan Desa,  jadi kita dapat laporan dari desa.

Sudah banyak desa yang mengembalikan kerugian desa dan disetor ke kas desa.

"Aparat pengawas internal pemerintah (APIP)  terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan internal pemerintahan, jika ada laporan ke APH dalam hal ini ke kejaksaan atau kepolisian  maka kita bekerjasama dalam pemeriksaannya", pungkas Hendry.