_

Ada Apa, KPK Sambangi Pemkab Tanjab Timur

KPK Gencar lakukan sosialisasi sistim pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang mengalami perubahan dari sistim manual ke Online

HNCK8306-730x487
Romi haryanto Bupati Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi memegang Guci/ Gerabah

JAMBI - Komisi Pemberantasan Korupsi deputi bidang Pencegahan  mengadakan sosialisasi tentang pengisian LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penjabat Negara) di Pemkab Tanjung  Jabung Timur Provinsi Jambi,  Sabak, 10/4/2018. 

Sosialisasi diadakan karena adanya perubahan regulasi yang awalnya sistim pengisian dilakukan secara manual sekarang dilakukan dengan sistim online.
Spesialis Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK Amelia Rosanti mengatakan Sosialisasi LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pelenggara Negara) di Pemkab Tanjab Timur, karena regulasi sekarang pengisiannya sudah secara online.
Yang diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya adalah mereka yang diwajibkan sesuai Undang-undang ada juga  yang sesuai ketentuan peraturan Bupati atau Kepala Daerah masing- masing.
"Proses pelaporan secara periodik batas akhirnya per 31 Maret, untuk pelaporan khusus dilakukan sesuai perubahan jabatan dan batas akhir pelaporan 3 bulan dari mulai jabatan baru", kata Amelia.
Sementara itu, Bupati Tanjab Timur, Romi Haryanto setelah selesai sosialisasi dihadapan awak media mengatakan, sosialisasi ini yang pertama kali. Dan target penyelesaian laporan pada akhir tahun ini.
" Saya, wakil Bupati, Sekda sudah melaporkan harta kekayaan, sudah mengawali", katanya.
Kita akan laksanakan perintah  KPK, sesuai Undang-Undang yang berlaku dan kita dorong agar para pejabat segera melaksanakannya, pungkas Romi

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Dalam rangka untuk menjaga semangat pemberantasan korupsi, maka Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan intruksi tersebut, maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara NegaraTentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) (link);, yang juga mewajibkan jabatan-jabatan di bawah ini untuk menyampaikan LHKPN yaitu: Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara;Semua Kepala Kantor di lingkungan Departemen Keuangan;Pemeriksa Bea dan Cukai;Pemeriksa Pajak;Auditor;Pejabat yang mengeluarkan perijinan;Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat; danPejabat pembuat regulasi

Bagi Penyelenggara Negara yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, maka berdasarkan Pasal 20 undang-undang yang sama akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Penulis Ihsan Abdulah Nusantara

Editor Ihsan Abdulah Nusantara
views