_

Surat Rekomendasinya Tak Di Gubris KPU, Panwas Meradang

HNCK8306-730x487

Waktoe.com – KLATEN, Rekomendasi Panwas ini seakan di sepelekan oleh KPU, dimana kegiatan kampanye dalam bentuk lain berupa wayangan di lapangan Sosrobahu desa Basin yang hanya berjarak 150 meter dari kediaman paslon no 1 Mustafidz Fauzan – Sri Harmanto (Faham) tidak di indahkan.

Kata Muh Ansori Bidang Sosialisasi KPUD Klaten, prinsipnya secara administrasi, zona, jadwal kita yang mengatur dan saat itu telah mendapatkan ijin dari keamanan (Polres) dan saat itu polres menjamin keamanan pelaksanaan acaranya, di situ atas hasil koordinasi dengan Panwas dan Kepolisian, dimana terkait pembatalan, pelanggaran dan ijin kampanye lebih kepada domain kepolisian dan Panwas.

Senada Ketua KPUD Klaten, Siti Farida menyampaikan, telah membalas surat dari Panwas, Berdasarkan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Kepolisian sesuai tingkatannya dapat mengusulkan pembatalan atau penundaan kepada KPU dengan tembusan kepada Pasangan Calon yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah atau tempat/lokasi Kampanye tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan Kampanye.
Berdasarkan usulan Kepolisian memutuskan pembatalan atau penundaan Kampanye dengan memberitahukan kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.
Polres Klaten telah menyampaikan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor: STTP/28/XI/2015/Intelkam kepada Tim Pemenangan One Krisnata-Sunarto (Pasangan Calon Nomor Urut 2), untuk menyelenggarakan kegiatan: Bentuk Kampanye : Kampanye bentuk lain (wayangan), Waktu Kampanye : Selasa, 10 November 2015, pukul 20.00 s.d. 04.00 WIB, Tempat Kampanye : Lapangan Sosrobahu Desa Basin Kecamatan Kebonarum.
Dan itu telah sesuai dengan Keputusan Bupati Klaten Nomor 170/327 Tahun 2015 tentang Fasilitas Umum Yang Diijinkan Untuk Kegiatan Kampanye Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 bahwa Lapangan Sosrobahu Desa Basin Kecamatan Kebonarum adalah tempat yangg diijinkan untuk kegiatan kampanye.

Maka berdasarkan hal tersebut pada angka 1 s.d. 3, KPU Kabupaten Klaten tidak melakukan pemindahan lokasi kegiatan kampanye.

Kondisi saat itu dilokasi pentas wayang kulit dengan dalang Ki Tomo Pandoyo sempat terjadi ketegangan, Aparat Polres Klaten berjaga sejak Selasa (10/11) siang hingga Rabu (11/11) dini hari di Desa Basin, Kecamatan Kebonarum, Klaten. Sebanyak 150 personel Polres Klaten dikerahkan untuk mengantisipasi terjadinya gesekan antar pendukung pasangan calon peserta pilkada.

Panwas tertanggal 10/11/ 2015 mengeluarkan surat rekomendasi yang meminta agar Polres Klaten tak memberikan izin atau memindahkan lokasi kampanye agar tidak berdekatan dengan Posko Faham. Namun, kegiatan tetap diselenggarakan.

Meski sempat terjadi ketegangan, polres mampu mengantisipasi, bahkan saat pulang ditengah malam, Calon Bupati One Krisnata, aparat melakukan pengawalan dengan melalui jalur Karangnongko- Prambanan untuk mengantisipasi terjadinya ketegangan.

Wakapolres Klaten Kompol Hendri Yulianto menegaskan bahwa acara wayangan yang dihadiri pasangan nomor 2 berjalan lancar hingga selesai karena aparat sudah melakukan antisipasi di sekitar lokasi acara.

Munculnya surat rekomendasi dari Panwas Klaten tidak diketahui oleh anggota yang lain, bagaimana mekanisme di Panwas. Seperti yang disampaikan anggota Panwaslu, Suharno justru mengaku tidak tahu perihal surat rekomendasi dari Panwaslu agar panitia memindahkan lokasi kegiatan. Dia mengetahui adanya rekomendasi itu dari pihak kepolisian dan KPU yang menghubunginya. ‘’Mungkin surat itu ditandatangani ketua tanpa sepengetahuan anggota,’’ katanya.

Anggota Panwas yang lain, Wandyo T melalui selulernya menjelaskan, sesuai pasal 52 ayat 2 Panwas berdasarkan kajian –kajian memberikan rekomendasi saat itu dan langsung juga dilaporkan ke Bawaslu Jawa Tengah, “jika KPUD tidak mengindahkan maka mereka melalukan pelanggaran administrasi”.

Memang di dalam aturan KPU tidak tertulis namun kebijakan-kebijakan yang mengacu pada kearifan lokal bisa saja di jadikan aturan dimasing-masing daerah, ini lebih ke persoalan tenggang rasa. “kebakaran itu bisa saja di surut dengan bara yang kecil”, jadi didalam rekomendasi itu kita sampaikan agar paslon tidak mengadakan kegiatan kampanye di desa domisili paslon lain, kemudian radius 100 meter dari posko paslon tidak ada gambar lain.

“hal ini untuk menjaga keamanan, prinsipnya kita telah memberikan rekomendasi, mau dijalankan atau tidak oleh KPU terserah”, ungkapnya.

Penulis CH DEWI RATIH KPS | waktoe

Editor
views