_

Fatur; Capaian PAD Selalu Over Target

HNCK8306-730x487
Ilustrasi pajak


JAMBI - Kelengkapan dokumen bidang tanah sebagai persyaratan mengurus penerbitan sertifikat hak milik, salah satunya adalah lunas pajak bumi dan bangunan. Sengeti, 14/8/2018.
Masih banyak warga masyarakat kabupaten Muaro Jambi yang belum memiliki sertifikat hak milik bidang tanah mereka rata rata masih berujud sporadik atau surat keterangan terdaftar di pemerintah desa. Dan, masih banyak pula yang belum mendaftarkan bidang tanahnya sebagai wajib pajak.
Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Fatur mengatakan, Mengurus Pajak Bumi dan Bangunan baru, sangat penting karena selain sebagai salah satu kelengkapan dokumen juga menandakan sebagai warga negara yang baik karena memiliki kesadaran diri taat pajak.
Untuk mengurus PBB baru, tidak membutuhkan waktu lama, hanya beberapa menit saja selesai, tentunya dengan kelengkapan dokumen dan tidak ada yang mencurigakan.
Yang dimaksud mencurigakan misalnya dalam pengajuan tidak ada bangunan, lokasinya dipinggir jalan, makanya kita akan cek, hal ini terjadi rata rata pemohon pribadi. Makanya kita libatkan kepala desa untuk mengetahui, jelas Fatur.
“Yang  sering lama, soal kelengkapan dokumen”, cetus Fatur
Ditambahkan Fatur, syarat yang harus disiapkan meliputi,  KTP, sporadik, bukti kepemilikan/ sertifikat, pengisian formulir dan  mengetahui desa. Didalamnya sudah  ada peta lokasi tanah, dan besaran PBB sendiri  dasarnya NJOP pelimpahan dari KPP Pratama.
Saat ditanyakan jumlah pemohon PBB baru hingga Agustus, Fatur menyampaikan sudah diatas 2000 wajib pajak baru. 
Lanjut Fatur, Dalam pemetaan pajak berbeda ada perkebunan, karena pajak perkebunan tidak masuk restribusi, itu yang sering salah persepsi.
Fatur juga menyampaikan target Pendapatan Asli Daerah ,dari sektor pajak sampai Juli 2018,sudah mencapai 63,33 persen dari target yang dibebankan sebesar  76. 902.572.057 rupiah.
Pajak tersebut diperoleh dari pajak hotel dan restoran, hiburan, reklame penerangan jalan, air bawah tanah, PBB dan BPHTB.
Kata Fatur, kita selalu Over target dalam pencapaian, bahkan hingga 12M rupiah pada tahun 2017. Dari yang ditargetkan 64 M rupiah naik 14 persen.
Soal ketaatan pajak hambatan utamanya kesadaran masyarakat, kita sudah sistim online dan bisa dicek di manapun.
“Masyarakat saat butuh saja baru akan mengurus pajak, mereka akan mengurus PBB saat akan mengurus IMB”, terang Fatur.
Dalam rangka menyadarkan kewajiban tersebut kita melakukan berbagai langkah sosialisasi, baik dengan banner, himbauan dan petugas turun. 
Begitu juga kita sudah Link dengan  PTSP, jadi saat urus perijinan akan  ketahuan di PTSP, pungkas Fatur.

Penulis IHSAN ABDULAH NUSANTARA

Editor ABDULAH IHSAN
views